Randiman Tarigan
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hasil survei kepatuhan pelayanan publik Pemerintah Kota (Pemko) Medan dari Ombudsman RI perwakilan Sumut akhirnya sampai ke tangan Pj Walikota Medan, Randiman Tarigan, Selasa (5/1) sekira pukul 14.00 WIB. Survei itu dilakukan Ombudsman dari Maret hingga Oktober 2015 lalu, dan Pemko Medan mendapat zona kuning.
Sebuah respon di luar dugaan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, keluar dari seorang Randiman. Tak banyak basa-basi, Randiman menegaskan hasil survei tersebut akan dijadikannya sebagai bahan evaluasi terhadap SKPD di Pemko Medan. Bahkan Randiman akan mengadakan rapat besar dengan mengumpulkan seluruh SKPD, Camat, Lurah, dan Kepala Puskesmas untuk membahas hasil survei Ombudsman tersebut.
“Saya sangat mengapresiasi hasil survei ini. Saya sangat mendukung apa yang dilakukan Ombudsman. Nanti hari Senin atau Selasa akan saya adakan rapat dengan mereka,” ujar Randiman didampingi Kepala Inspektorat Medan, Farid Wajedi di rumah dinas Randiman di Jalan Sudirman Medan.
Di waktunya yang tinggal beberapa bulan lagi, Randiman berjanji akan membenahi pelayanan publik Pemko Medan. Survei tersebut adalah dasar untuk melangkah ke arah yang lebih baik. “Ini dasar saya untuk memperbaiki pelayanan publik. Insyaallah di waktu yang tinggal beberapa bulan ini saya akan memberikan kenang-kenangan yang istimewa untuk Pemko Medan,” ujarnya.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar sangat mengapresiasi sikap Randiman yang tidak merasa risih dengan hasil survei tersebut. Baginya, Randiman merupakan sosok pemimpin yang bisa menjadi harapan Kota Medan dalam memperbaiki pelayanan publik.
“Kejutan sekali mendengar respon pak Wali. Survei ini akan dijadikannya dasar melakukan perbaikan. Artinya pak Wali tidak merasa risih dengan hasilnya. Saya kira pemimpin seperti ini harus didukung. Dia punya komitmen meningkatkan pelayanan publik. Baiknya pelayanan publik sangat bergantung pada pemimpinnya,” ujar Abyadi.
Perlu diketahui, untuk Kota Medan beberapa SKPD yang meraih zona hijau yaitu, Dinas PU Binamarga, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Pollinmas), Badan Lingkungan Hidup, Dinas TRTB, Dinas Pertamanan, Dinas Perhubungan dan Dispenda. (win)
