30 C
Medan
Friday, May 17, 2024

Jalur Alternatif Medan-Berastagi Rencana Dikerjakan 2022, Gubsu Sudah Surati Menteri LHK

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jalan alternatif Medan-Berastagi masih menjadi fokus pekerjaan Pemprov Sumut di tahun anggaran 2022. Bahkan jalur yang sudah ada namun lama tak dilanjutkan, bakal segera diaktivasi lagi. Karenanya, Pemprovsu sudah menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk meminta izin membuka jalur alternatif tersebut.

RAPAT: Gubsu Eddy Rahmayadi memimpin rapat membahas jalur alternatif Medan-Berastagi.istimewa/sumut pos.

  Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengungkapkan, ada jalur alternatif dari ibukota Sumut menuju Tanah Karon

yang lama terputus. Tembus atau keluarnya berada di belakang patung pramuka, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. ”Itu udah ada jalannya, dalam proses dan itu sudah akan dibangun,” katanya menjawab wartawan, Jumat (26/11). 

Menurut Edy, status jalan dimaksud merupakan milik pemprov. Namun karena sebagian jalan berada di areal hutan lindung, butuh izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, guna pelepasan statusnya. ”Sudah kita surati ke ibu Siti Nurbaya. Sebab pemprov hanya mampu membangun kelebaran 6 meter, (sementara) ada pembebasan hutan 7 dan 8 hektare,” ungkapnya. 

 Sayangnya secara rinci, Gubernur Edy tidak menjelaskan rute jalan alternatif yang akan dilalui tersebut. 

Diketahui, sejumlah opsi coba diimplementasikan Pemprov Sumut untuk mengurai kemacetan lalulintas dan meminimalisir kecelakaan dampak longsor pada ruas Medan-Berastagi.  Antara lain yakni, segera membangun jalur-jalur alternatif menuju objek wisata di Kabupaten Karo maupun menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. 

Menurut Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, Hasmirizal Lubis, atas arahan Gubernur Edy Rahmayadi pihaknya bersama dinas terkait di jajaran Pemprovsu kembali membahas kelanjutan pembangunan jalur-jalur alternatif itu dengan Pemkab Deli Serdang dan Pemkab Karo.

“Sudah kita rapatkan kemarin bersama bupati Deli Serdang, bupati Karo dan pihak terkait lainnya soal upaya menyelesaikan rencana pembangunan akses jalan alternatif Medan-Berastagi pada Kamis kemarin,” katanya menjawab Sumut Pos, 7 November lalu. 

 Hasmi menyebutkan, telah dipilih satu dari empat opsi jalan alternatif yang paling memungkinkan bisa dibangun untuk menghubungkan Medan-Berastagi berdasarkan paparan Dinas Kehutanan dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut.

Ruas jalan alternatif itu adalah Medan-Delitua-STM Hulu-Tanjung Raja-Pulau Mariam-Barus Jahe. Diperkirakan panjang ruas jalan mencapai 50 km lebih. ”Yang kita lihat memang kemarin lahan untuk menjadi ruas jalan alternatif itu tidak mengganggu hutan konservasi, jadi disepakatilah jalur ini mengingat ini yang paling mudah untuk diselesaikan,” ujarnya.

 Dengan telah dipilihnya ruas jalan alternatif itu, Bappeda Sumut di tahun ini juga mulai melakukan studi cepat untuk mengetahui laik tidaknya ruas tersebut untuk dibangun.

 Sehingga kalau laik, pihaknya akan anggarkan di 2023 mengingat di 2022 akan disusun dulu feasibility study  masterplannya serta Detail Engineering Design (DED)-nya sebagai dasar untuk pembangunannya di 2023. ”Paling cepat di 2022 mungkin,” kata asisten umum Setdaprovsu itu. 

 Dikarenakan hasil studi belum ada, kata Hasmi, sehingga belum diketahui berapa kebutuhan biaya pembangunannya. Begitupun diakuinya, pembangunannya nanti bekerjasama dengan Pemkab Deli Serdang dan Pemkab Karo. (prn) 

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jalan alternatif Medan-Berastagi masih menjadi fokus pekerjaan Pemprov Sumut di tahun anggaran 2022. Bahkan jalur yang sudah ada namun lama tak dilanjutkan, bakal segera diaktivasi lagi. Karenanya, Pemprovsu sudah menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk meminta izin membuka jalur alternatif tersebut.

RAPAT: Gubsu Eddy Rahmayadi memimpin rapat membahas jalur alternatif Medan-Berastagi.istimewa/sumut pos.

  Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengungkapkan, ada jalur alternatif dari ibukota Sumut menuju Tanah Karon

yang lama terputus. Tembus atau keluarnya berada di belakang patung pramuka, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. ”Itu udah ada jalannya, dalam proses dan itu sudah akan dibangun,” katanya menjawab wartawan, Jumat (26/11). 

Menurut Edy, status jalan dimaksud merupakan milik pemprov. Namun karena sebagian jalan berada di areal hutan lindung, butuh izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, guna pelepasan statusnya. ”Sudah kita surati ke ibu Siti Nurbaya. Sebab pemprov hanya mampu membangun kelebaran 6 meter, (sementara) ada pembebasan hutan 7 dan 8 hektare,” ungkapnya. 

 Sayangnya secara rinci, Gubernur Edy tidak menjelaskan rute jalan alternatif yang akan dilalui tersebut. 

Diketahui, sejumlah opsi coba diimplementasikan Pemprov Sumut untuk mengurai kemacetan lalulintas dan meminimalisir kecelakaan dampak longsor pada ruas Medan-Berastagi.  Antara lain yakni, segera membangun jalur-jalur alternatif menuju objek wisata di Kabupaten Karo maupun menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. 

Menurut Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, Hasmirizal Lubis, atas arahan Gubernur Edy Rahmayadi pihaknya bersama dinas terkait di jajaran Pemprovsu kembali membahas kelanjutan pembangunan jalur-jalur alternatif itu dengan Pemkab Deli Serdang dan Pemkab Karo.

“Sudah kita rapatkan kemarin bersama bupati Deli Serdang, bupati Karo dan pihak terkait lainnya soal upaya menyelesaikan rencana pembangunan akses jalan alternatif Medan-Berastagi pada Kamis kemarin,” katanya menjawab Sumut Pos, 7 November lalu. 

 Hasmi menyebutkan, telah dipilih satu dari empat opsi jalan alternatif yang paling memungkinkan bisa dibangun untuk menghubungkan Medan-Berastagi berdasarkan paparan Dinas Kehutanan dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut.

Ruas jalan alternatif itu adalah Medan-Delitua-STM Hulu-Tanjung Raja-Pulau Mariam-Barus Jahe. Diperkirakan panjang ruas jalan mencapai 50 km lebih. ”Yang kita lihat memang kemarin lahan untuk menjadi ruas jalan alternatif itu tidak mengganggu hutan konservasi, jadi disepakatilah jalur ini mengingat ini yang paling mudah untuk diselesaikan,” ujarnya.

 Dengan telah dipilihnya ruas jalan alternatif itu, Bappeda Sumut di tahun ini juga mulai melakukan studi cepat untuk mengetahui laik tidaknya ruas tersebut untuk dibangun.

 Sehingga kalau laik, pihaknya akan anggarkan di 2023 mengingat di 2022 akan disusun dulu feasibility study  masterplannya serta Detail Engineering Design (DED)-nya sebagai dasar untuk pembangunannya di 2023. ”Paling cepat di 2022 mungkin,” kata asisten umum Setdaprovsu itu. 

 Dikarenakan hasil studi belum ada, kata Hasmi, sehingga belum diketahui berapa kebutuhan biaya pembangunannya. Begitupun diakuinya, pembangunannya nanti bekerjasama dengan Pemkab Deli Serdang dan Pemkab Karo. (prn) 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/