31.7 C
Medan
Saturday, May 18, 2024

Pilbup Taput Memanas, Penghitungan Suara Pilgubsu Terganggu

Berdasarkan informasi yang diterimanya, sampai saat ini seluruh komisioner dan staf KPU Taput masih berada di Polres. Mereka takut masuk kantor karena sampai dengan saat ini belum ada jaminan keamanan dari Polres Taput terkait keselamatan mereka. “Seperti di Kecamatan Siborongborong, dan di Kecamatan Tapanuli Utara, petugas kecamatan di sana pun diserang, sehingga distribusi dari kecamatan ke kabupaten terhalang. Di KPU Kabupatennya pun kosong karena seluruh komisionernya takut masuk kantor,” katanya dan sangat berharap agar kepolisian secepatnya turun ke lokasi untuk mengamankan situasi di sana.

Iskandar juga menjelaskan, kerusuhan ini berawal dari beredarnya isu yang menyebut adanya kecurangan saat proses penyerahan kotak suara berisi formulir C1 dari tingkat KPPS ke tingkat PPK. Saat itu, disebut, kotak suara yang sudah disegel terpaksa dibuka kembali karena formulir C1 berhologram ternyata belum dimasukkan dalam kotak berisi surat suara dan data rekapitulasi perolehan suara dari TPS tersebut.

“Nah entah bagaimana tiba-tiba isu itu beredar menjadi sebuah tudingan kecurangan. Dan tiba-tiba massa langsung datang dan menggeruduk kantor KPU Tapanuli Utara. C1 nya diambil dan dokumen-dokumen lainnya dirusak,” ujarnya.

Iskandar mengatakan pihaknya sangat menyayangkan terjadinya aksi massa yang langsung melakukan menggeruduk kantor KPU Tapanuli Utara. Aksi ini menurutnya tidak dapat diterima mengingat keberatan atas dugaan adanya pelanggaran sudah diatur yakni dengan mengadukannya ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

“Bukan langsung main geruduk begini. Memang masalahnya ini terkait suara soal Pilkada Bupati di sana, tapi kan terimbas juga terhadap proses perhitungan suara Pilgubsu 2018. Padahal kami menargetkan scan C1 pilgubsu 2018 selesai dalam waktu 2 x 24 jam,” sebutnya.

Kondisi ini, lanjut Iskandar, sudah mereka laporkan ke Polda Sumatera Utara. KPU Sumatera Utara meminta jaminan keselamatan bagi seluruh Komisioner KPU Tapanuli Utara. “Kami meminta agar rekan-rekan kami di KPU Taput ada jaminan keselamatan,” ungkapnya.

KPU Sumut secara kelembagaan menurut Iskandar sangat kecewa dengan antisipasi gangguan Kamtibmas di Tapanuli Utara pada Pilkada serentak 2018. Mudahnya massa untuk menguasai Kantor KPU Tapanuli Utara menurutnya menjadi indikasi lemahnya antisipasi terhadap potensi gangguan pilkada disana. “Ada apa kok sepertinya mudah sekali kantor KPU dimasuki dan dikuasai. Kami tadi sampaikan juga itu kepada Polda Sumut,” pungkasnya.

Sementara, Polda Sumut ketika dikonfirmasi memastikan kondisi terakhir di Taput sudah mulai kondusif. “Massa sudah membubarkan diri,” kata Kabid Humas Poldasu AKBP Tatan Dirsan Atmaja, Kamis (28/6) malam.

Menurutnya, suasana massa yang sempat berkumpul sudah mulai membubarkan diri. “Tadi mulai jam 6 sore, sudah membubarkan diri,” kata Tatan. Menurut juru bicara Poldasu itu, sebelumnya meminta Kapolres berkoordinasi dengan pihak terkait. “Kita minta Kapolres terus berkoordinasi dengan pihak terkait,” kata mantan Wakapolres Polrestabes Medan ini.

Dikatakan Tatan, aksi massa yang terjadi di dua lokasi, terkait ketidakpuasan dalam pelaksanaan Pilkada Bupati.(prn/mag-1)

 

 

Berdasarkan informasi yang diterimanya, sampai saat ini seluruh komisioner dan staf KPU Taput masih berada di Polres. Mereka takut masuk kantor karena sampai dengan saat ini belum ada jaminan keamanan dari Polres Taput terkait keselamatan mereka. “Seperti di Kecamatan Siborongborong, dan di Kecamatan Tapanuli Utara, petugas kecamatan di sana pun diserang, sehingga distribusi dari kecamatan ke kabupaten terhalang. Di KPU Kabupatennya pun kosong karena seluruh komisionernya takut masuk kantor,” katanya dan sangat berharap agar kepolisian secepatnya turun ke lokasi untuk mengamankan situasi di sana.

Iskandar juga menjelaskan, kerusuhan ini berawal dari beredarnya isu yang menyebut adanya kecurangan saat proses penyerahan kotak suara berisi formulir C1 dari tingkat KPPS ke tingkat PPK. Saat itu, disebut, kotak suara yang sudah disegel terpaksa dibuka kembali karena formulir C1 berhologram ternyata belum dimasukkan dalam kotak berisi surat suara dan data rekapitulasi perolehan suara dari TPS tersebut.

“Nah entah bagaimana tiba-tiba isu itu beredar menjadi sebuah tudingan kecurangan. Dan tiba-tiba massa langsung datang dan menggeruduk kantor KPU Tapanuli Utara. C1 nya diambil dan dokumen-dokumen lainnya dirusak,” ujarnya.

Iskandar mengatakan pihaknya sangat menyayangkan terjadinya aksi massa yang langsung melakukan menggeruduk kantor KPU Tapanuli Utara. Aksi ini menurutnya tidak dapat diterima mengingat keberatan atas dugaan adanya pelanggaran sudah diatur yakni dengan mengadukannya ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

“Bukan langsung main geruduk begini. Memang masalahnya ini terkait suara soal Pilkada Bupati di sana, tapi kan terimbas juga terhadap proses perhitungan suara Pilgubsu 2018. Padahal kami menargetkan scan C1 pilgubsu 2018 selesai dalam waktu 2 x 24 jam,” sebutnya.

Kondisi ini, lanjut Iskandar, sudah mereka laporkan ke Polda Sumatera Utara. KPU Sumatera Utara meminta jaminan keselamatan bagi seluruh Komisioner KPU Tapanuli Utara. “Kami meminta agar rekan-rekan kami di KPU Taput ada jaminan keselamatan,” ungkapnya.

KPU Sumut secara kelembagaan menurut Iskandar sangat kecewa dengan antisipasi gangguan Kamtibmas di Tapanuli Utara pada Pilkada serentak 2018. Mudahnya massa untuk menguasai Kantor KPU Tapanuli Utara menurutnya menjadi indikasi lemahnya antisipasi terhadap potensi gangguan pilkada disana. “Ada apa kok sepertinya mudah sekali kantor KPU dimasuki dan dikuasai. Kami tadi sampaikan juga itu kepada Polda Sumut,” pungkasnya.

Sementara, Polda Sumut ketika dikonfirmasi memastikan kondisi terakhir di Taput sudah mulai kondusif. “Massa sudah membubarkan diri,” kata Kabid Humas Poldasu AKBP Tatan Dirsan Atmaja, Kamis (28/6) malam.

Menurutnya, suasana massa yang sempat berkumpul sudah mulai membubarkan diri. “Tadi mulai jam 6 sore, sudah membubarkan diri,” kata Tatan. Menurut juru bicara Poldasu itu, sebelumnya meminta Kapolres berkoordinasi dengan pihak terkait. “Kita minta Kapolres terus berkoordinasi dengan pihak terkait,” kata mantan Wakapolres Polrestabes Medan ini.

Dikatakan Tatan, aksi massa yang terjadi di dua lokasi, terkait ketidakpuasan dalam pelaksanaan Pilkada Bupati.(prn/mag-1)

 

 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/