MEDAN, SUMUTPOS.CO – Saat ini situasi keuangan negara yang sulit, membuat kebijakan pemerintah cenderung menghemat anggaran termasuk melakukan pemotongan subsidi termasuk elpiji 3 kg.
“Banyak anggaran yang dikhususkan untuk rakyat sudah dirampungkan di komisi yang ada di DPR-RI, namun kemudian dipotong di Badan Anggaran (Banggar),” ujar
Ketua Komisi VII DPR-RI Gus Irawan Pasaribu berbicara kepada wartawan di Medan, Minggu (30/1), tentang beberapa kebijakan pro rakyat yang akhirnya dinegosiasikan.
Menurutnya, beberapa keputusan di APBN sebenarnya anggarannya sudah ditetapkan di rapat komisi-komisi, namun kemudian beberapa keputuan itu di badan anggaran dipotong lagi. “Khusus subsidi untuk elpiji 3 kg, misalnya berkurang sampai Rp9 triliun untuk tahun ini. Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menetapkan pagu subsidi elpiji 3 kilogram (kg) turun dari usulan awal menjadi Rp20 triliun,” papar Gus.
Dikatana Gus, subsidi elpiji tiga kilogram sebesar Rp20 triliun atau mengalami penurunan dari usulan awal dalam RAPBN 2017 sebesar Rp29 triliun. “Di rapat panja juga menolak usulan pemerintah atas pemberian subsidi bagi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar Rp1,1 triliun, dengan alasan subsidi lebih ideal diberikan untuk masyarakat miskin,” kata Gus.
Dengan begitu, lanjut Gus, pemerintah akan mencari insentif untuk pengembangan EBT bagi kelangsungan program kerja PLN dari pagu belanja lainnya. Bahkan, pemotongan anggaran subsidi elpiji 3 kg itu bukan atas rekomendasi dari komisi VII. “Kami dalam keputusan di rapat Komisi VII sudah menyetujui anggaran untuk subsidi elpiji. Setelah diputus di Komisi VII, kami kirim ke Banggar. Ternyata di Banggar dilakukan sinkronisasi dengan mengurangi subsidi Rp9 triliun,” ungkapnya.
Menurut dia, sebenarnya proses itu tidak ideal. Sebab seharusnya apa yang diputuskan di komisi itu sudah jadi ketetapan. “Tapi kondisinya sekarang berbeda. Setelah diproses dan dikurangi di Banggar lalu Komisi VII memformalkannya. Harus dilakukan dengan cara kompromi begitu dalam menetapkan APBN,” jelasnya.
Sebab jika Komisi VII bersikeras dengan pendapatnya bisa saja proses pembahasan dan penetapan APBN akan mandeg. “Kami tidak mau pembahasan APBN misalnya deadlock. Jadi itu jelas dikurangi ya untuk subsidi elpiji 3 kg. tapi kami tahu juga, di Banggar itu ada juga anggaran yang merka tambah-tambahi,” tuturnya.
Dia menyatakan Komisi VII sempat meminta penjelasan Banggar terhadap pemotongan dan penambahan anggaran. Namun mereka tidak bisa mendapatkan yang komprehensif. “Tugas Banggar itu memang melakukan sinkronisasi anggaran. Bagi kami sebenarnya ini kelonggaran anggota dewan. Iya kan, itu longgar namanya. Mereka sinkronisasi kami di komisi terpaksa juga setuju. Ini longgar,” beber Gus.
Sebab, kata Gus, jika Komisi VII misalnya bersikeras, boleh jadi itu akan menimbulkan persoalan. Misalnya, APBN tak jadi disahkan. “Kita tak ingin kejadian seperti itu. Maka ketika Banggar menyatakan mereka melakukan sinkronisasi terhadap subsidi elpiji 3 kg akhirnya kita bisa terima,” tambahnya.
Apakah harga elpiji 3 kg akan naik? Hingga saat ini rencana kenaikan elpiji 3 kg itu masih wacana walaupun harga akan naik bagi masyarakat yang tidak miskin. “Bagi yang miskin diberikan kartu khusus yang uangnya sudah ada di kartu dengan harga sama untuk tiap. Dengan kartu khusus ini subsidi tepat sasaran bisa tercapai,” bilang Gus.
Rencana elpiji 3 kg naik Rp30.000 masih wacana, meski naik pun untuk yang tidak miskin. Yang miskin sudah disiapkan kartu khusus. Pertamina pun masih melakukan pengkajian untuk pemerataan LPG di pulau terisolir, seperti Bali karena akan lebih mudah, setelah itu ke Pulau Jawa. (ila/ram)
