SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
PENGERJAAN_Alat berat terlihat di area proyek pengerjaan Underpass di Jalan Simpang Titi Kuning Medan, Selasa (2/1) Underpass katamso masih terkendala utilitasmilik PT PLN dan PDAM.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS PENGERJAAN_Alat berat terlihat di area proyek pengerjaan underpass di Jalan Simpang Titi Kuning Medan, Selasa (2/1) Underpass Katamso masih terkendala utilitasmilik PT PLN dan PDAM.
Amatan Sumut Pos di lapangan, sampai kini pihak HK baru berhasil membangun dua lajur dengan pembetonan agar arus lalu lintas tetap bisa dilalui di sekitar proyek. Itu pun berkat kerja sama yang baik antarpemilik lahan dan usaha, dimana pemerintah sudah berhasil mengganti rugi lahan yang terpakai untuk pembangunan underpass.
Kondisi lalu lintas di sekitar proyek underpass juga sedikit tersendat, dikarenakan pada sisi bagian tengah atau persimpangan Jalan Katamso dan Brigjen Zein Hamid, sudah ditutup. Bahkan alat berat di lokasi itu sudah terlihat lama namun tak kunjung bekerja dikarenakan utilitas yang masih ada.
“Kami berharap kepada stakeholder terkait dapat memahami kendala yang kami hadapi saat ini. Karena kalau utilitas dan lahan-lahan tersebut belum direlokasi, pekerjaan utama yakni pengeboran buat jalan terowongan pasti tak bisa dilakukan,” ujarmya.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Tanah Kota Medan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKP2R) Kota Medan, Selamet Riadi sebelumnya mengakui realisasi proyek Underpass Katamso-Delitua memang terancam molor. Disamping persoalan pembebasan lahan, pihaknya mengamini bahwa ada kendala utilitas yang belum dipindahkan dari area pekerjaan underpass.
Menurut dia, beberapa waktu lalu sudah ada rapat koordinasi antarpimpinan stakeholder terkait, dengan Satker BBPJN. “Namun kami tidak punya wewenang di situ. Sifatnya hanya koordinasi dan fasilitasi apabila ada masalah di lapangan berkaitan pembebasan lahan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, PT PLN membutuhkan kucuran dana dari pusat untuk merelokasi utilitas mereka yang berada di sekitar proyek. Dengan kondisi ini, pihaknya menyakini realisasi pembangunan underpass ini akan molor dari jadwal yang ditetapkan. “Memang masih banyak sekali kendalanya. Kami cuma tim yang diperbantukan untuk pembebasan saja. Apalagi inikan anggarannya dari pusat. Ada PPK 18 yang menangani itu,” katanya. (prn/ila)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS PENGERJAAN_Alat berat terlihat di area proyek pengerjaan underpass di Jalan Simpang Titi Kuning Medan, Selasa (2/1) Underpass Katamso masih terkendala utilitasmilik PT PLN dan PDAM.
Amatan Sumut Pos di lapangan, sampai kini pihak HK baru berhasil membangun dua lajur dengan pembetonan agar arus lalu lintas tetap bisa dilalui di sekitar proyek. Itu pun berkat kerja sama yang baik antarpemilik lahan dan usaha, dimana pemerintah sudah berhasil mengganti rugi lahan yang terpakai untuk pembangunan underpass.
Kondisi lalu lintas di sekitar proyek underpass juga sedikit tersendat, dikarenakan pada sisi bagian tengah atau persimpangan Jalan Katamso dan Brigjen Zein Hamid, sudah ditutup. Bahkan alat berat di lokasi itu sudah terlihat lama namun tak kunjung bekerja dikarenakan utilitas yang masih ada.
“Kami berharap kepada stakeholder terkait dapat memahami kendala yang kami hadapi saat ini. Karena kalau utilitas dan lahan-lahan tersebut belum direlokasi, pekerjaan utama yakni pengeboran buat jalan terowongan pasti tak bisa dilakukan,” ujarmya.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Tanah Kota Medan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKP2R) Kota Medan, Selamet Riadi sebelumnya mengakui realisasi proyek Underpass Katamso-Delitua memang terancam molor. Disamping persoalan pembebasan lahan, pihaknya mengamini bahwa ada kendala utilitas yang belum dipindahkan dari area pekerjaan underpass.
Menurut dia, beberapa waktu lalu sudah ada rapat koordinasi antarpimpinan stakeholder terkait, dengan Satker BBPJN. “Namun kami tidak punya wewenang di situ. Sifatnya hanya koordinasi dan fasilitasi apabila ada masalah di lapangan berkaitan pembebasan lahan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, PT PLN membutuhkan kucuran dana dari pusat untuk merelokasi utilitas mereka yang berada di sekitar proyek. Dengan kondisi ini, pihaknya menyakini realisasi pembangunan underpass ini akan molor dari jadwal yang ditetapkan. “Memang masih banyak sekali kendalanya. Kami cuma tim yang diperbantukan untuk pembebasan saja. Apalagi inikan anggarannya dari pusat. Ada PPK 18 yang menangani itu,” katanya. (prn/ila)
