BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai periode 2019-2024 mulai melaksanakan masa reses pertamanya, yang terhitung sejak 3 Desember 2019 hingga 6 Desember 2019.
Kegiatan reses berlangsung di seluruh wilayah kecamatan yang menjadi daerah pemilihan (dapil) dari masing-masing legislator. Tujuannya, untuk menghimpun aspirasi masyarakat agar dituangkan ke dalam laporan kerja.
Setiap anggota DPRD Kota Binjai yang melaksanakan reses, akan mendapat dana tunjungan sebesar Rp5,4 juta. Jumlah tersebut mereka terima untuk satu kali kegiatan reses di satu lokasi.
Sekretaris DPRD Kota Binjai, Putri Syawal Sembiring menyatakan, tunjungan reses anggota DPRD Kota Binjai sebesar Rp5,4 juta ini disalurkan kepada masing-masing legislator untuk satu kali pelaksanaan kegiatan reses.
Nominal tunjangan reses sebesar ini pada dasarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sebab, status Kota Binjai saat ini telah berubah menjadi kota kecil.
Dia menjamin, tunjangan reses anggota DPRD Kota Binjai akan tepat sasaran. Soalnya, tunjangan tersebut baru dapat diterima setelah para legislator menyerahkan laporan konkrit terkait kegiatan resesnya.
“Ya, kalau tidak reses, maka tunjangan itu tidak dapat mereka terima. Sebab kita juga ikutandil dalam pengawasan reses,” ungkap dia, belum lama ini.
Sekwan tidak terlalu mempermasalahkan kegiatan reses dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Namun jika berkelompok, kegiatan reses hanya dapat dilakukan oleh empat legislator.
“Reses itu boleh dilakukan perorangan, boleh juga berkelompok. Bisa satu titik, bisa juga lebih. Tetapi tidak boleh lebih dari empat orang dan empat titik. Jumlah titik reses pun disesuaikan dengan jumlah kursi per dapil. Yang jelas, tunjangan reses tetap diberikan secara perorangan,” tukasnya.
Menyikapi informasi terkait tujuh anggota DPRD yang diisukan melakukan reses secara berkelompok, Putri justru menyatakan hal tersebut bukan merupakan kegiatan reses. Melainkan kunjungan kerja biasa (temu konstituen) dalam satu dapil.
Pun demikian, dia sendiri tidak terlalu mengetahui siapa-siapa saja anggota DPRD Kota Binjai yang melaksanakan reses secara perorangan maupun berkelompok. Sebab, laporan reses sejauh ini belum diterimanya.
“Jadwalnya kan empat hari. Jadi laporannya belum kita terima. Itu pun masih memungkinkan ada reses yang ditunda, karena belum siapnya pihak ketiga. Namun kita tetap tunggu hingga 20 Desember ini, karena ada tenggang waktu dua pekan,” timpalnya.
Terkait teknis pelaksanaan reses, Putri menilai, kegiatan tersebut biasanya diikuti 100 warga selaku konstituen untuk satu titik reses.
Menurut dia, dalam sekali reses di satu titik, DPRD Kota Binjai turut mengeluarkan anggaran penyewaan tenda dan kursi sebesar Rp750 ribu hingga Rp800 ribu.
Jumlah tersebut masih ditambah lagi dengan biaya makan konstituen sebesar Rp2,5 juta. “Jadi, anggaran konsumsi sebesar Rp 2,5 juta itu biasanya direalisasikan dalam bentuk 100 kotak nasi dan 100 kotak kue, yang seluruhnya dibagjkan kepada 100 konstituen,” pungkasnya. (ted/han)
