Bangun Jembatan Samosir, Bersihkan Keramba Apung

Pemerintah berencana membangun jembatan yang mengakses ke Pulau Samosir, yang letaknya di tengah Danau Toba. Targetnya, pembangunan konstruksi jembatan mulai tahun depan, termasuk perbaikan pelabuhan penyeberangan.

—————————

Hanya saja, DPR tidak akan langsung memberikan persetujuan untuk pengalokasian anggarannya. Anggota Komisi V DPR Anton Sihombing mengatakan, pembangunan jembatan dimaksud belum termasuk dalam skala prioritas.

Sikap DPR, lanjut Anton, masih menunggu kinerja Badan Otorita Danau Toba. “Kita lihat dulu nanti bagaimana kinerja Badan Otorita Danau Toba,” ujar Anton kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin (2/5).

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, jika kinerja BDOT bagus, yang ditandai dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang datang ke Danau Toba, barulah DPR akan memberikan dukungan penuh.

“Kalau sudah banyak turis asing yang datang, barulah memikirkan jembatan ke Pulau Samosir. Untuk saat ini, dana harus diprioritaskan untuk sarana dan prasarana yang mendasar dulu,” ujar Anton.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya Ridwan Djamaluddin pernah menyampaikan, jembatan dan kanal yang mengakses ke Pulau Samosir masuk skala prioritas.

“Design engineering harus rampung dan konstruksi mulai tahun depan termasuk perbaikan pelabuhan penyeberangan,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Dikatakan, keberadaan jembatan, kanal, dan pelabuhan penyebrangan sangat dibutuhkan agar setiap saat masyarakat dapat ke Pulau Samosir. Hal ini, lanjutnya, bisa membantu mendongkrak perekonomian masyarakat karena tersambungnya aksesibilitas langsung antara kedua pulau, yakni Pulau Sumatera dengan Pulau Samosir.

“Seperti antara Pulau Jawa dan Madura yang dihubungkan oleh jembatan Suramadu,” ujarnya.

Sementara, keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba masih menjadi salah satu persoalan yang belum memiliki jalan keluar. Selama masih ada KJA, maka air Danau Toba akan terus tercemari.

Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Aripay Tambunan mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada perusahaan KJA yang ada di Danau Toba. Bahkan, pihaknya terjun langsung ke perusahaan-perusahaan besar pemiliki KJA seperti Aqua Farm, Japfa Suritani, serta Alegrindo, pekan lalu. Dalam kesempatan itu, Aripay mengatakan, DPRD Sumut menawarkan solusi kepada perusahaan yakni relokasi.

Kata dia, ada tiga danau yang menjadi alternatif sebagai tempat relokasi perusahaan KJA agar usahanya dapat tetap hidup, satu diantaranya Danau Lau Kawar di Kabupaten Karo.

“Ada tiga danau yang kami tawarkan sebagai tempat relokasi, Danau Lau Kawar salah satunya, dua lagi saya lupa. Tapi ini masih tawaran atau solusi yang diberikan kepada perusahaan,” ujar Aripay kepada wartawan, Minggu (1/5).

Pemerintah berencana membangun jembatan yang mengakses ke Pulau Samosir, yang letaknya di tengah Danau Toba. Targetnya, pembangunan konstruksi jembatan mulai tahun depan, termasuk perbaikan pelabuhan penyeberangan.

—————————

Hanya saja, DPR tidak akan langsung memberikan persetujuan untuk pengalokasian anggarannya. Anggota Komisi V DPR Anton Sihombing mengatakan, pembangunan jembatan dimaksud belum termasuk dalam skala prioritas.

Sikap DPR, lanjut Anton, masih menunggu kinerja Badan Otorita Danau Toba. “Kita lihat dulu nanti bagaimana kinerja Badan Otorita Danau Toba,” ujar Anton kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin (2/5).

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, jika kinerja BDOT bagus, yang ditandai dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang datang ke Danau Toba, barulah DPR akan memberikan dukungan penuh.

“Kalau sudah banyak turis asing yang datang, barulah memikirkan jembatan ke Pulau Samosir. Untuk saat ini, dana harus diprioritaskan untuk sarana dan prasarana yang mendasar dulu,” ujar Anton.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya Ridwan Djamaluddin pernah menyampaikan, jembatan dan kanal yang mengakses ke Pulau Samosir masuk skala prioritas.

“Design engineering harus rampung dan konstruksi mulai tahun depan termasuk perbaikan pelabuhan penyeberangan,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Dikatakan, keberadaan jembatan, kanal, dan pelabuhan penyebrangan sangat dibutuhkan agar setiap saat masyarakat dapat ke Pulau Samosir. Hal ini, lanjutnya, bisa membantu mendongkrak perekonomian masyarakat karena tersambungnya aksesibilitas langsung antara kedua pulau, yakni Pulau Sumatera dengan Pulau Samosir.

“Seperti antara Pulau Jawa dan Madura yang dihubungkan oleh jembatan Suramadu,” ujarnya.

Sementara, keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba masih menjadi salah satu persoalan yang belum memiliki jalan keluar. Selama masih ada KJA, maka air Danau Toba akan terus tercemari.

Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Aripay Tambunan mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada perusahaan KJA yang ada di Danau Toba. Bahkan, pihaknya terjun langsung ke perusahaan-perusahaan besar pemiliki KJA seperti Aqua Farm, Japfa Suritani, serta Alegrindo, pekan lalu. Dalam kesempatan itu, Aripay mengatakan, DPRD Sumut menawarkan solusi kepada perusahaan yakni relokasi.

Kata dia, ada tiga danau yang menjadi alternatif sebagai tempat relokasi perusahaan KJA agar usahanya dapat tetap hidup, satu diantaranya Danau Lau Kawar di Kabupaten Karo.

“Ada tiga danau yang kami tawarkan sebagai tempat relokasi, Danau Lau Kawar salah satunya, dua lagi saya lupa. Tapi ini masih tawaran atau solusi yang diberikan kepada perusahaan,” ujar Aripay kepada wartawan, Minggu (1/5).