Hasil koordinasi yang disampaikan Gatot Sudjono bahwa dana siap pakai untuk penanganan bencana memang ada. Asalkan pertanggung jawaban benar maka tidak ada masalah. Setiap dana yang ada memang harus dipertanggung jawabkan. Jika ada laporan mingguan dan bulanan maka tidak akan ada masalah. “Hasil komunikasi dan koordinasi dengan deputi di Jakarta, masalah pertanggung jawaban dana siap pakai boleh direvisi namun harus diteken Bupati. Dari BNPB sudah dibuat standar dari RAP, tapi jika tidak sesuai dengan praktek di lapangan, harus direvisi digunakan kemana dan diteken bupati” ujar Gatot.
Menanggapi hal tersebut, Sekdakab Karo meminta kepada setiap SKPD terkait dalam penggunaan dana tersebut agar segera memperbaiki semua surat-surat yang ada untuk segera dibawa ke Jakarta. Selain permasalahan yang disebutkan di atas, masih banyak lagi permasalahan dalam penanganan bencana Sinabung seperti penduduk yang masih curi-curi masuk ke zona merah. Hal ini terjadi karena lahan pertanian mereka masih ada di desa. Seperti ketika Dandim dan Bupati Karo melakukan sidak ke Desa Pintu Besi beberapa waktu yang lalu, masih banyak warga yang kembali ke desanya karena perlu biaya untuk hidup dan kuliah anak-anaknya. Para warga tersebut kemudian diarahkan untuk meninggalkan desanya karena dapat membahayakan nyawa mereka sendiri.
Juga mengenai kartu sakti seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera, dan Kartu Indonesia Sehat belum seluruhnya dapat diberikan kepada para pengungsi. Padahal mereka ini merupakan prioritas utama. Semua ini sudah disampaikan ke Kementerian Sosial dan hingga saat ini masih dalam proses. Untuk itu diminta agar staf kepresidenan dapat memfasilitasi hal tersebut. Permasalahan yang dihadapi Karo saat ini dalam penanganan pengungsi korban erupsi yaitu pertama, masalah pengungsi yang sudah mengungsi. Kedua, pengungsi yang tidak mengungsi dan yang ketiga masalah ada pengungsi yang sudah direlokasi dan belum direlokasi.
Saat ini ada 3 desa yang direlokasi ke Desa Relokasi Siosar yaitu Desa Bekerah, Simacem dan Suka Meriah. Namun masih 180 KK yang sudah mendapatkan lahan pertanian melalui proses pengungsian sedangkan sisanya masih dalam proses. Sekolah darurat juga sudah dibangun di Siosar dan baru Senin (14/2) lalu. “Saat ini sedang digodok rencana relokasi tahap kedua antara semua pihak yang terkait menyusul segera rampungnya relokasi tahap pertama. Relokasi tahap kedua ini untuk warga empat desa lainnya dengan jumlah 1.683 kepala keluarga. Keempat desa itu, yakni Gurukinayan, Kuta Tonggal, Berastepu dan Gamber. Rencananya di tahap kedua, empat desa ini akan relokasi mandiri,”sambung Sekda. Terkait relokasi tahap kedua, ini masih disosialisasikan dan dirembukkan dengan masyarakat desa. Saat ini tinggal masyarakat dari Desa Gamber yang belum disosialisasikan. Mengingat warga desanya masih banyak yang terpencar sehingga perlu dikumpulkan terlebih dahulu sebelum disosialisasikan. (cr7/deo)
Hasil koordinasi yang disampaikan Gatot Sudjono bahwa dana siap pakai untuk penanganan bencana memang ada. Asalkan pertanggung jawaban benar maka tidak ada masalah. Setiap dana yang ada memang harus dipertanggung jawabkan. Jika ada laporan mingguan dan bulanan maka tidak akan ada masalah. “Hasil komunikasi dan koordinasi dengan deputi di Jakarta, masalah pertanggung jawaban dana siap pakai boleh direvisi namun harus diteken Bupati. Dari BNPB sudah dibuat standar dari RAP, tapi jika tidak sesuai dengan praktek di lapangan, harus direvisi digunakan kemana dan diteken bupati” ujar Gatot.
Menanggapi hal tersebut, Sekdakab Karo meminta kepada setiap SKPD terkait dalam penggunaan dana tersebut agar segera memperbaiki semua surat-surat yang ada untuk segera dibawa ke Jakarta. Selain permasalahan yang disebutkan di atas, masih banyak lagi permasalahan dalam penanganan bencana Sinabung seperti penduduk yang masih curi-curi masuk ke zona merah. Hal ini terjadi karena lahan pertanian mereka masih ada di desa. Seperti ketika Dandim dan Bupati Karo melakukan sidak ke Desa Pintu Besi beberapa waktu yang lalu, masih banyak warga yang kembali ke desanya karena perlu biaya untuk hidup dan kuliah anak-anaknya. Para warga tersebut kemudian diarahkan untuk meninggalkan desanya karena dapat membahayakan nyawa mereka sendiri.
Juga mengenai kartu sakti seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera, dan Kartu Indonesia Sehat belum seluruhnya dapat diberikan kepada para pengungsi. Padahal mereka ini merupakan prioritas utama. Semua ini sudah disampaikan ke Kementerian Sosial dan hingga saat ini masih dalam proses. Untuk itu diminta agar staf kepresidenan dapat memfasilitasi hal tersebut. Permasalahan yang dihadapi Karo saat ini dalam penanganan pengungsi korban erupsi yaitu pertama, masalah pengungsi yang sudah mengungsi. Kedua, pengungsi yang tidak mengungsi dan yang ketiga masalah ada pengungsi yang sudah direlokasi dan belum direlokasi.
Saat ini ada 3 desa yang direlokasi ke Desa Relokasi Siosar yaitu Desa Bekerah, Simacem dan Suka Meriah. Namun masih 180 KK yang sudah mendapatkan lahan pertanian melalui proses pengungsian sedangkan sisanya masih dalam proses. Sekolah darurat juga sudah dibangun di Siosar dan baru Senin (14/2) lalu. “Saat ini sedang digodok rencana relokasi tahap kedua antara semua pihak yang terkait menyusul segera rampungnya relokasi tahap pertama. Relokasi tahap kedua ini untuk warga empat desa lainnya dengan jumlah 1.683 kepala keluarga. Keempat desa itu, yakni Gurukinayan, Kuta Tonggal, Berastepu dan Gamber. Rencananya di tahap kedua, empat desa ini akan relokasi mandiri,”sambung Sekda. Terkait relokasi tahap kedua, ini masih disosialisasikan dan dirembukkan dengan masyarakat desa. Saat ini tinggal masyarakat dari Desa Gamber yang belum disosialisasikan. Mengingat warga desanya masih banyak yang terpencar sehingga perlu dikumpulkan terlebih dahulu sebelum disosialisasikan. (cr7/deo)
