TEBINGTINGGI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kota Tebingtinggi, Senin (29/6). Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari tingginya harga bahan bakar minyak (BBM), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga persoalan pemadaman listrik di Sumatera Utara.
Sekitar 15 peserta aksi memulai kegiatan dari Mapolres Tebingtinggi di Jalan Pahlawan sebelum bergerak menuju Balai Kota dan Kantor DPRD Kota Tebing Tinggi di Jalan Sutomo. Massa membawa spanduk, pengeras suara, ban bekas, serta duplikat keranda sebagai simbol penyampaian aspirasi.
Koordinator Lapangan, Muhammad Fahrizal Hafiz, dalam orasinya menilai sejumlah kebijakan pemerintah perlu dievaluasi karena dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
Selain menyoroti tingginya harga BBM dan bahan pokok, massa juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP). Mereka turut menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Polri, militerisme di ranah sipil, serta Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sebagai bentuk keprihatinan, peserta aksi melakukan tabur bunga, kemudian membakar ban bekas dan duplikat keranda. Aksi berlangsung di bawah pengamanan aparat kepolisian dan berjalan tertib.
Dalam tuntutannya, HMI juga mendesak pemerintah menurunkan harga BBM dan bahan pokok, menghentikan tindakan represif aparat, serta meminta pencopotan Direktur Utama PLN Sumatera Utara menyusul terjadinya blackout dan pemadaman listrik bergilir.
Tak hanya itu, massa meminta dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Tebing Tinggi serta menolak tindakan represif terhadap pedagang di sekitar Masjid Agung Tebing Tinggi.
Sekitar pukul 11.30 WIB, Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi, Sakti Khadafi Nasution, didampingi Sekretaris DPRD menemui para peserta aksi. Ia menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada pemerintah pusat maupun instansi terkait sesuai kewenangan yang dimiliki DPRD.
Usai penyampaian aspirasi, perwakilan HMI menggelar dialog dengan Ketua DPRD di ruang kerjanya. Pertemuan berlangsung sekitar 15 menit dan diakhiri dengan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi sesuai mekanisme yang berlaku.
Aksi kemudian berakhir dengan tertib dan kondusif, sementara massa membubarkan diri setelah menyampaikan seluruh tuntutan mereka. (mag-3/ila)
