LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu rutin melakukan kunjungan ke luar daerah dengan tujuan konsultasi, padahal saat ini Pandemi Covid-19 sedang meningkat di sejumlah daerah.
Seperti pada pada Juni 2021 lalu, sebanyak 45 anggota dewan di Labuhanbatu tersebut melakukan perjalanan dinas ke berbagai daerah di nusantara. Bahkan, terbaru, para anggota DPRD tersebut melakukan konsultasi ke Kantor DPRD dan Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Kampar, Riau, pada Selasa (13/7).
Keberangkatan pada anggota dewan ini didampingi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu beserta sejumlah staf Tim Panitia Khusus DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
Dari berbagai informasi yang diterima, kunjungan tersebut terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Ternyata, seringnya para anggota dewan ini keluar masuk ke Labuhanbatu membuat warga merasa kurang nyaman. Apalagi, saat ini kasus Covid-19 terus naik.
“Ironis. Kasus Covid-19 kian meninggi, kalangan dewan malah berpergian ke luar daerah. Bukan malah menahan diri dan memperkuat protokol kesehatan (Prokes) Covid-19,” ujar warga Rantauprapat, Budi, Rabu (14/7).
Menurutnya, tindakan kalangan dewan itu sekembalinya dari luar daerah bukan tidak mungkin diduga memicu munculnya klaster Covid-19 baru di Rantauprapat. Konon pula, kalangan dewan disinyalir tidak melakukan isolasi mandiri.
“Apakah anggota dewan ada melakukan isolasi. Apakah sekembalinya ke Labuhanbatu menjalani tes PCR Swab Covid-19,” tanyanya.
Senada, warga Rantauprapat lainnya B Hasibuan mengesalkan sikap dewan yang melakukan kunjungan ke luar daerah. Menurutnya, tindakan itu memicu pemborosan keuangan daerah.
“Bukan tidak mungkin tindakan mereka malah pemborosan keuangan,” jelasnya.
Padahal, kata dia, di masa Pandemi Covid-19 banyak anggaran dana dan keuangan direfocusing. Dialihkan untuk membantu penanganan Covid-19.
“Sebaiknya, anggaran itu dipergunakan sebagai bantuan sosial. Diberikan kepada para warga yang sangat terdampak perekonomiannya imbas dari pandemi Covid,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Labuhanbatu, Meika Riyanti Siregar ketika dikonfirmasi membenarkan kegiatan konsultasi para anggota DPRD setempat.
Namun, dirinya menolak konfirmasi melalui telepon. Alasannya sedang dalam kenderaan di perjalanan.
“Saya lagi di jalan. Konfirmasi langsung saja. Lagian sinyal kurang bagus,” jelasnya menutup hubungan ponsel pribadinya. (fdh/ram)
