JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyebut misteri tewasnya Nofryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J makin terungkap jelas setelah pihaknya memeriksa 10 ponsel yang diserahkan Timsus Polri pada Jumat (5/8) ini.
Timsus Polri diketahui menyerahkan 15 ponsel dalam kasus tewasnya Brigadir J kepada Komnas HAM. Sepuluh ponsel di antaranya sudah diperiksa lembaga yang dipimpin Ahmad Taufan Damanik itu. Dari pemeriksaan, Komnas HAM mendapatkan foto, dokumen, kontak, akun, hingga percakapan digital.
Komnas HAM sebelumnya sudah mendapat informasi dari pihak keluarga dan pacar mendiang Brigadir J dalam kasus tewasnya anggota Brimob itu. Keterangan dari Jambi itu disandingkan dengan percapakan di 10 ponsel dimaksud. “Kalau bagi Komnas HAM ini sangat penting itu adalah soal constraint waktu yang sejak awal kami dapatkan dari Jambi. Itu juga terukur dari hasil pendalaman kami dalam 10 HP tersebut,” kata Anam ditemui di kantornya.
Mantan pengacara aktivis Munir itu menyatakan proses pengungkapan kasus tewasnya Brigadir J makin jelas setelah Komnas HAM mememeriksa 10 ponsel dari Timsus Polri. “Ini makin lama makin terang benderang,” kata Anam.
Namun, dia belum bisa menyebutkan identitas para pemilik ponsel yang sudah diserahkan Timsus Polri kepada Komnas HAM.”Kalau pertanyaan itu ponsel siapa, merek apa, itu bagian dari yang mau kami dalami,” ujar mantan Direktur Divisi Buruh YLBHI itu.
Anam juga enggan membeberkan secara terperinci percakapan pesan yang sudah didapat Komnas HAM dari 10 ponsel yang diserahkan Timsus Polri. “Jadi, yang dalam percapakan itu, ya, siapa pun yang memang terlibat dalam peristiwa,” kata Anam.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut, banyak informasi yang tidak klop dalam kasus tewasnya Nofryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam nonaktif Irjen Ferdy Sambo.
Misalnya, menurut dia, soal informasi Brigadir J menodongkan senjata kepada Bharada E sebelum dua anggota Brimob itu disebut terlibat baku tembak. Komnas HAM sudah memintai keterangan kepada para saksi dan mereka tidak satu pun yang mampu menginformasi tentang penodongan senjata oleh Brigadir J.
“Jadi, keterangan bahwa selama ini ada keterangan Yosua (Brigadir J, Red) sedang menodongkan senjata, dalam keterangan mereka (saksi, Red) ini enggak ada peristiwa itu,” ucap dia dalam diskusi virtual berjudul Menguak Kasus Kematian Brigadir J, Jumat (5/8).
Selain aksi penodongan, informasi tidak klop lainnya berkaitan dengan kasus pelecehan seksual. Polisi sebelumnya menarasikan Brigadir J diduga melecehkan istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi sebelum anggota Brimob itu baku tembak dengan Bharada E.
Damanik melanjutkan Komnas HAM yang turut memeriksa saksi kasus tewasnya Brigadir J, tidak menemukan orang yang melihat peristiwa pelecehan seksual. “Makanya, kami juga belum bisa meyakini apa terjadi pelecehan seksual atau tidak,” ujarnya.
Damanik menjelaskan saksi yang bisa mengkonfirmasi tentang peristiwa baku tembak hanya bersumber dari Bharada E.
Dia memang tidak memungkiri ada Riki, seorang ajudan Irjen Ferdy Sambo yang berada di sekitar lokasi. Namun, Riki sebenarnya tidak melihat peristiwa baku tembak secara langsung. Riki hanya bersembunyi ketika mendengar sebuah pistol diletuskan dan baru melihat ada sosok Brigadir J tewas dalam kondisi tertelungkup.
“Setelah kemudian suara tembakan berhenti, baru dia (Riki, red) keluar. Dia (Riki, red) lihat Yosua (Brigadir J, red) sudah tertelungkup kemudian dia lihat Bharada E turun dari tangga,” tutur alumnus Universitas Sumatera Utara itu.
Selain itu, Komnas HAM juga membuka peluang untuk memeriksa 25 polisi yang dinilai tidak profesional dalam menangani tempat kejadian perkara (TKP) di rumah Irjen Polisi Ferdy Sambo.
Hal ini dikatakan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, menyusul adanya pemeriksaaan yang dilakukan oleh Tim Khusus Polri terhadap 25 personel polisi yang terdiri dari tamtama hingga jenderal.”Belum, kami belum mengagendakan tetapi tidak tertutup kemungkinan,” kata Beka Ulung Hapsara di Jakarta, Jumat (6/8).
Sejauh ini, kata Beka, Komnas HAM akan bekerja berdasarkan tahapan yang ada. Khusus hari ini, lembaga HAM tersebut menjadwalkan pemeriksaan uji balistik. Namun, jika Tim Siber datang, Komnas HAM langsung melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan.”Tapi kalau ditanya soal 25 anggota polisi tersebut, belum kami putuskan,” kata Beka.
Terkait pemeriksaan uji balistik, Komnas HAM akan mendalami beberapa hal misalnya penggunaan peluru, register senjata atas nama siapa, kemudian apakah ada peluru yang pecah atau tidak.
Beka mengatakan apabila ada peluru yang pecah, apakah polisi menemukan pecahannya atau tidak, terrmasuk mengonfirmasi temuan-temuan lain dari tim khusus kepolisian dalam kasus kematian Brigadir J.
Hingga saat ini Beka mengaku belum mendapatkan keterangan siapa saja yang akan hadir termasuk jumlah personel yang datang ke Kantor Komnas HAM untuk memberikan keterangan.
Motif Penembakan Masih Digali
Pengusutan kasus kematian Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J terus berjalan. Sampai saat ini, motif penembakan kepada korban juga masih dicari.
“Pak Kabareskrim dan Timsus sedang mendalami terkait peristiwa yang terjadi tentunya semua motif sedang kita gali,” kata Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jumat (5/8).
Sigit mengatakan, penyidik masih menunggu hasil otopsi kedua jenazah Brigadir J selesai dibuat. Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan balistik forensik, metalogi forensik, pemeriksaan DNA, serta lain-lain.
“Semuanya jadi satu rangkaian pemeriksaan pembuktian secara scientific, tentunya selalu menjadi salah satu yang akan kita pertanggungjawabkan kepada publik,” jelas Sigit.
Diketahui, proses penanganan kasus kematian Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J semakin berkembang. Setelah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E ditetapkan sebagai tersangka, kini 25 personel polisi ikut terseret pusaran kasus itu.
“Timsus telah memeriksa 25 personel dan proses masih berjalan. 25 personel kita periksa terkait ketidakprofesionalan pananganan TKP dan beberapa hal yang kita anggap membuat olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam penanganan TKP dan penyidikan yang kita ingin bisa berjalan baik,” kata Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/8).
25 personel tersebut terdiri atas 3 personel pati bintang satu, kombes 5 personel, AKBP 3 personel, kompol 2 personel, perwira pertama (pama) 7 personel, bintara dan tamtama 5 personel. Mereka berasal dari kesatuan Div Propam, Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim.
“Terhadap 25 personel yang telah dilakukan pemeriksaan kita akan menjalankan proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik. Apabila ditemukan adanya proses pidana, kita juga akan memproses pidana yang dimaksud,” jelas Sigit. (jpc)
