“Saya baru saja berdiskusi dengan Danrem dan Bupati Karo di Siosar untuk percepatan relokasi warga 3 desa yaitu Desa Bekerah, Simacem dan Suka Meriah sebanyak 370 rumah. Saat ini sudah 112 rumah selesai dibangun dan sudah diserahkan kepada warga Desa Simacem, 128 rumah sudah dibangun dan 130 rumah untuk tahap ketiga. Direncanakan pada Agustus ini sudah selesai dibangun” ujar Gatot. Lebih lanjut disampaikan, saat ini sedang didiskusikan izin pemakaian lahan untuk pertanian sehingga para pengungsi dapat segera menempati lahan yang selama ini belum efektif dilaksanakan karena lahan untuk pertanian bagi para pengungsi yang direlokasi belum ada. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemkab Karo akan bekerja sama meminta kepada BNPB untuk mempercepat proses relokasi.
Danrem 023/Kawal Samudra Kolonel Facri meminta Gubernur Sumut dan Bupati Karo mempercepat proses pengosongan hutan yang akan digunakan untuk areal perladangan dengan menggunakan 4 sampai 5 perusahaan dalam menebangi pohon. Ada 250 hektar untuk lahan perumahan dan 450 hektar untuk areal perladangan penduduk. Permintaan ini disampaikan pada saat memaparkan masterplan relokasi. “Saat ini, hanya 1 perusahaan yang menangani penebangan pohon untuk areal perladangan penduduk.Ini tentunya akan menghambat proses relokasi dan warga akan menolak pindah ke Siosar karena tidak ada lahan untuk pertanian. Saya minta 4 atau 5 perusahaan yang menangani penebangan pohon untuk lahan pertanian dan sarana jalan sehingga TNI dapat bekerja lebih cepat sesuai dengan target yang sudah ditetapkan” ujar Fachri.
Warga desa yang sebagian sudah direlokasi ke Siosar sebanyak 50 KK sudah diajak untuk bertukang bersama TNI membangun rumah para pengungsi. Namun mengingat latar belakang para pengungsi bukan tukang, maka pekerjaan mereka tidak maksimal. Untuk itu pengosongan lahan untuk pertanian sangat diperlukan bagi para pengungsi dan TNI juga dapat segera melaksanakan proses relokasi di Siosar. Danrem juga menyampaikan bahwa pihak kementerian pusat dan instansi terkait lainnya seperti PLN yang menangani aliran listrik, pembuatan air bersih dan kebutuhan pokok lainnya untuk warga sudah melaksanakan survei ke lokasi untuk memenuhi kebutuhan relokasi.
“Seharusnya segala sesuatunya dipercepat mengingat ini dalam kondisi bencana. Jangan rapat terus namun tidak ada tindakan yang dapat dilakukan. Sebaiknya segera direspon kebutuhan di areal relokasi sehingga prosesnya dapat segera dilaksanakan,” tegasnya. Menanggapi permintaan Danrem, Gubsu meminta Bupati Karo dan Kadis Kehutanan Kabupaten Karo segera menindaklanjuti hal tersebut dan memberikan izin kepada 4 – 5 perusahaan untuk menebangi pohon di lahan yang sudah ditentukan dan jangan hanya memberikan izin kepada 1 perusahaan saja.
Menjawab permintaan Danrem dan Gubsu tersebut, Bupati Karo menjawab akan segera menindaklanjuti permintaan tersebut mengingat PT. Kastil yang diberikan izin menebangi pohon juga sudah habis masa izinnya. Usai melakukan peninjauan langsung ke Siosar, Gubsu dan rombongan mengunjungi posko pengungsian di Paroki Kabanjahe untuk menyalurkan bantuan untuk para pengungsi. Kedatangan Gubsu beserta rombongan ini diterima kordinator Posko Paroki dan ratusan pengungsi. Bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH dalam sambutannya meminta Gubsu tetap membantu meringankan beban para pengungsi.
Sedangkan Gubsu dalam sambutannya menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke Karo untuk persiapan rapat percepatan relokasi pengungsi ke Siosar dan mendata kebutuhan para pengungsi yang ada di posko-posko untuk disampaikan kepada BNPB pada rapat yang akan dilaksanakan Selasa mendatang. Ke depannya akan dikordinasikan dengan pihak BNPB dan Pemkab Karo agar dilaksanakan pembangunan huntara (hunian sementara) bagi para pengungsi yang dekat dengan lahan pertaniannya sehingga mereka dapat bercocok tanam. (smg/deo)
“Saya baru saja berdiskusi dengan Danrem dan Bupati Karo di Siosar untuk percepatan relokasi warga 3 desa yaitu Desa Bekerah, Simacem dan Suka Meriah sebanyak 370 rumah. Saat ini sudah 112 rumah selesai dibangun dan sudah diserahkan kepada warga Desa Simacem, 128 rumah sudah dibangun dan 130 rumah untuk tahap ketiga. Direncanakan pada Agustus ini sudah selesai dibangun” ujar Gatot. Lebih lanjut disampaikan, saat ini sedang didiskusikan izin pemakaian lahan untuk pertanian sehingga para pengungsi dapat segera menempati lahan yang selama ini belum efektif dilaksanakan karena lahan untuk pertanian bagi para pengungsi yang direlokasi belum ada. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemkab Karo akan bekerja sama meminta kepada BNPB untuk mempercepat proses relokasi.
Danrem 023/Kawal Samudra Kolonel Facri meminta Gubernur Sumut dan Bupati Karo mempercepat proses pengosongan hutan yang akan digunakan untuk areal perladangan dengan menggunakan 4 sampai 5 perusahaan dalam menebangi pohon. Ada 250 hektar untuk lahan perumahan dan 450 hektar untuk areal perladangan penduduk. Permintaan ini disampaikan pada saat memaparkan masterplan relokasi. “Saat ini, hanya 1 perusahaan yang menangani penebangan pohon untuk areal perladangan penduduk.Ini tentunya akan menghambat proses relokasi dan warga akan menolak pindah ke Siosar karena tidak ada lahan untuk pertanian. Saya minta 4 atau 5 perusahaan yang menangani penebangan pohon untuk lahan pertanian dan sarana jalan sehingga TNI dapat bekerja lebih cepat sesuai dengan target yang sudah ditetapkan” ujar Fachri.
Warga desa yang sebagian sudah direlokasi ke Siosar sebanyak 50 KK sudah diajak untuk bertukang bersama TNI membangun rumah para pengungsi. Namun mengingat latar belakang para pengungsi bukan tukang, maka pekerjaan mereka tidak maksimal. Untuk itu pengosongan lahan untuk pertanian sangat diperlukan bagi para pengungsi dan TNI juga dapat segera melaksanakan proses relokasi di Siosar. Danrem juga menyampaikan bahwa pihak kementerian pusat dan instansi terkait lainnya seperti PLN yang menangani aliran listrik, pembuatan air bersih dan kebutuhan pokok lainnya untuk warga sudah melaksanakan survei ke lokasi untuk memenuhi kebutuhan relokasi.
“Seharusnya segala sesuatunya dipercepat mengingat ini dalam kondisi bencana. Jangan rapat terus namun tidak ada tindakan yang dapat dilakukan. Sebaiknya segera direspon kebutuhan di areal relokasi sehingga prosesnya dapat segera dilaksanakan,” tegasnya. Menanggapi permintaan Danrem, Gubsu meminta Bupati Karo dan Kadis Kehutanan Kabupaten Karo segera menindaklanjuti hal tersebut dan memberikan izin kepada 4 – 5 perusahaan untuk menebangi pohon di lahan yang sudah ditentukan dan jangan hanya memberikan izin kepada 1 perusahaan saja.
Menjawab permintaan Danrem dan Gubsu tersebut, Bupati Karo menjawab akan segera menindaklanjuti permintaan tersebut mengingat PT. Kastil yang diberikan izin menebangi pohon juga sudah habis masa izinnya. Usai melakukan peninjauan langsung ke Siosar, Gubsu dan rombongan mengunjungi posko pengungsian di Paroki Kabanjahe untuk menyalurkan bantuan untuk para pengungsi. Kedatangan Gubsu beserta rombongan ini diterima kordinator Posko Paroki dan ratusan pengungsi. Bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH dalam sambutannya meminta Gubsu tetap membantu meringankan beban para pengungsi.
Sedangkan Gubsu dalam sambutannya menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke Karo untuk persiapan rapat percepatan relokasi pengungsi ke Siosar dan mendata kebutuhan para pengungsi yang ada di posko-posko untuk disampaikan kepada BNPB pada rapat yang akan dilaksanakan Selasa mendatang. Ke depannya akan dikordinasikan dengan pihak BNPB dan Pemkab Karo agar dilaksanakan pembangunan huntara (hunian sementara) bagi para pengungsi yang dekat dengan lahan pertaniannya sehingga mereka dapat bercocok tanam. (smg/deo)