DIABADIKAN: Perwakilan KPK Bidang Pencegahan, Adlinsyah Nasution (empat dari kiri) diabadikan bersama anggota DPRD Kota Medan di ruang kerja ketua dewan, Senin (16/10) sore.
MEDAN, SUMUTPOS.CO –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan DPRD Medan mengawal perencanaan pembangunan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar dilakukan secara matang dan maksimal. KPK menilai, program perencanaan secara elektronik (e-Planning) yang digalakkan Pemko Medan sudah cukup baik dan bahkan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Hal ini terungkap saat Koordinator Wilayah KPK Bidang Pencegahan, M Adlinsyah Nasution bersilaturahim ke DPRD Medan. Dalam kunjungan itu, Adlinsyah Nasution didampingi Inspektur Setdako Medan Farit Wajedi dan Sekretariat DPRD Medan Abdul Azis.
Kedatangannya juga disambut hangat Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, didampingi Wakil Ketua DPRD Iswanda Ramli, Anggota DPRD Rajuddin Sagala dan Maruli Tua Tarigan.
“Saat ini kita bicara ke depan, fokus utama kita saat ini lebih kepada pelayanan dasar yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat. Medan kita akui masih baik terutama untuk sistem pelayanan. Untuk itu ke depan semuanya harus jelas perencanaannya,” kata pria yang akrab disapa Coki itu, Senin (16/10).
Coki mengatakan, kedatangan pihaknya ke gedung DPRD Medan sekadar untuk bersilahturahim dengan unsur pimpinan DPRD Medan, sekaligus sharing mengenai pembenahan sistem dan program yang telah dilakukan oleh Pemko Medan.
Ia juga mengingatkan, bahwa pihaknya sudah merekomendasi agar seluruh honor kegiatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan dihapuskan, dimana dialihkan ke Tambahan Tunjangan Pegawai (TPP).
“Untuk kegiatan insidentil, bisa dibuat kebijakan yang juga harus di sepakati terlebih dahulu. Semua kegiatan harus terlebih dahulu diprogramkan secara matang, sehingga hasil kerjanya akan lebih baik. Sekarang ini ada ditemukan kendala dalam kegiatan proyek, bisa jadi disebabkan akibat tidak terprogram dengan baik sebelumnya, itulah yang harus kita benahi ke depan,” katanya.
Melalui program e-Planning yang telah dibuat, menurut dia dapat meminimalisir segala ‘permainan’ dalam proyek dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sehingga setiap usulan menjadi terukur sesuai perencanaan sebelumnya. Begitu juga program kementerian harus masuk pelayanan publik menjadi satu atap.
“Untuk masalah PAD, silahkan terlebih dahulu dibuat pemetaannya terlebih dahulu, mana lokasi yang termasuk kategori komersil dan kategori sosial, sehinga harus bisa dibedakan. Untuk Kota Medan, reklame fisik sudah tidak musim lagi, namun harus bisa dicontoh seperti di Jakarta yang telah menggunakan reklame digital,” ucapnya.
Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung mengapresiasi silaturahim KPK ini. Menurutnya kehadiran KPK kali ini bertujuan mengingatkan Pemko Medan dalam hal penggunaan angaran sehingga dapat lebih baik dan transparan.
“Konsep Medan sebenarnya bagus, hanya pembenahan sistem yang harus ditingkatkan. Kita berharap dapat meminimalkan koruptif, KPK juga tadi mau menjelaskan bahwa mereka sudah melakukan sosialisasi ke daerah lain termasuk di Kota Medan. Saya lihat mereka juga mau memberitahukan agar apa yang telah mereka kerjakan agar di jalankan dengan baik,” katanya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini memandang positif pengawasan KPK bertujuan mengajak seluruh stakeholder di Kota Medan untuk berbenah. “Tadi juga dikatakan bahwa KPK melalui perwakilannya akan melakukan kunjungan rutin 2 bulan sekali ke daerah-daerah di 10 provinsi di Indonesia,” pungkasnya. (prn)
