UNJUK RASA_Puluhan pedagang berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin (2/12). Mereka menuntut walikota segera melanjutkan kembali pembangunan pasar Kampung Lalang.
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Puluhan massa dari Persatuan Pedagang Kampung Lalang (P3KL) menuding Pemko Medan dan DPRD Medan tak pernah peduli dengan kondisi masyarakat, khususnya para pedagang.
“Bayangkan sejak 9 bulan lalu kami tidak bisa berjualan karena kios kami dirubuhkan. Bagaimana kelangsungan hidup kami. Para pedagang tercerai-berai di banyak tempat. Anak kami sudah tidak makan dan tidak sekolah,” teriak Koordinator Aksi, Hilda br Sinaga saat berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan, Jalan Raden Saleh Medan, Senin (4/12).
Sampai saat ini, kata perempuan berbaju kaos merah itu, mereka menilai tidak ada tanda-tanda Pasar Kampunglalang dibangun. Dengan kondisi ini, membuat para pedagang semakin kesulitan karena tidak bisa berjualan.
Saat menyampaikan tuntutan, massa menyebutkan pihak-pihak yang bertanggung jawab pembongkaran Pasar Kampunglalang secara paksa dan tidak manusiawi pada 23 Maret lalu. “Orang-orang yang terlibat itu, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Kepala Satpol PP M Sofyan, Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya dan Kabag Ops Polrestabes Medan, AKBP Doni Sembiring,” sebut mereka.
Massa juga menilai Wali Kota dan Dirut PD Pasar berbohong karena menyatakan pembangunan akan selesai 150 hari, ternyata bohong. Kemudian menuding Dinas Perkim-PR dan pemborong tidak memenuhi janji. “Kami juga minta perjanjian hitam di atas putih, kapan Pasar Kampunglalang akan dibangun. Kemudian berapa lama pengerjaannya dan pedagang harus dilibatkan dalam prose pembangunan,” ungkap massa.
Massa juga minta, setelah dibangun, 732 pedagang harus mendapat haknya kembali. Kios-kios harus gratis kepada 732 pedagang, sesuai janji di Kejari Medan. “Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan melapor kepada Presiden Joko Widodo,” kata mereka.
Puas berorasi di kantor wali kota, massa bergeser ke depan gedung DPRD Medan. Tak lama menyuarakan hal serupa, massa diterima perwakilan anggota dewan seperti Ilhamsyah, Anton Panggabean dan Ibnu Ubaydilla.
Ilhamsyah menerangkan, tidak mungkin lagi pembangunan Pasar Kampunglalang, mengingat waktu yang sudah jelang tutup tahun. Saat ini pihaknya bersama Pemko sedang membahas anggaran 2018 dimana ada mengalokasikan Rp23 miliar untuk pembangunan Pasar Kampunglalang.
