Parpol Diminta Usung Cawagub dari Birokrat

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelantikan Tengku Erry Nuradi sebagai Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) defenitif tinggal menghitung hari. Apalagi, Presiden Jokowi sudah menuntaskan kunjungan kerjanya ke luar negeri. Namun, sejauh ini masih belum terlihat dengan siapa Wakil Gubernur yang bakal mendampingi Tengku Erry disisa masa jabatan 2013-2018.

Anggota DPRD Sumut Fraksi Golkar, Leonard Samosir menyarankan agar Tengku Erry memilih wakilnya dari kalangan birokrat. Meski, sesuai aturan Partai Politik (Parpol) pengusung dapat mengajukan nama-nama untuk posisi strategis itu.

“Parpol pengusung bisa mengusulkan nama birokrat, tentunya birokrat tersebut harus memiliki kualitas agar dapat membantu menjalankan tugas-tugas gubernur,“ ujar Leonard, Minggu (24/4).

Dia juga memiliki keyakinan banyak PNS yang memiliki kemampuan tersebut. “Banyak PNS yang punya kemampuan, tidak sedikit juga orang yang mampu. Tapi tidak diberikan kesempatan, harapannya partai pengusung dapat memberikan kesempatan itu,“ kata bekas Ketua DPRD Kabupaten Dairi ini.

Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Syah Afandin juga menyampaikam hal senada. Menurut pria yang akrab disapa Ondim itu, pemilihan Wakil Gubernur dari kalangan birokrat jauh lebih baik.

Dijelaskannya, guna mendapatkan pemerintahan yang efektif dan solid perlu sinergitas antara Gubernur dan Wakil Gubernur. “Gubernur fokus urusan teknis, dan mengawasi program kerja. Sedangkan Wagubsu memperhatikan kinerja birokrat atau administrasi,“ ungkapnya.

Ondim menyebutkan Tengku Erry memiliki latar belakag seorang pengusaha dan kemudian berkembang menjadi seorang politisi sampai terpilih menjadi Bupati Serdang Bedagai.

“Saya bukan anti politisi, tapi keinginan ini didasari agar kepemimpinan lebih solid, makanya lebih baik wakil dipilih dari kalangan birokrat,“ urainya.

Lebih lanjut, ia juga memberikan apresiasi terhadap pengelolaan keuangan di jajaran Pemprov Sumut juga cukup stabil sehingga mampu membiayai berbagai program pembangunan yang telah disiapkan. Pihaknya tidak pernah mendapatkan laporan atau menemukan indikasi tentang keuangan yang defisit dalam kinerja Pemprov Sumut belakangan ini. “Keuangan tetap stabil, kalau ada cek yang masuk bisa langsung cair,” katanya. (dik/smg/deo)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelantikan Tengku Erry Nuradi sebagai Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) defenitif tinggal menghitung hari. Apalagi, Presiden Jokowi sudah menuntaskan kunjungan kerjanya ke luar negeri. Namun, sejauh ini masih belum terlihat dengan siapa Wakil Gubernur yang bakal mendampingi Tengku Erry disisa masa jabatan 2013-2018.

Anggota DPRD Sumut Fraksi Golkar, Leonard Samosir menyarankan agar Tengku Erry memilih wakilnya dari kalangan birokrat. Meski, sesuai aturan Partai Politik (Parpol) pengusung dapat mengajukan nama-nama untuk posisi strategis itu.

“Parpol pengusung bisa mengusulkan nama birokrat, tentunya birokrat tersebut harus memiliki kualitas agar dapat membantu menjalankan tugas-tugas gubernur,“ ujar Leonard, Minggu (24/4).

Dia juga memiliki keyakinan banyak PNS yang memiliki kemampuan tersebut. “Banyak PNS yang punya kemampuan, tidak sedikit juga orang yang mampu. Tapi tidak diberikan kesempatan, harapannya partai pengusung dapat memberikan kesempatan itu,“ kata bekas Ketua DPRD Kabupaten Dairi ini.

Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Syah Afandin juga menyampaikam hal senada. Menurut pria yang akrab disapa Ondim itu, pemilihan Wakil Gubernur dari kalangan birokrat jauh lebih baik.

Dijelaskannya, guna mendapatkan pemerintahan yang efektif dan solid perlu sinergitas antara Gubernur dan Wakil Gubernur. “Gubernur fokus urusan teknis, dan mengawasi program kerja. Sedangkan Wagubsu memperhatikan kinerja birokrat atau administrasi,“ ungkapnya.

Ondim menyebutkan Tengku Erry memiliki latar belakag seorang pengusaha dan kemudian berkembang menjadi seorang politisi sampai terpilih menjadi Bupati Serdang Bedagai.

“Saya bukan anti politisi, tapi keinginan ini didasari agar kepemimpinan lebih solid, makanya lebih baik wakil dipilih dari kalangan birokrat,“ urainya.

Lebih lanjut, ia juga memberikan apresiasi terhadap pengelolaan keuangan di jajaran Pemprov Sumut juga cukup stabil sehingga mampu membiayai berbagai program pembangunan yang telah disiapkan. Pihaknya tidak pernah mendapatkan laporan atau menemukan indikasi tentang keuangan yang defisit dalam kinerja Pemprov Sumut belakangan ini. “Keuangan tetap stabil, kalau ada cek yang masuk bisa langsung cair,” katanya. (dik/smg/deo)