Rajali mengimbau kepada peserta rapat TP2GD, bahwa ada yang lebih penting dari usaha memperoleh gelar pahlawan nasional. Tugas terberat itu adalah bagaimana memperkenalkan dan mensosialisasikan nilai-nilai kepahlawanan SM Amin ke tengah-tengah masyarakat Sumut, khususnya generasi muda Sumut. “Hal ini menjadi tugas bersama kita untuk memperkenalkan SM Amin kepada masyarakat. Jangankan masyarakat, kita di pemerintahan juga masih banyak yang belum tahu kalau SM Amin itu adalah Gubernur Sumut pertama. Mungkin salah satu langkah sosialisasi nantinya adalah menjadikan nama SM Amin sebagai nama jalan atau gedung,” ujarnya.
Rajali berharap agar semua pihak yang terlibat dalam pengajuan SM Amin menjadi pahlawan nasional dapat saling bahu-membahu, agar tujuan yang ingin dicapai tidak berhenti di tengah jalan. “Semoga sidang TP2GD ini dapat menjadi momentum bersejarah dan penuh makna sebagai bentuk ucapan terima kasih, pengakuan dan penghargaan yang tinggi atas perjuangan dan jasa-jasa SM Amin,” harapnya.
Agenda persidangan dimulai dengan terlebih dahulu mendengar pemaparan biografi SM Amin dan hasil Seminar Nasional Pengusulan Mr SM Amin Nasution sebagai Pahlawan Nasional yang telah dilaksanakan sebelumnya, di Gedung Digital Library Unimed, Sabtu (21/4). Kemudian TP2GD memberikan tanggapan, kritikan, dan masukan.
Kajian TP2GD dalam sidang, menyatakan bahwa kelengkapan administrasi untuk pengusulan SM Amin sebagai pahlawan nasional sudah lengkap. Sebagai tambahan, TP2GD menyarankan panitia untuk melampirkan informasi tambahan yakni berupa rekomendasi dari pemerintah provinsi Riau dan Aceh, mengingat SM Amin juga memiliki pengaruh di kedua wilayah tersebut.
TP2GD menandatangani persetujuan pengusulan SM Amin dan akan mengajukannya kepada Menteri Sosial selaku Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) untuk selanjutnya diadakan penelitian administrasi.
Turut hadir dalam sidang TP2GD tersebut Kepala Biro Binsos dan Kemasyarakatan Setdaprovsu Muhammad Yusuf, asosiasi dan komunitas terkait, serta anggota tim maupun perwakilan TP2GD yang terdiri dari unsur pemerintah, TNI, kepolisian, pejuang, pakar, akademisi, dan sejarahwan. (prn/han)
