MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tingkat inflasi di Sumatera Utara (Sumut) pada triwulan III 2017 mencapai 1,82 persen. Dengan capaian di bawah rata-rata Nasional sebesar 2,66 persen, diharapkan bisa stabil hingga akhir tahun mendatang. Karenanya diperlukan pengendalian khususnya pada sektor tertentu yang sangat mempengaruhi.
Dalam hal ini, Gubernur Sumut Dr HT Erry Nuradi dalam rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Sumut yang digelar di Kantor Perwakilan BI Sumut, Rabu (11/10), mengatakan inflasi di Sumut selama ini cukup fluktuatif. Jika dilihat dari data yang ada pada 2014, inflasi Sumut mencapai 8,17 persen. Sedangkan 2015 bergerak turun 3,24 persen dan pada 2016 sempat kembali naik 6,24 persen. Sementara hingga triwulan III 2017, inflasi Sumut turun mencapai 1,84 persen.
“Kita berharap inflasi di Sumut stabil dan tetap bisa terkontrol dengan baik. Tentunya dengan tingkat inflasi yang rendah, sementara pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tentu kita akan dapat merasakan kesejahteraan masyarakat bertambah. Tapi kalau sebaliknya, pertumbuhan ekonomi tetap tapi inflasi tinggi kondisinya tidak akan dirasakan oleh masyarakaat. Makanya kita harus benar-benar mengendalikan inflasi,” ujar Erry.
Lebih lanjut dikatakan Erry, tim harus benar-benar mampu mengendalikan inflasi, terutama terhadap sector-sektor yang selama ini menjadi penyumbang terbesar inflasi, seperti sector pangan. Selain itu sector transportasi, listrik, energy dan lainnya.
“Dalam waktu tiga bulan ini kita harus benar-benar menjaga agar kondisi inflasi stabil. Saat ini ketersediaan pangan kita mencukupi mulai dari beras dan lainnya. Kalau produksi cukup, dan kita tidak khawatirkan dari sisi supplay, kita juga harus memperhatikan distribusinya. Jangan sampai pasokan ada tapi distribusi tersendat. Makanya tim yang ada yaitu Satgas Pangan juga harus bekerja,” sebutnya.
Gubernur juga mengharapkan dengan keberadaan tim satgas pangan, maka nantinya dapat mengantisipasi agar produksi yang berlebih menjadi langka di pasaran karena adanya oknum tertentu yang melakukan penimbunan barang.
“Makanya tim satgas pangan yang di dalamnya ada kepolisian harus bertindak untuk mengecek orang atau oknum yang ingin melakukan penimbunan. Ini dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan di pasar. Kita harap tim dapat melakukan operasi dan kami ingatkan kepada para pedagang untuk jangan mencoba bermain lakukan penimbunan barang. Sebab, kalau tim satgas pangan turun tidak ada istilah perdata tapi sudah pidana,” katanya.
