JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar mengingatkan Pemkab Simalungun dan Batubara agar terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang menunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Pasalnya, minimal dua daerah itu yang akan ikut menikmati keberadaan KEK Sei Mangkei, yang nantinya terintegrasi dengan kawasan industri Kuala Tanjung dan Pelabuhan Kuala Tanjung di Batubara.
“KEK Sei Mangkei itu luar biasa, karena terpadu, terintegrasi dengan kawasan industri Kuala Tanjung dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Ini baru pertama kali ada di Indonesia. Ini pilot project untuk Indonesia wilayah Barat. Itu akan menampung tenaga kerja dalam jumlah yang banyak,” ujar Nasril Bahar, Selasa (5/1).
Diketahui, biaya biaya pembangunan KEK Sei Mangkei mencapai Rp 5,7 triliun. Ditargetkan hingga 2025 mampu menarik inevastasi Rp 123,3 triliun, dengan menyerap tenaga kerja 83.304 orang.
Meski demikian, Nasril mengatakan, masih banyak masalah yang harus diselesaikan agar KEK Sei Mangkei mampu menggaet investor. Yakni infrastruktur jalan, ketersediaan energi, dan ketersediaan raw material alias bahan baku utamanya kelapa sawit.
Untuk raw material, lanjut politikus PAN itu, ada investor yang sudah menyiapkan sendiri di Kuala Tanjung. “Yang agak sulit ketersediaan energy karena hingga saat ini saja Sumut masih defisit pasokan listrik. Ini yang perlu mendapat perhatian serius,” ujar Nasril yang duduk di komisi bidang industri dan perdagangan itu.
Hal lain, soal konektifitas Sei Mangkei-Kuala Tanjung, dengan jalur kereta api. Meski jaraknya dekat, lanjutnya, jika tidak efektif, investor juga akan enggan masuk.
“Apalagi batubara itu kan harus lewat Kuala Tanjung, baru diangkut ke Sei Mangkei, bagi industri yang menggunakan batubara sebagai sumber energinya,” terang Nasril.
Dia mengatakan, jika sejumlah hal itu belum beres, maka KEK Sei Mangkei akan sepi investor dan sulit berkembang.
Karena itu, lanjutnya lagi, pemda-pemda sekitar, terutama Simalungun dan Batubara, harus bersinergi, bersama-sama mendorong pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum beres tersebut.
“Ingat, KEK yang terkoneksi dengan kawasan industri Kuala Tanjung dan pelabuhan Kuala Tanjung itu baru pertama kali ada di Indonesia. Di Jakarta misalnya, yang ada hanya kawasan industri yang ada di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, tapi bukan terkoneksi. Begitu juga Kawasan Berikat Nusantara Cakung,” pungkasnya. (sam)
