MEDAN-Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, mulai gerah dengan kondisi listrik di Sumatera Utara. Apalagi, permasalahan listrik ada menyangkut dengan warga di di tiga kabupaten. Untuk itu, Gatot pun me-warning Bupati Tapanuli Utara, Deliserdang, dan Langkat untuk kerja ekstra agar listrik bisa tuntas.
Selain itu, Gatot berjanji akan segera melakukan peninjauan pada proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla 3 x 110 MW, Tapanuli Utara. Kunjungan Gatot tersebut dalam rangka, percepatan mengantisipasi krisis listrik di Sumatera Utara. Bukan itu saja, ia juga ingin mencari tahu permasalahan penolakan masyarakat setempat atas pembangunan PLTP.
“Saya akan berkunjung ke Tapanuli Utara, untuk mencari tahu penyebab masalah yang ada atas penolakan masyarakat atas pembangunan PLTP itu,” ujar Gubsu, Minggu (2/3) kemarin.
Gatot juga menyatakan, bahwa ia sudah menelpon Bupati Tapanuli Utara Toran Lumbantobing. Bahkan, juga menelpon beberapa bupati terkait permasalahan yang ada di Sumatera Utara, apakah di Deliserdang atau Langkat.
“Saya sudah menelpon pak Bupati Tapanuli Utara Toluto Lumbantobing. Saya juga sudah menegaskan agar pak Toluto, segera menyelesaikan masalah yang terjadi di Sarulla. Karena pemanfaatan panas bumi disana itu bisa menutupi krisis listrik yang ada di Sumut,” ujar Gatot.
Gatot juga berharap agar para bupati/ wali kota se-Sumatera Utara untuk proaktif dalam menghadapi krisis kelistrikan di Sumatera Utara. “Terutama, bagi bupati se Sumatera Utara, terutama Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Deliserdang, dan Kabupaten Langkat. Ini sudah kita tekankan, mengingat ini untuk kepentingan kita bersama,” tegasnya.
Terkait itu, Pemkab Langkat memfasilitasi secara total kebutuhan diperlukan terhadap pembangunan sarana proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2×200 MW Tanjungpasir Kecamatan Pangkalansusu. Terhadap kemungkinan adanya hadangan warga, koordinasi dengan polisi dikedepankan.
Diperkirakan, terdapat enam tower guna keperluan proyek tersebut persisnya di Desa Tanjungpasir belum terpasang menyusul adanya komplain warga meminta kompensasi karena merasa lahannya dilalui sambungan utama tegangan tinggi (SUTET). Namun, setelah dilakukan pengujian ternyata lahan dimaksudkan milik balai konservasi sumber daya alam (BKSDA).
Bupati Langkat, H Ngogesa Sitepu, dihubungi melalui sambungan seluler milik ajudannya, Minggu (2/3), menjelaskan pada prinsipnya Pemkab Langkat memiliki perhatian khusus terhadap proyek berkepentingan untuk kemaslahatan umat. Untuk itu, kepada jajaran pemerintahan daerah seperti instansi berkompeten dengan permasalahan dimintakan fokus dan peduli.
“Pemkab serius kok, proyek ini bukan hanya untuk kepentingan masyarakat kabupaten Langkat tetapi lebih luas lagi. Memang, menurut laporan kita terima ada lintasan untuk kelengkapan sarana melalui area KSDA namun sudah dikoordinasikan juga kok ke kementrian kehutanan,” kata bupati.
H Ngogesa ketika dihubungi kemungkinan sedang mengikuti satu acara, ditandai dengan riuhnya suara dari seberang mempertegas, Pemkab Langkat membuka diri sekaligus bersedia memfasilitasi berbagai kebutuhan dianggap perlu guna menuntaskan proyek yang mendapat atensi Meneg BUMN Dahlan Iskan, apalagi menteri dimaksud juga pernah bermalam di lokasi proyek.
“Untuk jelasnya, secara detail coba konfirmasi ke bapak asisten pemerintahan kita ya tetapi seingat saya izin dari kementrian kehutanan sudah keluar itu untuk pemakaian areanya sebagai lokasi kepentingan proyek,” singkat dia meminta seraya isyaratkan siap membantu percepatan sesuai mekanisme dan prosedural berlaku.
Asisten Pemerintahan Pemkab Langkat, Abdul Karim Nasution, dihubungi terpisah juga melalui sambungan telepon tegaskan, secara detail kurang ingat persis berapa jumlah tower mestinya atau berada di seputaran area KSDA namun mengulang penjelasan Bupati diakui izin penggunaannya sudah dikeluarkan Kementrian Kehutanan (Kemenhut). Nah, terkait adanya warga yang diduga selama ini beraktifitas di lahan tersebut, tidak dapat diberikan semacam kompensasi seperti lahan milik pribadi lainnya.
Kalau untuk warga umum yang lahannya terkena pembangunan tower atau fasilitas lainnya sesuai kebutuhan PLTU, ujar dia, sebagaimana lazimnya diberikan ganti yakni 10 persen dari nilai jual tertinggi (NJT) dengan catatan dapat memperlihatkan data atau fakta otentik kepemilikannya. Dan, pembayarannya sesuai dengan kajian tim yang melibatkan PT PLN, BPKP, Kejaksaan, pihak perbankan serta institusi berkompetensi lainnya bahkan Pemkab sebagai fasilitator. “Intinya kita (Pemkab) ini kan sebagai fasilitator ya. Mengenai area KSDA itu sudah ada koordinasi dengan pihak kementrian kehutanan dan izinnya betul sudah keluar, dengan demikian kalau warga yang mengusahai lahan itu masih bertahan walaupun ada diberikan tali asih, ingat tali asih ya atau rohimat namanya bukan kompensasi tidak mau juga mungkin pekan ini kita bersikap caranya berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” tuntas Nasution. (rud/jie/rbb)
