30.6 C
Medan
Tuesday, May 7, 2024

Dewan Anggap Wajar Kekecewaan Pedagang Pasar Kampunglalang

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
PENGERJAAN_Pekerja menyelesaikan pondasi pembangunan Pasar Kampunglalang di Jalan Medan-Binjai, Senin (19/2) Pedagang merasa di sangat di rugikan karena pasar tidak kunjung rampung pengerjaannya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan sepertinya memahami betul ekspresi Pedagang Pasar Kampunglalang yang kecewa karena pasar mereka tak kunjung rampung dikerjakan. Kekecewaan itu pun berujung pada mosi tidak percaya pedagang atas kinerja legislatif dan juga Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

“Ya, kami menyadari hal tersebut. Wajar ekspresi pedagang seperti itu. Mereka kecewa, marah dan merasa tertipu baik kepada legislatif juga eksekutif. Kami tak permasalahkan sikap mereka itu,” ujar Sekretaris Komisi D DPRD Medan, Salman Alfarisi kepada Sumut Pos, Minggu (4/3).

Dijelaskan, atas dasar itu pula, maka pihaknya segera menjadwal pertemuan lanjutan dengan seluruh pihak terkait dalam waktu dekat. Sehingga persoalan ini klir dan pedagang mendapat kepastian terkait penyelesaian revitalisasi Pasar Kampunglalang.

“Kita sudah rapat internal di Februari kemarin. Di situ kita membahas soal Pasar Kampunglalang. Kita sudah jadwalkan agar dibuat lagi RDP (rapat dengar pendapat) lanjutan pada Maret ini. Tanggalnya belum pasti tapi dalam waktu dekat. Bisa gabungan (dengan Komisi C) atau kami saja. Karena ini sudah menyangkut pembangunan,” katanya.

Pihaknya juga kaget bahwa ternyata anggaran pembangunan pasar tradisional tersebut tidak tertampung di Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) 2018. Padahal saat pembahasan di RAPBD, pihaknya sudah mengusulkan agar alokasi untuk itu kembali dianggarkan.

“Sebenarnya bukan aneh, cuma saat kita sepakati (waktu MoU dengan kontraktor dan Dinas Perkim-PR), PT Budi Mangun KSO kita anggap mampu menyelesaikan pekerjaan itu. Artinya mereka masih punya kemampuan finansial. Tapi nyatanya justru tidak ditampung di APBD. Makanya saat RDP lanjutan nanti kita akan pertanyakan mengenai hal ini, sehingga bisa terang benderang persoalannya,” papar politisi PKS itu.

Informasi yang diperoleh Sumut Pos, Pemko sudah menyiapkan strategi atas permasalahan ini. Artinya tidak akan melakukan tender ulang dengan memakai nama perusahaan yang sama, namun pihak yang mengerjakan berbeda, melalui skema pembiayaan perbankan. Pemko akan menjalin kerja sama dengan bank agar pembangunan pasar tersebut tetap berjalan.

“Mana bisa seperti itu. Harus ditender ulang. Kalau bisa perusahaan itu di-black list karena gagal. Mereka juga yang mengerjakan proyek skybridge yang mangkrak sampai sekarang. Gak masuk diakal saya andai kata perusahaannya sama tapi yang mengerjakan berbeda,” ungkap Salman menyikapi strategi pemko.

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
PENGERJAAN_Pekerja menyelesaikan pondasi pembangunan Pasar Kampunglalang di Jalan Medan-Binjai, Senin (19/2) Pedagang merasa di sangat di rugikan karena pasar tidak kunjung rampung pengerjaannya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan sepertinya memahami betul ekspresi Pedagang Pasar Kampunglalang yang kecewa karena pasar mereka tak kunjung rampung dikerjakan. Kekecewaan itu pun berujung pada mosi tidak percaya pedagang atas kinerja legislatif dan juga Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

“Ya, kami menyadari hal tersebut. Wajar ekspresi pedagang seperti itu. Mereka kecewa, marah dan merasa tertipu baik kepada legislatif juga eksekutif. Kami tak permasalahkan sikap mereka itu,” ujar Sekretaris Komisi D DPRD Medan, Salman Alfarisi kepada Sumut Pos, Minggu (4/3).

Dijelaskan, atas dasar itu pula, maka pihaknya segera menjadwal pertemuan lanjutan dengan seluruh pihak terkait dalam waktu dekat. Sehingga persoalan ini klir dan pedagang mendapat kepastian terkait penyelesaian revitalisasi Pasar Kampunglalang.

“Kita sudah rapat internal di Februari kemarin. Di situ kita membahas soal Pasar Kampunglalang. Kita sudah jadwalkan agar dibuat lagi RDP (rapat dengar pendapat) lanjutan pada Maret ini. Tanggalnya belum pasti tapi dalam waktu dekat. Bisa gabungan (dengan Komisi C) atau kami saja. Karena ini sudah menyangkut pembangunan,” katanya.

Pihaknya juga kaget bahwa ternyata anggaran pembangunan pasar tradisional tersebut tidak tertampung di Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) 2018. Padahal saat pembahasan di RAPBD, pihaknya sudah mengusulkan agar alokasi untuk itu kembali dianggarkan.

“Sebenarnya bukan aneh, cuma saat kita sepakati (waktu MoU dengan kontraktor dan Dinas Perkim-PR), PT Budi Mangun KSO kita anggap mampu menyelesaikan pekerjaan itu. Artinya mereka masih punya kemampuan finansial. Tapi nyatanya justru tidak ditampung di APBD. Makanya saat RDP lanjutan nanti kita akan pertanyakan mengenai hal ini, sehingga bisa terang benderang persoalannya,” papar politisi PKS itu.

Informasi yang diperoleh Sumut Pos, Pemko sudah menyiapkan strategi atas permasalahan ini. Artinya tidak akan melakukan tender ulang dengan memakai nama perusahaan yang sama, namun pihak yang mengerjakan berbeda, melalui skema pembiayaan perbankan. Pemko akan menjalin kerja sama dengan bank agar pembangunan pasar tersebut tetap berjalan.

“Mana bisa seperti itu. Harus ditender ulang. Kalau bisa perusahaan itu di-black list karena gagal. Mereka juga yang mengerjakan proyek skybridge yang mangkrak sampai sekarang. Gak masuk diakal saya andai kata perusahaannya sama tapi yang mengerjakan berbeda,” ungkap Salman menyikapi strategi pemko.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/