Sama seperti Agus, Andi juga enggan mengungkapkan, berapa anggaran BBM untuk anggota dewan dalam sebulan. Dia berkilah, pihaknya hanya bertugas mendistribusikan kupon BBM itu tiap bulannya.
“Berapa nilainya, ya ditanya ke pemkolah. Kamikan hanya menerima dan mendistribusikannya ke semua anggota dewan,” katanya.
Penghapusan anggaran BBM bagi anggota DPRD Medan ini membuat para legislator kecewa. Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli yang ditanya soal ini sangat menyayangkan hal itu terjadi. Dia pun mengaku sudah mengetahui surat edaran resmi mengenai penghapusan anggaran BBM itu.
“Iya saya sudah tahu adinda. Kalau ditanya sudah pasti kita kecewa. Karena tidak ada lagi uang minyak kami, dan harus diambil dari gaji,” katanya.
Menurut politisi Golkar ini, pimpinan DPRD Medan akan membahas masalah penghapusan anggaran ini lebih lanjut bersama seluruh anggota DPRD Medan. “Yang jelas kita akan membicarakan hal ini lebih lanjut. Kita akan diskusikan dengan seluruh kawan-kawan,” katanya.
Pun demikian, Nanda Ramli tetap tidak bisa menyalahkan Pemko Medan dalam hal ini. “Kalau memang itu rekomendasi atau temuan BPK, ya kita mau bagaimana lagi?” pungkasnya.
Anggota Komisi B DPRD Medan Rajuddin Sagala, justru terkejut ketika mendengar informasi tersebut. “Saya justru baru tahu dari wartawan. Belum ada dengar saya,” katanya ketika dikonfirmasi via ponsel.
Selain mengaku kecewa dengan penghapusan ini, politisi PKS itu juga menyatakan, setiap bulan mereka dijatah 100 liter pertamax. “Yang ada selama ini juga masih kurang. Kalau ada agenda di dalam kota, seperti kunker, itu tidak cukup. Dan 100 liter diberikan berbentuk kupon yang sudah disiapkan khusus SPBU-nya,” katanya.
Kabag Keuangan Sekretaris DPRd Medan, Mahyuzar, juga mengaku tidak tahu berapa anggaran yang diperuntukkan untuk itu. Dia hanya menyebut penghapusan itu resmi dari Pemko Medan.
“Saya nggak tahu berapa nilainya, itu langsung dari pemko. Saya cuma tahu penghasilan dewan sekitar Rp21 juta perbulan, dan minyak itu diluar penghasilan mereka,” pungkasnya. (prn/adz)
