SUMUTPOS.CO – Pemerintah bakal meninjau kembali sejumlah kerja sama bilateral yang dijalani dengan Australia menyusul laporan penyadapan yang dilakukan intelijen Negeri Kanguru terhadap Indonesia. Tidak itu saja, Indonesia juga akan menuntut negeri jiran tersebut ke Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ya, Indonesia bersama Brasil dan Jerman akan segera mengajukan resolusi atau pernyataan sikap ke PBB terkait penyadapan internasional yang dilakukan intelijen Amerika Serikat dan Australian
“Saat ini kita tengah bekerja sama untuk memperkenalkan suatu resolusi yang meminta dan mendesak, agar pemerintah negara-negara anggota PBB dapat menciptakan asas akuntabilitas dalam kegiatan-kegiatan pengumpulan informasi dan intelijen,” kata Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, Senin (18/11).
Ia menilai, bahwa kegiatan saling sadap dan spionase merupakan kegiatan yang sudah out of date dan jauh terbelakang. “Ini bukan era Perang Dingin. Di abad 21 saya kira masalah penyadapan seperti ini seharusnya sudah jauh di belakang kita. Jadi kita akan tegas, lugas, terukur, dalam menyampaikan tanggapan,” tegas Marty.
Secara terpisah Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menegaskan, pemanggilan pulang Dubes RI di Canberra, Nadjib Riphat Kesoema, dan peninjauan kembali agenda kerjasama bilateral, menunjukkan sikap tegas Indonesia kepada Australia yang belum seriun menanggapi protes keras Indonesia terkait tindakan penyadapan intelijen negara tersebut kepada pejabat Indonesia.
Tidak cukup itu, Dipo Alam juga menjelaskan, sebagaimana disampaikan Menlu Marty Natalegawa, Indonesia juga mengajukan resolusi soal penyadapan internasional ke PBB. Resolusi ini diajukan bersama-sama dengan Brasil dan Jerman, yang juga menjadi korban penyadapan.
“Resolusi itu tentu tidak hanya untuk Australia tetapi untuk semua negara, termasuk juga ke Amerika Serikat,” tegasnya.
Marty Natalegawa mpun enegaskan Indonesia tidak menunggu Australia bertindak. Protes keras yang Indonesia sudah lakukan dimulai dengan melakukan peninjauan kembali sejumlah kerja sama.
Meski tidak menjelaskan secara detail, Marty mengungkapkan peninjuan ulang kerja sama bukan hanya di bidang pertukaran informasi saja tapi juga kerja sama lainnya yang juga dibutuhkan Australia.
“Kita tidak nunggu. Kita sudah bertindak. Seperti keran, satu persatu kita tutup keran ini. Kerjasama ini kita downgrade,” tutur Marty.
Marty menyatakan sejumlah kerja sama yang ditinjau ulang akan dibahas setelah ia bertemu dengan Dubes Indonesia di Australia Nadjib Riphat Kesoema, pada Rabu, (20/11). Marty mengungkapkan Indonesia belum mengetahui substansi pembicaraan presiden dan sejumlah tokoh yang disadap Australia. Meski yang disadap dianggap tidak penting, menurutnya, penyadapan sudah melanggar hukum.
“Fokus kita adalah sadap penyadapan, sesuatu yang tidak lazim, melanggar hukum, sesuatu yang melanggar HAM, hak privat seorang individu, melanggar, menciderai, merusak hubungan bilateral Indonesia-Australia. Dan yang bertanggungjawab hanya satu, yaitu Australia,” tegas Marty.
“Sekali lagi, bukan kita yang membawa masalah ini, melainkan pihak Australia. Sehingga pihak Australia yang harus mencari jalan penyelesaian ini dengan baik,” katanya.
Memanasnya hubungan Indonesia-Australia tersebut berimbas pada review kerja sama hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang. Di antaranya, bidang pertukaran info dan intelijen. “Untuk memastikan tidak ada business as usual, tidak seperti biasanya,”imbuh Marty. “
Di sisi lain, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, menegaskan bahwa Australia tidak akan meminta maaf untuk aktifitas spionase badan intelejennya. Hal tersebut dikatakan Abbott di depan Parlemen Australia kemarin Selasa (19/11).
“Australia seharusnya tidak diharapkan untuk meminta maaf atas langkah-langkah yang kita ambil untuk melindungi negara kita sekarang atau di masa lalu, lebih dari pemerintah lain seharusnya tidak diharapkan untuk meminta maaf atas langkah-langkah serupa yang telah mereka ambil,” kata Abbott seperti dikutip dari the Australian.
‘’Demikian pula, Australia seharusnya tidak diharapkan merinci apa yang kita lakukan untuk melindungi negara kita,” lanjutnya.
Abbott mengatakan bahwa ia menyesali keresahan yang timbul dari laporan media terbaru tentang pengumpulan informasi yang dilakukan oleh intelejen Australia. Menurutnya, Australia melakukan aktifitas semacam itu untuk melindungi dirinya dan teman-teman serta sekutunya
Di samping itu, Abbott juga menyebut bahwa hubungannya dengan Presiden SBY berjalan baik. “Saya menganggap Presiden Yudhoyono sebagai teman baik Australia, tentunya satu dari teman terbaik yang kita miliki dimanapun di dunia,” katanya.
Abbott hanya turut menyesalkan atas keresahan yang ditimbulkan dari laporan media terbaru.
“Itulah mengapa saya sungguh menyesal atas keadaan memalukan yang disebabkan dari laporan media terbaru,” kata Abbott.
Indonesia Juga Sadap Australia
Bak pembelaan diri, the Australian juga memberitakan mengenai aksi penyadapan yang pernah dilakukan oleh Indonesia terhadap Australia selama krisis Timor Timur. Berita tersebut didasarkan pada wawancara yang dilakukan pada 2004 dengan mantan Kepala Intelejen Indonesia, Jenderal AM Hendropriyono.
Dalam wawancara tersebut, Jendral Hendropriyono yang memimpin Badan Intelejen Negara (BIN) di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri diberitakan pernah mengatakan bahwa agen intelijennya menyadap telepon masyarakat sipil, militer dan politisi Australia saat krisis Timor Timur terjadi, pada 1999.
“Kita ingin tahu apa yang sebenarnya didiskusikan tentang kita,” katanya dalam program Nine’s Sunday, dikutip dari the Australian.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyebut bahwa kedua belah pihak sebenarnya sudah saling mengetahui aksi penyadapan selama krisis yang terjadi di Timor Timur. “Kita bisa menyebut ini rahasia umum. Rahasia tapi publik tahu. Ini cukup umum dalam aktifitas intelejen,” lanjutnya.
Jendral Hendropriyono, masih dari sumber yang sama, menuturkan bahwa aksi mata-mata Indonesia telah berakhir dan tidak lagi dilakukan karena saat ini Indonesia telah menghadapi musuh bersama, yakni terorisme global.
Sementara itu, Mendikbud Mohammad Nuh memastikan bahwa kisruh aksi penyadapan, tidak sampai mengganggu aktivitas pendidikan mahasiswa asal Indonesia di negara Kanguru tersebut. Setidaknya, saat ini ada sekitar 19 ribu pelajar Indonesia di Australia. “Urusan sekolah itu tidak boleh terganggu dengan urusan dinamika politik. Pendidikan itu lintas negara, lintas politik lintas, lintas ideologi dan lintas macam-macam,” kata Nuh di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin
“ Meski begitu, Nuh berharap memanasnya hubungan politik antara Australia dan Indonesia, tidak sampai mempengaruhi kerjasama pendidikan antar dua negara. Sekalipun pihaknya menyayangkan penyadapan yang dilakukan intelijen Australia. Sebab, selama ini Indonesia sudha menjalin hubungan baik dengan Australia. “Bahasa kasarnya Indonesia ini kurang apa. Kita kan sudah all out memberi kepercayaan penuh kepada Australia. Anak-anak kita dorong belajar di sana. Kalau dia kelakuannya seperti itu kan rasanya kurang tata kramanya,” imbuh Nuh. (ysa/rm/kem/jpnn)
