Rusak Traffic Light tak Parah
MEDAN-Traffic light yang rusak akibat aksi demo menolak kenaikan BBM di sepuluh persimpangan di Kota Medan ternyata tak terlalu parah.
Pantauan Sumut Pos Rabu (4/4) siang, beberapa traffic light yang rusakn
di antaranya pada boks dan lampu serta countdown (penghitungan waktu mundur), begitu juga alat kontrol. Sementara kalau tiangnya tidak banyak yang rusak.
Seperti di Jalan Perintis/Jalan Gaharu dari arah Jalan Perintis dua boks traffic light rusak, satu boks hilang total dan satu tiang rusak. Dari arah Jalan Gaharu satu boks rusak dan tiang masih bagus.
Jalan Perintis Kemerdekaan/Jalan Sutomo, dari arah Jalan Perintis ke Jalan Sutomo terlihat ada 7 boks lampu yang rusak dan enam tiang traffic light tidak rusak, lokasi ini terlihat dijaga polisi tapi sama sekali tidak ada dijaga oleh Petugas Dishub Medan.
Begitu juga di Jalan M Yamin/Jalan Sutomo terdapat empat boks yang rusak, countdown masih hidup dan tiang sama sekali tidak rusak. Jalan M Yamin/Jalan Gaharu, dua boks dan tiang tidak rusak, persimpangan ini terlihat dijaga polisi dan sama sekali tidak ada dijaga oleh petugas Dishub Medan.
Simpang Jalan Ngumban Surbakti/Jalan Setia Budi terdapat 3 boks lampu yang rusak, di persimpangan ini terlihat pengendara kendaraan bingung untuk menentukan jalan sehingga lalu lintas semrawut, karena sama sekali tidak ada petugas Dishub Medan dan polisi yang menjaga di persimpangan, sementara traffic lightnya rusak.
Sekretaris Eksekutif Fitra Sumut, Rurita Ningrum mengatakan, penggunaan anggaran untuk penggantian traffic light yang rusak dialokasikan dari anggaran force mayor atau anggaran bencana, jelas sudah menyalahi.
Pasalnya, kerusakan traffic light itu bukan disebabkan karena bencana tetapi karena penyampaian aspirasi masyarakat.
“Tidak boleh anggaran bencana itu dialokasikan untuk penggantian traffic light. Anggaran itu untuk force mayor seperti bencana alam banjir dan lainnya. Kalau anggaran itu sudah digunakan, nantinya ketika ada bencana maka anggaran dari mana lagi yang akan diambil,” terang Rurita.
Dikatakannya, anggaran penggantian itu bisa dialokasikan melalui pengajuan anggaran P-APBD.
“Sebenarnya itu kan tidak terlalu mendesak. Sekarang juga kan sudah bisa menggunakan lampu pijar, untuk mengatasi kemacetan di persimpangan bisa dilakukan dengan menurunkan petugas Dishub ataupun petugas polisi, jadi sebenarnya tidak terlalu mendesak dan bisa diajukan nanti dalam P-APBD sehingga tidak perlu mengalokasikannya dari anggaran bencana,” terang Rurita.
Wali Kota Medan, Rahudman Harahap mengakui kalau anggaran penggantian traffic light yang rusak akibat aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM di Medan sudah diajukan oleh Dishub Medan.
“Iya anggarannya sudah diajukan. Kita mau pengadaan itu selesai tahun ini,” ucap Rahudman.
Ditegaskan Rahudman, penggantian traffic light yang rusak itu merupakan kebutuhan mendesak, sebagai tujuan untuk memperlancar arus lalulintas juga sebagai upaya untuk menata kawasan-kawasan kota, termasuk nantinya sekaligus penataan kawasan taman yang rusak akibat aksi unjuk rasa.
“Apalagi nanti tanggal 29 kita akan menggelar kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), nanti akan ada sektiar 30-an wali kota yang datang kemarin, makanya kita ingin Kota Medan ini kondusif, jadi itu memang kebutuhan kita,” tegas Rahudman.(adl)
