Awan panas meluncur sangat cepat dari puncak menuju lereng Gunung Sinabung, terlihat dari Desa Berastepu Kabupaten Karo, Selasa (7/10).
SUMUTPOS.CO – Pemerintah diminta membuat skenario jelas tentang penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung yang sudah hampir satu tahun membuat masyarakat sekitar harus kehilangan tempat tinggalnya.
Hal ini ditegaskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi PDI Perjuangan Efendi Panjaitan, melihat belum adanya kebijakan mengenai rencana penanggulangan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang dialami masyarakat di Kabupaten Karo itu.
“Saya lihat penanganannya masih kurang cepat tanggap. Memang kita tahu ada BNPB. Tetapi tidak bisa terlalu banyak berharap,” ujar Efendi, Rabu (22/10).
Menurutnya, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten harus memberikan perhatian lebih untuk penanganan korban erupsi Gunung Sinabung. Selain itu, agar tidak terjebak masalah normatif seperti anggaran, tetapi bagaimana menciptakan terobosan. Oleh karenanya, skenario yang jelas untuk penanganan bencana sangat diperlukan.
“Pemerintah harus buat skenario apa yang harus dilakukan. Karena kita kan tidak tahu, sampai kapan erupsi itu berlangsung. Maka perlu membangun beberapa skenario yang antisipatif,” sebutnya.
Selain skenario, ia menambahkan agar adanya kebijakan yang koordinatif terhadap sejumlah lembaga yang kemudian banyak memberikan berbagai bantuan. Ini diperlukan agar pemberian bantuan sosial kepada korban bencana, tidak hanya beberapa jenis saja. Contohnya seperti bantuan makanan dan minuman, sementara yang lain seperti pakaian, sangat jarang. Padahal itu juga kebutuhan bagi masyarakat.
“Saya lihat ada kecendrungan terjadi proses pembiaran, sehingga muncul wacana bahwa ini disengaja agar masyarakat beradaptasi dengan bencana,” tambahnya.
Selanjutnya Efendi berharap agar pemerintah provinsi dan kabupaten khususnya Karo, harus berkoordinasi secara menyeluruh untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sebab menurutnya, bencana tidak mengenal batas wilayah. Tidak seharusnya jumlah korban tewas menjadi pertimbangan untuk menetapkan menjadi status bencana nasional.
“Bukan soal jumlah korban, tetapi potensi penghancuran dan lamanya bencana tersebut berlangsung. Kalau di sana itu kan salah satu penghasil pertanian, maka dampaknya bukan di sana saja,” terangnya.
Selanjutnya ia mengimbau agar pemerintah melakukan upaya komprehensif, holistik dan menyeluruh dalam menyelesaikan permasalahan korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. Artinya, segala kebijakan penanggulangan bencana, tetap harus melihat seluruh aspek termasuk kultur sosial dan budaya yang ada di daerah itu.
“Seperti upaya relokasi, mereka kan perlu kepastian mengenai keberadaan tanah mereka yang harus ditinggalkan. Biasanya mereka tidak bersedia melepaskan tanahnya. Jadi tidak bisa diberikan begitu saja,” katanya.
Skenario dimaksudkan Efendi juga menyinggung soal kebudayaan dan peradaban masyarakat yang telah lama menempati tanah yang kini tertutup debu vulkanik itu. Sehingga ia mengharapkan agar pemerintah, tidak bosan-bosan menampung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. “Ini harus ada penjelasan seperti apa nasib mereka kedepan. Jangan pernah lelah untuk berdiskusi agar ketika mereka meninggalkan tanahnya, sudah ada kerelaan,” pungkasnya.
