Pastikan Maju Pilgubsu 2013
MEDAN-Rahmat Shah, bakal calon (balon) Pilgubsu 2013 terkaya versi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang sudah diserahkan dan diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap maju. Tapi, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memiliki kekayaan mencapai Rp139,7 miliar plus USD 950.783 per November 2009 itu ogah mengeluarkan duit.
“Soal Pilgubsu, saya akan maju. Saya melihat perkembangan. Ada dua atau tiga partai yang sudah menawari. Fungsionaris partai dan anggota dewan yang menawari itu. Ya, partai-partai besar. Ada yang nawari saya jadi wagub ada juga jadi gubernur. Saya akan maju, kalau ada yang nawari gratis. Saya tidak mau mengeluarkan uang, kalau tidak untuk yang bermanfaat,” akunya kepada Sumut Pos, Rabu (1/2).
Bagi Rahmat Shah, uang bukanlah yang utama. Pemilik Rahmat Gallery ini menyatakan, dirinya sebagai orang yang amanah.
“Saya diberi kepercayaan persatuan karate Medan, menjadi ketua perhimpunan kebun binatang, jadi perwakilan rakyat Sumut di pusat. Dan jadi Ketua Tim Pemenangan Presiden.
Alhamdulillah dari 60 persen suara yang ditargetkan, kita bias dapat 71 persen suara. Itu karena saya selalu ingin menjadi orang yang amanah dan menjaga amanah itu,” ungkap pria kelahiran Perdagangan, Kabupaten Simalungun, 23 Oktober 1950 lalu tersebut.
Bagaimana dengan sosok-sosok lain yang mungkin jadi pesaingnya pada putaran Pilgubsu 2013 mendatang? Terkait hal itu, Rahmat Shah menyatakan, sosok-sosok yang selama ini diperkirakan akan maju, memiliki kans atau peluang dan kemampuan yang sama. Yang terpenting menurutnya, sosok-sosok yang akan maju tersebut, sebaiknya adalah orang-orang yang berpegang teguh untuk menjalankan amanah.
Lalu, bagaimana dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu, Gatot Pujo Nugroho, yang juga kemungkinan besar akan maju pada Pilgubsu 2013 mendatang sebagai incumbent. Sementara, kekayaan Gatot tidak seberapa. Menyikapi hal itu, pria yang pernah menjadi seorang montir di Bengkel Mobil MSH, Medan dari 1965 sampai 1970 ini menganalogikan, dengan sosok Presiden Amerika Serikat, Obama. “Obama juga tidak punya uang, tapi bisa jadi pemimpin. Dan itu tadi, kita harus menjaga amanah yang diberikan. Kalau saya, sekarang belum lah. Tiga bulan sebelum pemilu baru kita akan memulainya. Kalau sekarang masih melihat perkembangannya,” katanya.
Sementara itu dari Jakarta Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengatakan, komposisi pasangan yang pelangi akan sangat membantu kestabilan roda pemerintahan tatkala pasangan tersebut nantinya berkuasa. Jika tidak pelangi, maka kelompok masyarakat yang tidak terwakili dalam komposisi pasangan, bisa merecoki pemerintahan dibawah kendali pasangan itu.
“Pemilukada sebetulnya bisa menjadi sarana mengakomodir perbedaan-perbedaan. Pasangan harus merepresentasikan muslim-nonmuslim atau sebaliknya, sehingga nantinya tercipta keharmonisan,” ujar Didik saat diskusi di Jakarta, Rabu (1/2).
Memang, kata mantan wartawan ini, heteregonitas di Sumut tidak hanya dari aspek agamanya saja, tapi juga etnis dan kedaerahan. Namun menurutnya, aspek agama paling sensitif. Masalah komposisi pelangi ini tidak perlu disembunyikan, daripada diam-diam menjadi pemicu masalah di kemudian hari.
Didik memberi contoh di Maluku, yang lebih terbuka membicarakan hal ini. Di sana sudah ada kesepakatan para politisi bahwa jika cagubnya muslim, maka cawagubnya Kristen, atau sebaliknya. Jika pasangan hanya ‘sewarna’, lanjutnya, sama saja memaksa sebagian masyarakat untuk memilih yang sebenarnya bukan pilihannya.
“Sumut, Kalbar, Kaltim, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, dan beberapa daerah lain, itu mirip,” ujarnya.
Dengan alasan itu pula, Didik menolak tegas rencana pemerintah yang akan mengubah model pemilukada gubernur, dimana hanya gubernurnya saja yang dipilih rakyat secara langsung, sedang wakilnya lewat penunjukkan.
Di tempat yang sama, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Profesor Ibramsyah mengingatkan publik agar selektif menimang kandidat. Dia mengajukan empat syarat seseorang layak menjadi gubernur. Pertama, harus punya kemampuan intelektual, yang diuji lewat tes potensi akademik. “Kepalanya ada otaknya nggak,” cetusnya.
Kedua, harus punya kematangan emosional. “Kalau dia suka memaki-maki, berarti emosinya tak matang, itu orang masih taraf sedang lucu-lucunya,” ujarnya.
Ketiga, kematangan moral spiritual. “Ini penting, agar nantinya saat berkuasa dia tak menjadi mafia,” ulasnya. Keempat, terakhir, track recornya lolos uji publik.
Dia mendorong publik di Sumut agar berani membentuk semacam tim independen yang tugasnya mengukur para kandidat, memenuhi atau tidak empat kriteria tersebut. “Kalau tak mau diuji, umumkan saja ke publik, biar publik tahu,” sarannya. (ari/sam)
