Disinggung mengenai pemberian suap pengesahan APBD, Sopar malah tertawa. “Ada jugalah soal (suap) APBD,” ucapnya mengakhiri.
Syamsul Hilal, anggota DPRD Sumut Priode 2009-2014 lebih terbuka kepada wartawan dibandingkan rekan-rekannya yang lain. Syamsul secara gamblang dan terbuka menyampaikan informasi yang dia tahu perihal suap-menyuap dari Gatot Pujo Nugroho kepada seluruh anggota dewan.
Saat diperiksa sebelum ini, Syamsul mengaku ditunjukkan penyidik KPK daftar nama yang menerima uang dari Gubernur. Dimana untuk anggota dewan biasa berjumlah Rp350 juta, sedangkan pimpinan dewan sekitar Rp2 Miliar perorang. “Sepertinya uang itu includ mulai dari pengesahan APBD sampai suap pembatalan interplasi,” ujar Syamsul usai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 16.30 WIB.
Ketua Dewan Pertimbangan DPD PDI-P Sumut itupun terlihat sangat santai sebelum dan sesudah menghadapi pemeriksaan. “Ini kali ketiga diperiksa, tadi ditanya apakah kenal dengan tujuh tersangka. Saya jawab iya, kenal Budiman itu sejak reformasi, kenal M Affan saat menjadi pengurus DPD PDIP Sumut, sedangkan kenal yang lainnya saat sama-sama menjadi anggota dewan,” katanya.
“Harusnya teman-teman yang lain sampaikan keterangan kepada media, karena media ini penyambung lidah kepada masyarakat. Kalau tidak bersalah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” lanjutnya.
Usai diperiksa, kepada penyidik dia sempat berkelakar. “Saya bilang ke Pak Christian, ini pertemuan terakhir terkait masalah ini. Pak Christian bilang, bakal ada pemanggilan berikutnya karena bakal ada tersangka baru,” ucap Syamsul seraya berkelakar.
Secara pribadi, dia perihatin dengan penetapan tujuh tersangka baru itu, apalagi dua diantaranya adalah pengurus DPD PDI-P Sumut. Peristiwa ini, seakan mencoreng citra pemerintah dan lembaga legislatif dimata masyarakat.
“Dahulu kan partai politik dan kepala daerah saat berkampanye menjanjikan bakal ada pemerintahan yang bersih, tapi kenyataannya seperti ini. Tapi ini tanggungjawab masing-masing, tangan mencincang , bahu memikul,” katanya. (dik/adz)
