Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho tersenyum saat menghadiri sidang paripurna di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, beberapa waktu lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Para anggota DPRD Sumut diminta blak-blakan saat dimintai keterangan penyidik KPK dalam kasus batalnya interpelasi yang ditujukan kepada Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Jika memang ada aliran dana suap yang menyebabkan batalnya interpelasi, lebih baik disampaikan saja apa adanya.
Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Ray Rangkuti mengatakan, bantahan-bantahan anggota dewan tidak ada gunanya bahkan bisa menjadi blunder karena kemungkinan besar KPK sudah memilik data awal berupa dokumen yang disita beberapa waktu lalu.
Terlebih jika ternyata Gatot sendiri, yang kini sudah berstatus tersangka kasus suap hakim PTUN Medan, sudah mengungkap adanya permainan uang di balik batalnya interpelasi dimaksud saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus ini. Jadi, sebenarnya kuncinya ada pada Gatot dan pemeriksaan kepada para anggota dewan hanya untuk melengkapi saja.
“Kalau kasus ini sudah dimulai dari ditemukannya dokumen, ditambah misalnya ada kesaksian dari Gatotm ya sudah cukup kuat bagi KPK untuk bergerak,” ujar Ray kepada di Jakarta, Senin (14/9) hari ini.
Aktivis kelahiran Mandailing Natal, 20 Agustus 1969, itu berjanji akan secara khusus memberikan perhatian kasus ini. “Kita akan pantau terus soal kemungkinan ada suap di balik batalnya interpelasi ini,” ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) itu.
Dia juga mendorong elemen pegiat antikorupsi di Sumut untuk terus melakukan pengawasan pengusutan kasus ini. Menurutnya, diusutnya kasus ini, termasuk juga kasus suap hakim PTUN Medan dan bansos, harus dijadikan titik awal bersih-bersih agar Sumut ke depan lebih baik lagi.
“Seperti pernah saya katakan, saya malu sebagai warga Sumut, korupsi lagi korupsi lagi. Tapi sekarang saatnya. Kita tanggung malu di awal daripada terus menerus menjadi penyakit. Mari kita dorong semua aparat hukum, KPK, kejaksaan, membersihkan Sumut agar ke depan tidak ada lagi suap-suap, tidak ada lagi korupsi,” kata dia.
Ray yakin, gerak pembangunan Sumut akan terus ngadat jika eksekutif dan legislatifnya banyak melakukan cincai-cincai, memakan secara berjamaah uang rakyat. Dari segi pembangunan, lanjutnya, Sumut sebagai provinsi besar saat ini saja sudah kalah dengan Riau.
“Kalau dengan Jawa Barat dan Makassar, Sulawesi Selatan, sudahlah, kita ketinggalan. Tapi ini sekarang kita sudah kalah dengan Riau. Meski gubernurnya juga korupsi, Riau itu sudah terasa geliat pembangunannya. Kalau Sumut apa? Gak ada kemajuan sama sekali,” ujarnya dengan nada kesal. (sam)
