BINJAI – Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Langkat menyoroti kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat paripurna persetujuan dan pengesahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/7). Selain menilai pendapatan asli daerah (PAD) belum tergarap maksimal, fraksi tersebut juga mendesak perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, hingga penanganan pascabanjir.
Juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan, Matthew Diemas Bastanta, mengatakan masih banyak potensi PAD yang belum mampu dimaksimalkan oleh OPD pengelola pendapatan.”Masih terdapat sumber-sumber pendapatan yang belum dimanfaatkan secara maksimal,” ujar legislator yang akrab disapa Teo tersebut.
Menurutnya, lemahnya pengawasan terhadap objek pajak dan retribusi menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan daerah. Selain itu, pengelolaan aset milik pemerintah daerah dinilai belum dilakukan secara maksimal dan minim inovasi dalam menciptakan sumber pendapatan baru.
Karena itu, Fraksi PDI-Perjuangan mendesak Pemerintah Kabupaten Langkat segera melakukan langkah konkret untuk mengoptimalkan PAD melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih profesional, transparan, serta menutup berbagai celah kebocoran pendapatan.
“Pengelolaan aset daerah juga belum maksimal dan tidak berinovasi dalam menggali sumber pendapatan baru,” tegasnya.
Tak hanya menyoroti persoalan fiskal, Fraksi PDI-Perjuangan juga mengangkat keluhan masyarakat yang terdampak banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Langkat. Menurut Teo, korban banjir harus menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur, rehabilitasi fasilitas umum, hingga pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Oleh sebab itu, setiap dana transfer ke daerah (TKD) pascabanjir harus diprioritaskan pada desa dan kecamatan di kawasan yang benar-benar terdampak banjir,” katanya.
Di bidang pendidikan, Fraksi PDI-Perjuangan meminta Dinas Pendidikan memprioritaskan rehabilitasi dan pembangunan sarana-prasarana sekolah yang mengalami kerusakan. Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan tidak ada anak usia sekolah yang putus sekolah akibat kendala ekonomi maupun keterbatasan akses pendidikan.
“Dinas Pendidikan juga harus memastikan tidak ada anak usia sekolah yang putus sekolah karena faktor ekonomi maupun keterbatasan akses pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, di sektor kesehatan, Fraksi PDI-Perjuangan meminta Dinas Kesehatan memperkuat pelayanan hingga ke wilayah pedesaan melalui pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan keliling, serta peningkatan kualitas fasilitas kesehatan.
Fraksi tersebut juga meminta pemerintah menjamin seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu, memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan tanpa diskriminasi.
“Pelayanan kesehatan harus dapat diakses seluruh masyarakat Kabupaten Langkat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedesaan,” pungkas Teo. (ted/ila)
