25.6 C
Medan
Thursday, May 9, 2024

Pj Wali Kota Tebingtinggi Minta OPD dan Satgas Pangan Pantau Harga dan Ketersediaan Komoditas

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi bersama Kabag Ren Polres AKBP Adjie Makno, Danramil 13 Tebingtinggi Kapten Inf Yudi Chandra mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi secara virtual (zoom meeting) di ruang Aula Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Senin (27/2).

Rakor tersebut dipimpin langsung Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian yang diikuti Kepala Daerah se-Indonesia baik Gubernur, Wali Kota, Bupati dan Forkopimda di daerah masing-masing.

Rakor kali ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan komoditas serta indeks perkembangan harga di seluruh wilayah di Indonesia. Dalam arahannya, Mendagri RI Tito Karnavian menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar pada tanggal 23 Februari 2023 di Balikpapan.

Pada kesempatan tersebut, Presiden RI Joko Widodo menekankan beberapa arahan, di antaranya peningkatan konsumsi dan belanja masyarakat, hilirisasi produk, ketersediaan pangan, belanja produk dalam negeri, peningkatan iklim investasi, penurunan stunting dan masa depan tenaga honorer.

Terkait dengan hal tersebut, Mendagri RI Tito Karnavian menyampaikan sejumlah upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.

Pertama, Kepala Daerah terus memonitoring setiap minggu dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Kedua, kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional (Pertumbuhan Ekonomi Nasional merupakan agregat penjumlahan dari daerah Provinsi, Kabupaten Kota).

Ketiga, pelaksanaan rapat TPID secara regular rutin (mingguan) agar perintahkan Sekda sebagai Kasatgas pengan untuk mengendalikan harga pangan. Terakhir, daerah-daerah yang kurang terkendali segera lakukan intervensi pengendalian, pemerintah pusat juga memonitor melalui TPIP (khususnya tarif PLN, PDAM, dan angkutan kota).

“Inflasi dipengaruhi oleh komponen penyumbang inflasi antara lain yaitu inflasi barang jasa yang perkembangan harganya diatur pemerintah. Harga suatu barang atau Jasa Administered Prices yang beredar di masyarakat berdasarkan aturan pemerintah. Contoh barang/jasa Administered Prices diantaranya tarif dasar listrik, bahan bakar minyak dan tarif transportasi,” urai Tito Karnavian.

Kemudian, Tito juga meminta setiap daerah agar terus memantau kondisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, komoditas cabe, bawang dan komoditi lainnya. Selain itu, Tito juga mengharapkan setiap daerah agar melakukan kerjasama antar daerah.

“Pentingnya kerjasama itu karena dengan bekerjasama membuat harga menjadi tetap stabil. Dikarenakan biaya pengiriman telah di subsidi oleh pemerintah, hal seperti inilah yang hendaknya dilakukan didaerah-daerah lain,” kata Tito.

Berdasarkan dari rilis Badan Pusat Statistik tanggal 1 Februari 2023, inflasi gabungan kota per-provinsi Year on Year (yoy), 10 provinsi tertinggi di duduki oleh Sumatera Barat sebesar 6,81 persen, Riau sebesar 6,72 persen, NTT sebesar 6,65 persen, Sultra sebesar 6,57 persen, Jawa Timur sebesar 6,41 persen, Maluku sebesar 6,39 persen, Kalsel sebesar 6,11 persen, Jambi sebesar 6,07 persen, Jawa Barat sebesar 6,06 persen dan DI Yogyakarta sebesar 6,05 persen.

Usai rakor, Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi meminta kepada seluruh OPD yang terkait dengan Satgas Pangan Kota Tebingtinggi dan Forkopimda untuk terus memantau perkembangan kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar pasar tradisional yang ada di Kota Tebingtinggi, karena saat ini harga kebutuhan pokok ada yang masih mengalami kenaikan harga seperti beras karena belum stabil.

Begitu juga untuk menjaga ketahanan pangan dan menekan angka inflasi di Kota Tebingtinggi, Muhammad Dimiyathi berharap kepada OPD terkait untuk terus menggalakan program tanam produktif cepat panen sehingga warga bisa memfaatkan lahan sempit bagi warga perkotaan.

“Warga diharapkan menanam tanaman produktif cepat panen seperti cabai, bawang dan sayuran, hasilnya bisa menambah perekonomian keluarga kita sendiri melalui media tanam polibag, hidroponik dan lainnya,” bilangnya. (ian/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi bersama Kabag Ren Polres AKBP Adjie Makno, Danramil 13 Tebingtinggi Kapten Inf Yudi Chandra mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi secara virtual (zoom meeting) di ruang Aula Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Senin (27/2).

Rakor tersebut dipimpin langsung Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian yang diikuti Kepala Daerah se-Indonesia baik Gubernur, Wali Kota, Bupati dan Forkopimda di daerah masing-masing.

Rakor kali ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan komoditas serta indeks perkembangan harga di seluruh wilayah di Indonesia. Dalam arahannya, Mendagri RI Tito Karnavian menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar pada tanggal 23 Februari 2023 di Balikpapan.

Pada kesempatan tersebut, Presiden RI Joko Widodo menekankan beberapa arahan, di antaranya peningkatan konsumsi dan belanja masyarakat, hilirisasi produk, ketersediaan pangan, belanja produk dalam negeri, peningkatan iklim investasi, penurunan stunting dan masa depan tenaga honorer.

Terkait dengan hal tersebut, Mendagri RI Tito Karnavian menyampaikan sejumlah upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.

Pertama, Kepala Daerah terus memonitoring setiap minggu dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Kedua, kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional (Pertumbuhan Ekonomi Nasional merupakan agregat penjumlahan dari daerah Provinsi, Kabupaten Kota).

Ketiga, pelaksanaan rapat TPID secara regular rutin (mingguan) agar perintahkan Sekda sebagai Kasatgas pengan untuk mengendalikan harga pangan. Terakhir, daerah-daerah yang kurang terkendali segera lakukan intervensi pengendalian, pemerintah pusat juga memonitor melalui TPIP (khususnya tarif PLN, PDAM, dan angkutan kota).

“Inflasi dipengaruhi oleh komponen penyumbang inflasi antara lain yaitu inflasi barang jasa yang perkembangan harganya diatur pemerintah. Harga suatu barang atau Jasa Administered Prices yang beredar di masyarakat berdasarkan aturan pemerintah. Contoh barang/jasa Administered Prices diantaranya tarif dasar listrik, bahan bakar minyak dan tarif transportasi,” urai Tito Karnavian.

Kemudian, Tito juga meminta setiap daerah agar terus memantau kondisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, komoditas cabe, bawang dan komoditi lainnya. Selain itu, Tito juga mengharapkan setiap daerah agar melakukan kerjasama antar daerah.

“Pentingnya kerjasama itu karena dengan bekerjasama membuat harga menjadi tetap stabil. Dikarenakan biaya pengiriman telah di subsidi oleh pemerintah, hal seperti inilah yang hendaknya dilakukan didaerah-daerah lain,” kata Tito.

Berdasarkan dari rilis Badan Pusat Statistik tanggal 1 Februari 2023, inflasi gabungan kota per-provinsi Year on Year (yoy), 10 provinsi tertinggi di duduki oleh Sumatera Barat sebesar 6,81 persen, Riau sebesar 6,72 persen, NTT sebesar 6,65 persen, Sultra sebesar 6,57 persen, Jawa Timur sebesar 6,41 persen, Maluku sebesar 6,39 persen, Kalsel sebesar 6,11 persen, Jambi sebesar 6,07 persen, Jawa Barat sebesar 6,06 persen dan DI Yogyakarta sebesar 6,05 persen.

Usai rakor, Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi meminta kepada seluruh OPD yang terkait dengan Satgas Pangan Kota Tebingtinggi dan Forkopimda untuk terus memantau perkembangan kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar pasar tradisional yang ada di Kota Tebingtinggi, karena saat ini harga kebutuhan pokok ada yang masih mengalami kenaikan harga seperti beras karena belum stabil.

Begitu juga untuk menjaga ketahanan pangan dan menekan angka inflasi di Kota Tebingtinggi, Muhammad Dimiyathi berharap kepada OPD terkait untuk terus menggalakan program tanam produktif cepat panen sehingga warga bisa memfaatkan lahan sempit bagi warga perkotaan.

“Warga diharapkan menanam tanaman produktif cepat panen seperti cabai, bawang dan sayuran, hasilnya bisa menambah perekonomian keluarga kita sendiri melalui media tanam polibag, hidroponik dan lainnya,” bilangnya. (ian/han)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/