MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Binsar Simarmata, menyarankan Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk menyiapkan dana cadangan di setiap kecamatan rawan banjir di Kota Medan. Nantinya, dana cadangan tersebut akan digunakan masing-masing kecamatan apabila ada bencana banjir di wilayahnya.
“Berkaca dari pengalaman kemarin, pemerintah selalu terlambat dalam hal penanganan bencana karena untuk membuat kebijakan butuh waktu yang tidak sedikit. Untuk itu, saya kira Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan perlu mengalokasikan dana cadangan di kecamatan rawan bajir. Dana cadangan ini bisa digunakan masing-masing kecamatan jika terjadi bencana di wilayahnya,” ucap Binsar, Selasa (2/12/2025).
Dikatakan Binsar, nantinya dana cadangan itu dapat dipergunakan pihak kecamatan untuk membuat dapur umum jika terjadi bencana banjir ataupun bencana-bencana lainnya. “Kalau ada dapur umum, kejadiannya
tidak akan seperti kemarin, warga harus menunggu bantuan makanan datang dari Pemko Medan,” ujarnya.
Selain itu, Binsar juga meminta Pemko Medan untuk bergerak cepat dalam membantu masyarakat Kota Medan pasc bencana banjir yang terjadi pada 27 November 2025 lalu. Pasalnya saat ini, warga korban banjir tengah sibuk membersihkan rumahnya dari lumpur dan material lainnya yang terbawa oleh genangan air.
“Kita meminta pihak kecamatan dan kelurahan bersama Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak-pihak terkait agar turun membantu warga membersihkan rumah dan lingkungan mereka yang dipenuhi lumpur serta material hanyut,” katanya.
Dikatakan Binsar, seperti halnya warga di Jalan Pintu Air IV Gang Pesatuan dan Gang Aman, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor. Di sana, ada begitu banyak warga yang membutuhkan bantuan untuk membersihkan lingkungan mereka. Pasalnya, ketinggian air saat banjir di kawasan itu mencapai 5 meter.
“Saat ini warga pastinya sibuk membersihkan rumah dan lingkungan mereka. Kita minta aparat Pemko Medan turun membantu. Seperti armada Damkar bisa dikerahkan untuk membersihkan lumpur, dan DLH mengerahkan truk sampahnya untuk mengakut sampah,” ungkapnya.
Dalam peristiwa banjir ini, kata Binsar Simarmata, administrasi kependudukan (Adminduk) warga dan surat-surat berharga lainnya patut untuk diperhatikan. Sebab, ada banyak adminduk yang rusak atau hilang.
Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Catatan (Disdikcapil) Kota Medan perlu membuka posko di sekitar lingkungan masyarakat untuk melayani warga yang adminduknya hilang atau rusak.
“Dalam hal ini, Disdukcapil Kota Medan kita minta turun langsung mendata warga yang kehilangan KTP, kartu keluarga, dan surat-surat berharga lainnya. Dan berikan solusi bagaimana menyelesaikannya,” pungkasnya. (map/ila)
