DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDIP) Kabupaten Dairi, Resoalon Lumbangaol, minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, memberikan kenyamanan bagi para investor yang berinvestasi dan akan berinvestasi di di Dairi.
Permintaan itu disampaikan, Resoalon Lumbangaol, mengingat sejumlah perusahaan di Dairi salah satunya PT Dairi Prima Mineral (DPM) yang sudah beberapa tahun melakukan eksplorasi tetapi sampai sekarang belum berproduksi.
Resoalon mengatakan, PT DPM sudah beberapa dekade hadir di kabupaten Dairi tepatnya di Desa Sopo Komil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga.
Perusahaan tambang timah itu telah lama memiliki ijin konsesi pertambangan. Kehadiran perusahaan itu sudah sejak masa kepemimpinan Bupati, Master Parulian (MP) Tumanggor, Johnny Sitohang dan sekarang dibawah kepemimpinan Bupati, Eddy Keleng Ate Berutu.
“Kita mempertanyakan, kapan dan di masa kepemimpinan Bupati siapakah nanti PT DPM ini akan berproduksi?,” ucap Resoalon.
Resolon mengatakan, sisi positifnya dari kehadiran PT DPM ada pergerakan ekonomi masyarakat. Misalnya, menciptakan dan menampung tenaga kerja lokal, perbaikan infrastruktur saat awal kehadiran PT DPM ruas Sidikalang-Parongil.
“Memang kita akui, kehadiran perusahaan tambang timah hitam tersebut pasti prokontra serta menuai protes dari masyarakat. Kita mendorong, supaya perusahaan harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek sosial dan analisis dampak lingkungan (Amdal) agar masyarakat aman dikawasan pertambangan,” tambahnya.
Disinilah diharapkan, peran pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang prokontra sehingga perusahaan maupun investor bisa nyaman berinvestasi. Pemkab Dairi di bawah kepemimpinan Bupati Eddy KA Berutu, harus menjamin investor nyaman berinvestasi dengan memberikan solusi agar segala permasalahan dimasyarakat bisa diselesaikan.
“Informasi kita peroleh, 51% saham PT DPM kini milik investor dari China dan 49% dimiliki perusahaan, Abu Rizal Bakrie,” terangnya.
Resoalon menyebut, kurang diketahui apa penyebabnya sekarang banyak karyawan yang sebelumnya sudah direkrut, kembali dirumahkan.
Begitu juga tenaga ahli dari China, sudah dipulangkan. Diduga, investor tidak nyaman karena penolakan atau unjukrasa dilakukan masyarakat.
“Investor butuh kondusifitas tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat,” ungkapnya. (rud/ram)
