Tengku Erry sendiri, terang Martin, langsung menerima penunjukan dirinya untuk memimpin NasDem Sumut. Komunikasi langsung dilakukan oleh Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh dengan Tengku Erry. Martin menjelaskan, penunjukan seperti ini menurutnya diatur dalam mekanisme partai.
“Kita menetapkan mekanisme partai untuk DPP berwenang mengganti ataupun menyegarkan struktur kepengurusan partai,” imbuhnya.
Sama halnya seperti DPW Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat yang Ketuanya masing-masing Ahmad Amin dan Syarif Abdullah Alkadri juga lolos ke Senayan. “Jadi aturan di internal partai memang begitu kalau sudah duduk di Senayan maka jabatan mereka akan diganti,” sebutnya.
Tengku Erry menurut Martin, langsung menerima penunjukan tersebut. Komunikasi pun dilakukan dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Hal ini juga diatur dalam mekanisme partai. Sementara jabatan Tengku Erry di DPD Golkar Sumut sebagai Dewan Penasihat, lanjut Martin, akan diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan. Sebab tidak mungkin ada dua keanggotaan..
“Untuk urusan di sana (Golkar) kita serahkan mekanismenya kepada Pak Tengku Erry,” katanya.
Sementara Wakil Ketua DPD Nasdem Sumut HM Nezar Djoeli menyebutkan jika wacana penunjukan tersebut sudah sejak lama beredar di internal partai. Namun karena perhelatan Pilpres lalu, agenda ini menjadi tertunda.
“Ini agenda yang tertunda. Sebenarnya sudah lama ini bergulir di internal,” katanya.
Sedangkan soal isu disharmonisasi antara gubernur dengan wakil gubernur, Nezar menegaskan hal itu tidak mempengaruhi sikap fraksi mereka di DPRD Sumut. Sebab lima orang anggota dewan dari Nasdem, yang duduk saat ini sudah sejak awal menjadi pihak yang selalu mengkritisi pemerintah.
“Bukan mempertajam disharmonisasi, tetapi bagaimana meluruskan kondisi Sumut yang sudah carut marut ini,” katanya.
