Politisi PKPI itu melanjutkan, dibanding gaji berikut tunjangan anggota dewan seperti Kota Bandung dan Surabaya, gaji para legislator di Medan tergolong kecil. “Bandung dan Surabaya justru sudah lama mereka dapat kumulatif Rp29 juta per bulan. Bedanya sama kami, tunjangan komunikasi mereka nol. Tapi kami pun di sini kalau ditotal semua termasuk tunjangan beras, anak dan istri serta yang lainnya sekitar Rp76 ribu saja,” ujarnya tersenyum.
Sabar menambahkan, pada prinsipnya menjadi anggota dewan bukan orientasi mencari kekayaan. Namun tetap saja harus memerhatikan cakupan kerja yang mereka lakukan. “Pada prinsipnya DPRD ini bukan tempat cari penghasilan. Tapi harus logika jugalah pemko menyikapi anggaran untuk kita. Karena itu belum lagi biaya-biaya lain seperti setoran ke partai, proposal dan macam-macam,” katanya.
Diberitakan, Ketua Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Lukman Said mengungkapkan alasan meminta kenaikan gaji dan tunjangan kepada Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, kesejahteraan para anggota DPRD sangat penting agar menghindari praktik korupsi. “Bagaimana kami tidak terpuruk, tidak korupsi, tidak membuat terpuruk lembaga yang kami cintai ini,” kata Lukman saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Adkasi di Jakarta, Selasa (30/8) kemarin.
Acara tersebut dihadiri oleh Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
Lukman menjelaskan bahwa gaji beserta tunjangan para anggota DPRD tidak pernah mengalami kenaikan selama hampir 13 tahun.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diteken pada akhir era pemerintahan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri. Selama 10 tahun era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, PP itu tak pernah direvisi. (prn/ije)
Politisi PKPI itu melanjutkan, dibanding gaji berikut tunjangan anggota dewan seperti Kota Bandung dan Surabaya, gaji para legislator di Medan tergolong kecil. “Bandung dan Surabaya justru sudah lama mereka dapat kumulatif Rp29 juta per bulan. Bedanya sama kami, tunjangan komunikasi mereka nol. Tapi kami pun di sini kalau ditotal semua termasuk tunjangan beras, anak dan istri serta yang lainnya sekitar Rp76 ribu saja,” ujarnya tersenyum.
Sabar menambahkan, pada prinsipnya menjadi anggota dewan bukan orientasi mencari kekayaan. Namun tetap saja harus memerhatikan cakupan kerja yang mereka lakukan. “Pada prinsipnya DPRD ini bukan tempat cari penghasilan. Tapi harus logika jugalah pemko menyikapi anggaran untuk kita. Karena itu belum lagi biaya-biaya lain seperti setoran ke partai, proposal dan macam-macam,” katanya.
Diberitakan, Ketua Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Lukman Said mengungkapkan alasan meminta kenaikan gaji dan tunjangan kepada Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, kesejahteraan para anggota DPRD sangat penting agar menghindari praktik korupsi. “Bagaimana kami tidak terpuruk, tidak korupsi, tidak membuat terpuruk lembaga yang kami cintai ini,” kata Lukman saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Adkasi di Jakarta, Selasa (30/8) kemarin.
Acara tersebut dihadiri oleh Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
Lukman menjelaskan bahwa gaji beserta tunjangan para anggota DPRD tidak pernah mengalami kenaikan selama hampir 13 tahun.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diteken pada akhir era pemerintahan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri. Selama 10 tahun era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, PP itu tak pernah direvisi. (prn/ije)
