RIYADH, SUMUTPOS.CO – Duta Besar (Dubes) RI untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengungkapkan bahwa aparat intelijen di negeri tempatannya sempat menginterogasi Muhamad Rizieq Shihab (MRS) alias Habib Rizieq. Menurutnya, intelijen Arab Saudi dari Mabahis Ammah atau General Investigation Directorate (GID) alias Direktorat Penyelidik Umum membawa imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu dari tempat tinggalnya di Mekah menuju kantor polisi setempat, Senin (5/11) pukul 16.00.
Agus menuturkan, otoritas Arab Saudi tidak sekadar menginterogasi Habib Rizieq. “Untuk proses penyelidikan dan penyidikan MRS ditahan oleh pihak kepolisian wilayah Makah,” katanya melalui siaran pers KBRI Riyadh, Rabu (7/11).
Berdasar informasi yang dihimpun KBRI Riyadh, ada petugas keamanan Arab Saudi yang mendatangi tempat tinggal Rizieq pukul 08.00 waktu setempat. Petugas keamanan Arab Saudi mengaku menerima laporan warga yang melihat bendera mirip lambang kelompok ekstrem pada dinding bagian belakang rumah Rizieq.
“Pada saat tersebut sempat dilakukan pemeriksaan singkat terhadap MRS oleh kepolisian Mekah,” tutur Agus.
Urusan yang membelit Rizieq tak selesai di kantor polisi. Sebab, pria asal Petamburan, Tanah Abang itu dibawa ke kantor Mabahis Ammah.
Aparat intelijen Mabahis Ammah lantas memeriksa Rizieq. Setelah selesai menjalani pemeriksaan di Mabahis Ammah, Rizieq diserahkan kepada Kepolisian Sektor Mansyuriah, Kota Mekah pada Selasa (6/11) sekitar pukul 16.00.
Namun, otoritas Arab Saudi akhirnya melepas Rizieq setelah ada jaminan. “Pada pukul 20.00 waktu Saudi, dengan didampingi oleh staf KJRI, MRS dikeluarkan dari tahanan kepolisian Mekah dengan jaminan,” kata Agus.
Lebih lanjut Agus mengatakan, Arab Saudi melarang keras segala bentuk jargon, label, atribut dan lambang apa pun yang berbau terorisme dan ekstremisme seperti ISIS, Alqaedah dan Jemaah Islamiah. Bahkan, otoritas Arab Saudi juga memantau media sosial untuk menyisir simbol-simbol kelompok teroris.
“Pemantauan dalam medsos juga dipantau oleh pihak keamanan Arab Saudi dan pelanggaran IT adalah merupakan pidana berat jika bersentuhan dengan aroma terorisme,” kata dia. (tan/jpnn)
