Sementara Sekretaris Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Sumut, Juliski Simorangkir mengatakan, sejauh ini belum ada keputusan dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) mengenai calon yang akan diusung pada Pilkada Kota Tebingtinggi. Menurutnya, PKPI awalnya mendukung calon petahana, namun dibatalkan oleh KPUD Tebingtinggi karena dualisme kepengurusan.
“Setelah itu diputuskan PKPI tidak akan mendukung calon petahana, muncul calon lain yang akan didukung. Tapi, rekomendasi dari DPN belum dikeluarkan,” ungkap Politisi PKPI versi Hendro Priyono itu.
Karena waktu yang sudah semakin sempit, Juliski meyakini DPN sudah akan memutuskan calon yang akan diusung pada Pilkada Kota Tebingtinggi. “Sebelum penutupan pendaftaran, mudah-mudahan sudah ada calon yang akan kita usung,” tukasnya.
Ketua DPW PKS Sumut, Hafez mengakui pihaknya belum memutuskan siapa yang akan di dukung pada Pilkada Kota Tebing Tinggi. Disinggung mengenai adanya kabar PKS akan ngusung Istu Sri Poneni dan Khaidir Amri, Hafez enggan memberikan jawaban.
“Belum positif,” katanya melalui pesan singkat.
Sekretaris DPW PAN Sumut, Yahdi Khoir juga belum mendapatkan informasi terbaru mengenai Pilkada Kota Tebingtinggi. Hanya saja, pihaknya sudah memberikan rekomendasi kepada pasangan Istu Sri Poneni dan Khaidir Amri.
“Kita sudah berkomunikasi dengan partai lain, khusus untuk PKPI tentu kami berkomunikasi dengan pengurus yang dianggap legal yakni versi Hendro Priyono,”ujarnya.
Sementara, hingga ditutup pendafataran calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebingtinggi, belum ada penambahan jumlah pasangan calon yang ikut Pilkada. Anggota Komisioner KPU Kota Tebingtinggi Bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat, Ridwan Napitupulu SH mengatakan, pihaknya masih menunggu hingga hari ini pukul 24.00.
“Jika sampai waktu yang ditetapkan KPU Tebingtinggi tetap tidak ada yang mendaftar, KPU akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan Pilkada Tebingtinggi hanya diikuti satu paslon,” terang Ridwan.
Pengamat Politik, Sohibul Anshor Siregar menilai Pilkada Kota Tebingtinggi kurang menarik. Sehingga, belum muncul calon selain pasangan Umar Zunaidi Hasibuan-Oki Doni Siregar yang notabene calon petahana (incumbent). Menurutnya ada dua hal yang menyebabkan belum munculnya lawan dari calon petahan. Pertama, masih tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada calon petahana.
“Tebing itu kota kecil, sepertinya posisinya masih kuat. Sehingga calon lain tidak berani bertaruh untuk maju dan bersaing, belum lagi hitung-hitungan biaya,”ujar Sohibul, Rabu (28/9).
Politik saat ini, lanjut dia, sudah kapitalis. Artinya ada pemodal dibalik calon yang akan bertarung di Pilkada. “Pemodal dan calon pasti berhitung, dari pada buang-buang uang,”tambahnya.
Kedua, minimnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi. “Lawan petahana itu harus punya modal besar, karena harus kerja ekstra. Dengan anggaran yang minim, apakah calon kepala daerah bisa mengembalikan uang nya selama menjabat. Tentu, itu jadi pertimbangan khusus,”ungkap akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) itu.
Pengamat Politik, Hatta Ridho mengatakan, jika pelaksanaan Pilkada di Kota Tebingtinggi diikuti hanya satu pasangan calon Walikota dan Walikota Tebingtinggi secara yuridis itu memang sah, tetapi secara demokrasi kalau banyak pilihan rakyat itu banyak seperti Pilkada Pemilihan Gubernur di DKI Jakarta. Menurut Hatta Ridho, jika hanya satu pasangan saja, hal yang dikhawatirkan adalah partisipasi pemilih yang datang ke TPS akan rendah, karena rakyat hanya memilih kolom setuju dan tidak setuju.
Jelas Hatta Ridho kembali, bahwa saat ini ada delapan daerah di Indonesia hanya diikuti satu pasangan calon saja, hal ini membuktikan bahwa Parpol harus banyak intropeksi diri dan turun kemasyarakat, bahwa tidak adanya kader partai yang ingin maju menjadi Paslon membuktikan Parpol tersebut masih menganut sistem materi. “Parpol seharusnya punya kader yang mau maju menjadi peserta, jangan takut kalah sebelum bertanding,” jelasnya. (ian/dik/adz)
