MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut mendapat aplaus dari para anggota DPRD Sumut, Forkopinda, para pimpinan OPD, dan para wartawan, saat Ketua Fraksi Tondi Roni Tua Ssos menyatakan penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Penolakan itu disampaikan Tondi sesaat sebelum menyampaikan pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat dalam sidang paripurna dengan agenda pembahasan APBD P 2022, Rabu (7/9).
“Sebelum kami menyampaikan pendapat akhir, dalam rapat paripurna ini kami menyampaikan jika Fraksi Demokrat DPRD Sumatera menyatakan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Karena, menaikkan harga BBM sama dengan merusak sendi-sendi perekonomian rakyat,” kata Tondi disambut tepuk tangan peserta paripurna. Dalam rapat paripurna yang dihadiri Gubernur Sumut, Fraksi Demokrat menyatakan menerima Ranperda APBD P Pemprov Sumut tahun 2022 menjadi perda.
Kepada wartawan, Tondi mengatakan, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM saat ini sangat melukai hati rakyat. Apalagi di tengah pemulihan ekonomi yang masih tertatih akibat Pandemi Covid 19 yang berdampak luas jatuhnya derajat kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Kenaikan BBM itu, sebut Bendahara DPD Partai Demokrat Sumut ini, secara otomatis sangat berdampak luas pada perekenomian rakyat.
“Dengan kenaikan harga BBM yang cukup signifikan seperti harga pertalite yang Rp10.000 per liter dimungkinkan akan berdampak terutama dengan naiknya berbagai kebutuhan pokok sehari-hari secara tak terkendali dan menaiknya tarif transportasi angkutan umum dan lainnya”, kata Tondi Roni Tua.
Tondi menambahkan keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM tersebut sangat berpotensi menambah kesusahan ditengah masyarakat serta berpotensi menambah angka kemiskinan. “Keputusan pemerintah terhadap kenaikan BBM ini tidak menunjukkan rasa peduli dan sensitivitas pemerintah pada publik dan rakyat, karena tidak melihat, tidak mendengar asprirasi publik yang gencar menolak kenaikan BBM”, sebut mantan Plt Ketua DPC Partai Demokrat Palas tersebut.
Menurut Tondi Roni Tua, tindakan pemerintah menaikkan harga BBM sangat tidak tepat dikarenakan masyarakat lagi pemulihan ekonomi akibat Pandemi Civid-19 yang sudah 2 tahun belakangan ini. “Karenanya Fraksi Demokrat DPRD Sumut menolak dengan tegas kenaikan BBM. Dan harapan kita pemerintah dapat mengevaluasi kembali kenaikan BBM tersebut”, pungkas Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Tondi Roni Tua. (adz)
