BINJAI, SUMUTPOS.CO – Rumor beredar tentang dugaan keterlibatan salah satu calon Walikota Binjai, H. Saleh Bangun dalam kasus korupsi dana Bansos (Bantuan Sosial), BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BDB (Bantuan Daerah Bawahan) yang meliputi proyek alat-alat kesehatan (Alkes) dan Keluarga Berencana dan DBH (Dana Bagi Hasil) untuk Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 ini, mantan Ketua DPRD Sumut yang juga kader Partai Demokrat ini seolah enggan memberikan komentar terkait dugaan keterlibatannya.
Ketika dikonfirmasi usai menghadiri kegiatan apel bersama dengan tema ‘Apel Besar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas Menuju Indonesia Tertib Bersatu Keselamatan Nomor 1, dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak, di lapangan merdeka Kota Binjai, H. Saleh Bangun yang juga maju sebagai Balon Walikota Binjai hanya diam seribu bahasa. “Sebentar, saya mau terima telpon dulu,” ujarnya sembari berjalan menuju mobil mewah berwana hitam miliknya. Jumat (7/8).
Ketika mencoba mengkonfirmasi untuk kedua kalinya, H. Saleh Bangun juga masih enggan memberikan komentar terkait dugaan keterlibatannya atas tindak pidana korupsi Bansos. “No comment, saya tidak tau, bukan urusan saya itu,” katanya melambaikan kedua tangannya sembari menghindar.
Sikap cuek dan enggan memberikan komentar terkait rumor keterlibatannya dalam kasus korupsi dana Bansos semakin jelas.
Enggannya H. Saleh Bangun berkomentar seakan membuktikan dirinya benar-benar terlibat dalam kasus tersebut. Sebelumnya, penyidikan kasus tindak korupsi Bansos berlanjut pemeriksaan anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRDSU yakni, Ketua Banggar yang juga Ketua DPRDSU, Saleh Bangun (Partai Demokrat), Zulkifli Efendi Siregar (Hanura), M Afan (PDI-P), Sigit Pramono Asri (PKS), Kamaluddin (PAN), Chaidir Rotonga (Golkar) dan Budiman Nadapdap (PDIP). Namun hingga saat ini, masih sebagai saksi.
Sementara, kasus dugaan korupsi di Pemprovsu yang ditangani Subdit III/Tipikor, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Poldasu dan sampai kini tidak tuntas, antara lain kasus dugaan korupsi dana BOS dan BDB untuk 33 kabupaten/kota TA 2012 di Sumut, dugaan korupsi di Biro Keuangan dan dugaan korupsi di Biro Umum. Kasus dugaan korupsi dana BOS senilai Rp.17 miliar telah ditangani Tipikor Poldasu sejak tahun 2012 dan diambil alih oleh Kejagung dan rencananya akan dilimpahkan ke KPK. (jhon)
