Foto: Ahmad Riadi/PM Sejumlah personil kepolisian berjaga-jaga di lokasi Kantor PP Jalan Thamrin Medan, yang menjadi pusat bentrokan antara ormas IPK & PP, Sabtu (30/1/2016).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Kapoltabes Medan Brigjend Pol (Purn) Irawan Dahlan menanggapi bentrok yang terjadi antara massa Pemuda Pancasila (PP) dengan massa Ikatan Pemuda Karya (IPK), Sabtu lalu (30/1). Menurutnya, Kepolisian harus memetaan kekuatan yang dimiliki oleh seluruh OKP yang ada di Kota Medan. Pemetaan ini menyangkut siapa-siapa saja anggota OKP yang selalu ada di lapangan, hingga para petinggi OKP yang ada di balik meja.
“Harus bisa dilihat siapa yang ada di lapangan dan di balik meja, biar gampang menangani. Kalau memang diperlukan penangkapan ya ditangkap,” katanya, Senin (1/2).
Sosok yang dikenal sebagai pencetus Tim Pemburu Preman (TPP) saat bertugas di Kota Medan tahun 2005 ini menjelaskan, penanganan terhadap para pelaku kekerasan sangat tergantung kepada ketegasan polisi dalam bertugas menjalankan kewenangannya. Khusus pada bentrok Sabtu lalu, ia menyatakan polisi sudah bertindak dengan tegas dan serius. Hanya saja menurutnya, polisi masih kurang memahami kekuatan-kekuatan dari OKP sehingga lebih cenderung melakukan penanganan pasca terjadinya insiden.
“Kalau mereka mau pelantikan, ya jangan di luar dong. Mereka kan punya kantor, ya lantik di kantornya. Dan tidak perlu turun ke jalan, konvoi,” ungkapnya.
Mantan Kapolda Gorontalo ini menegaskan, penindakan para anggota OKP yang terlibat bentrok tidak bisa dilepaskan dari pemberian sanksi kepada para petinggi organisasi mereka. Hal yang selama ini jarang diberikan oleh petugas kepolisian kepada para petinggi OKP.
“Harusnya mereka bertanggung jawab dong. Masa namanya organisasi tapi anggotanya kemana-mana nggak bertanggung jawab. Coba kalau Polri yang begini, semua pasti minta pertanggungjawaban pimpinannya. Pimpinan OKP-nya harus dikenakan sanksi juga,” tukas Irawan Dahlan. (ris)
Foto: Ahmad Riadi/PM Sejumlah personil kepolisian berjaga-jaga di lokasi Kantor PP Jalan Thamrin Medan, yang menjadi pusat bentrokan antara ormas IPK & PP, Sabtu (30/1/2016).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Kapoltabes Medan Brigjend Pol (Purn) Irawan Dahlan menanggapi bentrok yang terjadi antara massa Pemuda Pancasila (PP) dengan massa Ikatan Pemuda Karya (IPK), Sabtu lalu (30/1). Menurutnya, Kepolisian harus memetaan kekuatan yang dimiliki oleh seluruh OKP yang ada di Kota Medan. Pemetaan ini menyangkut siapa-siapa saja anggota OKP yang selalu ada di lapangan, hingga para petinggi OKP yang ada di balik meja.
“Harus bisa dilihat siapa yang ada di lapangan dan di balik meja, biar gampang menangani. Kalau memang diperlukan penangkapan ya ditangkap,” katanya, Senin (1/2).
Sosok yang dikenal sebagai pencetus Tim Pemburu Preman (TPP) saat bertugas di Kota Medan tahun 2005 ini menjelaskan, penanganan terhadap para pelaku kekerasan sangat tergantung kepada ketegasan polisi dalam bertugas menjalankan kewenangannya. Khusus pada bentrok Sabtu lalu, ia menyatakan polisi sudah bertindak dengan tegas dan serius. Hanya saja menurutnya, polisi masih kurang memahami kekuatan-kekuatan dari OKP sehingga lebih cenderung melakukan penanganan pasca terjadinya insiden.
“Kalau mereka mau pelantikan, ya jangan di luar dong. Mereka kan punya kantor, ya lantik di kantornya. Dan tidak perlu turun ke jalan, konvoi,” ungkapnya.
Mantan Kapolda Gorontalo ini menegaskan, penindakan para anggota OKP yang terlibat bentrok tidak bisa dilepaskan dari pemberian sanksi kepada para petinggi organisasi mereka. Hal yang selama ini jarang diberikan oleh petugas kepolisian kepada para petinggi OKP.
“Harusnya mereka bertanggung jawab dong. Masa namanya organisasi tapi anggotanya kemana-mana nggak bertanggung jawab. Coba kalau Polri yang begini, semua pasti minta pertanggungjawaban pimpinannya. Pimpinan OKP-nya harus dikenakan sanksi juga,” tukas Irawan Dahlan. (ris)
