Dewan Anggap Wajar Kekecewaan Pedagang Pasar Kampunglalang

Ia berpandangan, alternatif solusi yang bisa dilakukan ialah, dicari perusahaan yang mampu mendahului pembiayaan untuk pekerjaan tersebut, lalu di Perubahaan APBD dialokasikan anggarannya. “Jadi memang harus ditender ulang. Kalaupun tidak, Pemko harus mencari PT mana yang sanggup membiayainya dengan catatan akan dibayar di Perubahaan APBD. Untuk PT yang lama harus diputus kontraknya dan jangan pernah dipakai lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, pedagang Pasar Kampunglalang mengaku sudah kehabisan kata-kata melihat pasar mereka tak kunjung selesai dibangun.

“Apalagi yang mau kami bilang saat ini Kami ditipu mentah-mentah. Pemko dan DPRD sama saja banyak bual (bohong, Red),” kata Ketua Persatuan Pedagang Pasar Kampung Lalang, Erwina Pinem, Jumat (2/3).

Pedagang syok mendengar kabar tak tertampungnya anggaran pembangunan Pasar Kampunglalang, sejak 26 Februari.  Padahal sebelumnya, pemko dan DPRD mengklaim sebanyak Rp23 miliar alokasi untuk itu sudah dianggarkan kembali.

“Anggota dewan itu lagi penipunya semua. Mulut mereka aja yang manis tapi apapun kerja mereka nol besar. Sama juga kayak Pemko banyak cakap,” kesal wanita yang sudah puluhan tahun berjualan di pasar tersebut.

Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkim-PR) Kota Medan, Benny Iskandar, sebelumnya juga membenarkan soal tak ditampungnya anggaran pembangunan pasar itu. “Ternyata memang tidak tertampung (anggaran pembangunan Pasar Kampunglalang, Red). Cuma ada dialokasikan buat lokasi penampungan sementara pedagang,” katanya.

Mulanya Benny tidak mengetahui ihwal informasi ini. Setelah wartawan memberi tahunya, ia pun lantas menghubungi rekannya di dinas tersebut guna meminta penjelasan lebih lanjut. Usai mendapat jawaban, Benny menyebutkan anggaran pembangunan Pasar Kampunglalang akan kembali diusulkan di Perubahan APBD 2018.

“Itu disebabkan proyek inikan bermasalah. Makanya tunggu klir dulu semua, termasuk pemeriksaan atas pekerjaan itu baru dianggarkan lagi di PAPBD. Apalagi mereka sudah mengambil uang panjar 5 persen,” katanya. (prn/azw)

Ia berpandangan, alternatif solusi yang bisa dilakukan ialah, dicari perusahaan yang mampu mendahului pembiayaan untuk pekerjaan tersebut, lalu di Perubahaan APBD dialokasikan anggarannya. “Jadi memang harus ditender ulang. Kalaupun tidak, Pemko harus mencari PT mana yang sanggup membiayainya dengan catatan akan dibayar di Perubahaan APBD. Untuk PT yang lama harus diputus kontraknya dan jangan pernah dipakai lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, pedagang Pasar Kampunglalang mengaku sudah kehabisan kata-kata melihat pasar mereka tak kunjung selesai dibangun.

“Apalagi yang mau kami bilang saat ini Kami ditipu mentah-mentah. Pemko dan DPRD sama saja banyak bual (bohong, Red),” kata Ketua Persatuan Pedagang Pasar Kampung Lalang, Erwina Pinem, Jumat (2/3).

Pedagang syok mendengar kabar tak tertampungnya anggaran pembangunan Pasar Kampunglalang, sejak 26 Februari.  Padahal sebelumnya, pemko dan DPRD mengklaim sebanyak Rp23 miliar alokasi untuk itu sudah dianggarkan kembali.

“Anggota dewan itu lagi penipunya semua. Mulut mereka aja yang manis tapi apapun kerja mereka nol besar. Sama juga kayak Pemko banyak cakap,” kesal wanita yang sudah puluhan tahun berjualan di pasar tersebut.

Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkim-PR) Kota Medan, Benny Iskandar, sebelumnya juga membenarkan soal tak ditampungnya anggaran pembangunan pasar itu. “Ternyata memang tidak tertampung (anggaran pembangunan Pasar Kampunglalang, Red). Cuma ada dialokasikan buat lokasi penampungan sementara pedagang,” katanya.

Mulanya Benny tidak mengetahui ihwal informasi ini. Setelah wartawan memberi tahunya, ia pun lantas menghubungi rekannya di dinas tersebut guna meminta penjelasan lebih lanjut. Usai mendapat jawaban, Benny menyebutkan anggaran pembangunan Pasar Kampunglalang akan kembali diusulkan di Perubahan APBD 2018.

“Itu disebabkan proyek inikan bermasalah. Makanya tunggu klir dulu semua, termasuk pemeriksaan atas pekerjaan itu baru dianggarkan lagi di PAPBD. Apalagi mereka sudah mengambil uang panjar 5 persen,” katanya. (prn/azw)