“Kondisi kami di sini sangat memprihatinkan. Antara sesama kami pun sudah tak saking mengerti lagi. Apakah kami harus sampai beranak cucu tinggal di posko ini? Bagaimana dengan nasib anak-anak kami, mereka juga punya cita-cita,” tegasnya.Selain tinggal di posko yang tak layak, para pengungsi juga mengaku bingung dan tak tau kegunaan bantuan berbentuk kartu yang mereka terima. Hal itu terjadi karena pihak Dinas Sosial dan BPBD Karo tak pernah melakukan sosialisasi.
“Ada empat jenis kartu yang diberikan pemerintah pada kami, tapi kami tak mengerti apa kegunaannya, pemerintah tak pernah melakukan sosialisasi. Ada KIS, KKS dan ada dua kartu lagi yang lupa saya namanya. Jadi untuk apa kartu-kartu ini?” kesalnya. Jika ditanya hati nurani masing-masing, para pengungsi mengaku ingin sekali memulai hidup baru di luar posko pengungsian.
“Mau direlokasi secara mandiri, dihuntarakan dan dihuntapkan pun kami siap. Yang penting saat ini kami butuh kepastian, sampai kapan kami tinggal di posko ini?” tanyanya. Beberapa waktu lalu, pihak BPBD Karo mengaku akan menempatkan ke lokasi hunian sementara, namun saat ditanya kemana, pemerintah mengaku belum mengetahui lokasinya. “Ya sama saja bohong. Kalau pun kami masih harus tinggal di pengungsian, tolonglah perbaiki gedung yang bocor dan hancur ini. Karena kami juga manusia sama seperti mereka,” tandas Ariani.
Kepala Dinas BPBD Karo, Martin Sitepu yang dikonfirmasi berjanji akan segera memperbaiki gedung tersebut. “Kita akan berkordinasi dengan Dinas PU untuk memperbaiki gedung ini. Selama ini kita memang sudah mendapat kabar itu, tapi proses perbaikan terkendala tak adanya anggaran karena APBD belum disahkan,”elaknya. (deo/han)
“Kondisi kami di sini sangat memprihatinkan. Antara sesama kami pun sudah tak saking mengerti lagi. Apakah kami harus sampai beranak cucu tinggal di posko ini? Bagaimana dengan nasib anak-anak kami, mereka juga punya cita-cita,” tegasnya.Selain tinggal di posko yang tak layak, para pengungsi juga mengaku bingung dan tak tau kegunaan bantuan berbentuk kartu yang mereka terima. Hal itu terjadi karena pihak Dinas Sosial dan BPBD Karo tak pernah melakukan sosialisasi.
“Ada empat jenis kartu yang diberikan pemerintah pada kami, tapi kami tak mengerti apa kegunaannya, pemerintah tak pernah melakukan sosialisasi. Ada KIS, KKS dan ada dua kartu lagi yang lupa saya namanya. Jadi untuk apa kartu-kartu ini?” kesalnya. Jika ditanya hati nurani masing-masing, para pengungsi mengaku ingin sekali memulai hidup baru di luar posko pengungsian.
“Mau direlokasi secara mandiri, dihuntarakan dan dihuntapkan pun kami siap. Yang penting saat ini kami butuh kepastian, sampai kapan kami tinggal di posko ini?” tanyanya. Beberapa waktu lalu, pihak BPBD Karo mengaku akan menempatkan ke lokasi hunian sementara, namun saat ditanya kemana, pemerintah mengaku belum mengetahui lokasinya. “Ya sama saja bohong. Kalau pun kami masih harus tinggal di pengungsian, tolonglah perbaiki gedung yang bocor dan hancur ini. Karena kami juga manusia sama seperti mereka,” tandas Ariani.
Kepala Dinas BPBD Karo, Martin Sitepu yang dikonfirmasi berjanji akan segera memperbaiki gedung tersebut. “Kita akan berkordinasi dengan Dinas PU untuk memperbaiki gedung ini. Selama ini kita memang sudah mendapat kabar itu, tapi proses perbaikan terkendala tak adanya anggaran karena APBD belum disahkan,”elaknya. (deo/han)
