KARO, SUMUTPOS.CO -Selain sebagai jalur evakuasi bagi pengungsi erupsi Gunung Sinabung, pembukaan jalan alternatif Karo-Langkat menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi kemacetan jalan Medan-Karo. Seperti diketahui, jalur Medan-Karo selama ini menjadi langganan macet. Terutama saat akhir pekan dan musim libur.
Kemacetan terjadi karena kondisi jalan yang tak mampu lagi menampung volume kendaraan yang melintas dari dua arah. Keadaan ini diperparah oleh kondisi jalan menikung, menanjak serta menurun.
Sementara jalan Medan-Tanah Karo menjadi satu-satunya akses yang bisa dilalui pengunjung/pengendara yang ingin berkunjung ke Bumi Turang. Karena kondisi inilah, pembukaan jalur alternatif Karo-Langkat perlu disegerakan.
“Pembukaan jalan alternatif Karo-Langkat itu sangat penting disegerakan untuk mengatasi memacetan jalur Medan-Karo,” tegas Bupati Karo Terkelin Brahmana, belum lama ini.
“Selain itu, jalan tersebut juga sangat penting sebagai jalur evakuasi bagi warga pengungsi menuju Binjai. Seperti kita ketahui, sampai hari ini gunung Sinabung masih terus erupsi,” sambung Terkelin.
Karena itulah, selama ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo sudah melakukan lobi. Baik di tingkat provinsi, mapun pusat terkait pembukaan jalur ini.
Namun sampai hari ini, jalur evakuasi pengungsi menuju Binjai itu belum terealisasi. Karena kawasan tersebut masuk kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Jalan alternatif Karo-Langkat ini rencananya dibuka melalui Desa Kutarakyat tembus Telagah Binjai.
“Namun masih ada kendala, karena jalan yang akan dibangun tersebut masuk kawasan TNGL,” jelasnya.
Karena masuk wilayah TNGL, maka proses pembangunan jalur tersebut membutuhkan rekomendasi dari badan UNESCO untuk pemanfaatan kawasan hutan menjadi jalan penghubung.
Pembukaan jalan ini menemui titik terang. Sebab, dalan waktu dekat ini tim Reactive Monitoring Mission (RMM) oleh Internasional Union For Conservasition of Nature and Natural Resource (IUCN)-UNESCO Paris akan berkunjung ke kawasan TNGL.
Kunjungan ini merupakan tindaklanjut hasil sidang WHC (World Heritage Centre) ke-41 tahun 2017 di Krakow Polandia. Tujuannya untuk mengeluarkan TRHS (Tropical Rainforest Heritage of Sumatra) dari daftar bahaya (Endangered List) tahun 2018, terkait panas bumi kawasan Ekologi dan Aceh Spatial Plan.
