MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Medan segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengawal penanggulangan wabah virus corona yang dilakukan Pemko Medan melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19. Pansus Covid-19 DPRD Medan akan diparipurnakan pada Senin depan (8/6).
“Iya, sesuai jadwal yang telah di- Banmuskan, pembentukan pansus akan kita paripurnakan pekan depan,” kata Ketua DPRD Medan, Hasyim, Selasa (2/6).
Pembentukan pansus ini, kata dia, berdasarkan surat yang masuk ke pimpinan dari fraksi-fraksi, yang meminta agar dibentuk Pansus Covid-19. “Ada 7 fraksi yang mengajukan, yakni Fraksi PDIP, Gerindra, PKS, NasDem, Golkar dan PPP,” katanya.
Dalam surat dari masing-masing fraksi itu, lanjutnya, inti pembentukan pansus karena DPRD ingin adanya akurasi dan transparansi.
“Akurasi dan transparansi itu menyangkut baik itu data pasien, data penerima bansos, data bantuan yang diterima maupun anggarannya. DPRD melihat masih ada ketumpangtindihan data terkait penerima bansos, karena masih dijumpai ada 1 KK menerima 2 bantuan,” katanya.
DPRD Medan juga ingin mengetahui dari mana saja bantuan yang diterima dan kemana saja disalurkan. “Termasuk juga dengan anggaran yang sudah di recofusing dan direalokasikan untuk itu. Dana itu cukup besar, kemana saja disalurkan. Itu yang belum ada dilaporkan ke DPRD. Selaku bagian dari pemerintah, DPRD juga perlu mengetahui itu. Kita turun mencari data dan fakta,” ungkapnya.
Atas dasar itulah, fraksi-fraksi di DPRD mengajukan pembentukan Pansus Covid-19. “Intinya, DPRD tak ingin terjadi manipulasi dalam persoalan Covid-19 ini,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga menambahkan pembentukan pansus ini guna mengawasi secara detil baik itu kasus yang terjadi, penerimaan dan penyaluran bansos serta anggarannya.
Sedangkan Ketua Fraksi PDIP, Robi Barus, mengatakan tujuan dibentuknya Pansus Covid-19 ini karena DPRD melihat sengkarut penanganan serta penyaluran bansos kepada warga terdampak Covid-19.
“Pansus nantinya akan mencari kebenaran terkait dengan data pasien, penerimaan dan penyaluran bansos, apakah sesuai dengan data yang disampaikan ke publik,” ujarnya. (prn)
