Asisten I Pemko Binjai, Otto Harianto saat membuka rakor pengetasan kemiskinangan.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Binjai menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Binjai tahun 2018. Rapat tersebut dihadiri seluruh pimpinan OPD, camat dan lurah yang digelar di Aula Balai Kota, Jalan Jenderal Sudirman, Binjai Kota, Kamis (25/10).
Asisten I Pemko Binjai, Otto Harianto berharap, melalui rapat ini dapat menyatukan persepsi dan komitmen melalui penyampaian berbagai masukan, serta saran guna penempatan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di Kota Rambutan.
Terkait dengan rakor ini, Otto menyampaikan sejumlah hal yang dapat menanggulangi kemiskinan.
Yakni, penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah. “Sehingga kita harus mampu semaksimal mungkin menyelesaikannya sesuai dengan tugas pokok kita masing-masing,” ujar dia.
Meski begitu, sinergi yang dimaksud yakni menyelaraskan dan harmonisasi program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan semua perangkat daerah.
Otto menambahkan, rakor ini juga merupakan sarana evaluasi sudah sejauh mana upaya hasil yang diperoleh melalui program apapun dari kegiatan perangkat daerah terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Binjai.
“Selain itu, rapat ini sekaligus juga sarana mengenai kendala yang ditemui agar dapat dibahas bersama,” sambung Otto.
Usai rapat, Otto pun mengimbau agar segera menyusun data base masyarakat miskin dengan pemanfaatan informasi teknologi? untuk dapat disusun dan diintegrasikan dengan semua perangkat daerah.
Sehingga Pemko Binjai mempunyai sistem informasi masyarakat miskin yang terkini dengan updating data berkesinambungan yang dapat diakses. “Terkait segala sesuatu penanggulangan kemiskinan di Kota Binjai, kami harapkan fasilitasi dan masukan dari narasumber,” ujar Otto.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Agustawan Karnajaya menambahkan, tim akan dibentuk dalam rangka meningkatkan penanggulangan kemiskinan ini. Hal ini dilakukan sebagai wadah koordinasi lintas sektor guna penanggulangan kemiskinan.
Pada rakor ini, Badan Pusat Statistik, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan kordinasi Program Keluarga Harapan Kota Binjai ditunjuk sebagai narasumber. (ted/han)
