Proyek Tol Kualanamu-Tebingtinggi Dimulai Januari

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Progres proyek-proyek pembangunan jalan tol di Sumut seperti tol Medan-Binjai maupun Medan-Kualanamu-Tebingtinggi berjalan sesuai rencana. Pembebasan lahan untuk kedua proyek tersebut hampir rampung dan diharapkan pembangunan fisik dapat segera dimulai.

Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, mengatakan, pembangunan Jalan tol Medan-Binjai tetap berjalan sesuai rencana, di mana proses pembebasan lahan hampir tuntas. Bahkan pemerintah sudah membayar Rp20,2 miliar ganti rugi 70 persen lahan yang merupakan milik PTPN II.

Gatot berharap proyek fisik pembangunan Jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, juga segera dimulai sehingga tol yang dapat mengurai kemacetan di Jalinsum itu dapat selesai pada 2016.

“Saat ini hampir tidak ada kendala soal pembebasan lahan yang sudah hampir rampung dan tinggal 17 persen lagi,” katanya kepada wartawan, Kamis (8/1).

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Sumut, Effendy Pohan, menjelaskan, proses pelepasan lahan PTPN II sudah selesai dengan terbitnya surat keputusan pemegang Saham PTPN II  Nomor 824/MBU/12/2014-Nomor3.00/SKPTS/07/2014 tanggal 30 Desember 2014. Sementara30 persen sisa lahan lagi adalah milik masyarakat dan lahan TNI Angkatan Laut. Begitupun, pemerintah juga sudah menyiapkan dana untuk proses ganti rugi lahan. Tahun ini diharapkan sudah tuntas semua. “Lahan warga TNI AL itu bukan pemukiman. Jadi, penyelesaiannya lebih mudah. Dari sisi dana tidak ada masalah,” ungkapnya.

Dengan tuntasnya pembebasan lahan itu, lanjutnya, Pemprov Sumut berharap PT Hutama Karya selaku pemegang mandat pengerjaan proyek jalan tol trans Sumatera itu bisa segera turun ke lapangan dan mulai melakukan pekerjaan.

“Kita berharap pekerjaannya segera ditindaklanjuti Hutama Karya yang mendapat amanat Perppres 100 tahun 2014 selaku pelaksana proyek tersebut. Sesuai harapan, lahan yang sudah clear itu dikerjakan lebih dulu,” ucapnya.

Kemudian proyek jalan tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi (MKTT), sebutnya, juga tidak ada persoalan. Untuk Jalan tol Medan-Kualanamu proyeknya sudah dikerjakan. Saat ini progresnya mencapai 30 persen. Pekerjaannya sendiri dilakukan perusahaan China dan Hutama Karya. Proyek yang dimulai 13 Desember 2013 ini diyakini selesai sesuai sesuai kontrak 900 hari kerja.

Sementara untuk sesi dua, jalan tol Kualanamu-Tebingtinggi, kata Pohan, proses pembebasan lahannya sudah tuntas 83 persen. Sisanya lagi 17 persen lahan yang belum bebas di seputaran Tanjungmorawa. “Sebenarnya juga tidak ada persoalan. Soalnya, selain dananya ada, proses ganti ruginya juga akan cepat tuntas karena berdasarkan UU No2 Tahun 2012 berdasarkan nilai appraisal,” ujarnya.

Proyek jalan tol Kualanamu-Tebingtinggi dikerjakan PT Hutama Karya dengan BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol). Pekerjaannya akan dilakukan Januari ini. “Sesuai harapan Gubsu, dikerjakan dulu lahan yang sudah bebas. Paling tidak, sudah terbuka gate to gate seperti Barakan-Tebingtinggi. Dengan begitu, kemacetan di Sei Rampah sudah bisa terurai,” jelasnya.

Menurut Pohan, baik proyek jalan tol Medan-Binjai maupun Medan-Kualanamu-Tebingtinggi, tidak terlepas dari usaha kerja Pemprovsu sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. “Walaupun dinilai kurang menguntungkan dari sisi ekonomi, namun jalan tol ini bisa mempercepat pembangunan di Sumatera Utara khususnya,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, ke depan infrastruktur di Sumut juga akan ditingkatkan secara signifikan. Soalnya, Sumut bakal diberi Rp845 miliar dari pemerintah pusat. Dana itu untuk peningkatan infrastruktur jalan nasional lintas barat dan jalan lingkar luar Danau Toba. “Sesuai pembahasan RAPBN 2015, kita mendapat alokasi Rp845 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum. Ini baru pertama kali. Kita mendapat alokasi anggaran besar. Anggaran itu untuk pembangunan jalan nasional lintas barat seperti Simpang Aek Rambe-Singkong-Batu Mendong. Kemudian, jalan Batangtoru-Simpang Aek Rambe. Kita perkirakan sampai 2018, maka target 95 persen jalan mantap nasional tercapai,” ucapnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Progres proyek-proyek pembangunan jalan tol di Sumut seperti tol Medan-Binjai maupun Medan-Kualanamu-Tebingtinggi berjalan sesuai rencana. Pembebasan lahan untuk kedua proyek tersebut hampir rampung dan diharapkan pembangunan fisik dapat segera dimulai.

Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, mengatakan, pembangunan Jalan tol Medan-Binjai tetap berjalan sesuai rencana, di mana proses pembebasan lahan hampir tuntas. Bahkan pemerintah sudah membayar Rp20,2 miliar ganti rugi 70 persen lahan yang merupakan milik PTPN II.

Gatot berharap proyek fisik pembangunan Jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, juga segera dimulai sehingga tol yang dapat mengurai kemacetan di Jalinsum itu dapat selesai pada 2016.

“Saat ini hampir tidak ada kendala soal pembebasan lahan yang sudah hampir rampung dan tinggal 17 persen lagi,” katanya kepada wartawan, Kamis (8/1).

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Sumut, Effendy Pohan, menjelaskan, proses pelepasan lahan PTPN II sudah selesai dengan terbitnya surat keputusan pemegang Saham PTPN II  Nomor 824/MBU/12/2014-Nomor3.00/SKPTS/07/2014 tanggal 30 Desember 2014. Sementara30 persen sisa lahan lagi adalah milik masyarakat dan lahan TNI Angkatan Laut. Begitupun, pemerintah juga sudah menyiapkan dana untuk proses ganti rugi lahan. Tahun ini diharapkan sudah tuntas semua. “Lahan warga TNI AL itu bukan pemukiman. Jadi, penyelesaiannya lebih mudah. Dari sisi dana tidak ada masalah,” ungkapnya.

Dengan tuntasnya pembebasan lahan itu, lanjutnya, Pemprov Sumut berharap PT Hutama Karya selaku pemegang mandat pengerjaan proyek jalan tol trans Sumatera itu bisa segera turun ke lapangan dan mulai melakukan pekerjaan.

“Kita berharap pekerjaannya segera ditindaklanjuti Hutama Karya yang mendapat amanat Perppres 100 tahun 2014 selaku pelaksana proyek tersebut. Sesuai harapan, lahan yang sudah clear itu dikerjakan lebih dulu,” ucapnya.

Kemudian proyek jalan tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi (MKTT), sebutnya, juga tidak ada persoalan. Untuk Jalan tol Medan-Kualanamu proyeknya sudah dikerjakan. Saat ini progresnya mencapai 30 persen. Pekerjaannya sendiri dilakukan perusahaan China dan Hutama Karya. Proyek yang dimulai 13 Desember 2013 ini diyakini selesai sesuai sesuai kontrak 900 hari kerja.

Sementara untuk sesi dua, jalan tol Kualanamu-Tebingtinggi, kata Pohan, proses pembebasan lahannya sudah tuntas 83 persen. Sisanya lagi 17 persen lahan yang belum bebas di seputaran Tanjungmorawa. “Sebenarnya juga tidak ada persoalan. Soalnya, selain dananya ada, proses ganti ruginya juga akan cepat tuntas karena berdasarkan UU No2 Tahun 2012 berdasarkan nilai appraisal,” ujarnya.

Proyek jalan tol Kualanamu-Tebingtinggi dikerjakan PT Hutama Karya dengan BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol). Pekerjaannya akan dilakukan Januari ini. “Sesuai harapan Gubsu, dikerjakan dulu lahan yang sudah bebas. Paling tidak, sudah terbuka gate to gate seperti Barakan-Tebingtinggi. Dengan begitu, kemacetan di Sei Rampah sudah bisa terurai,” jelasnya.

Menurut Pohan, baik proyek jalan tol Medan-Binjai maupun Medan-Kualanamu-Tebingtinggi, tidak terlepas dari usaha kerja Pemprovsu sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. “Walaupun dinilai kurang menguntungkan dari sisi ekonomi, namun jalan tol ini bisa mempercepat pembangunan di Sumatera Utara khususnya,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, ke depan infrastruktur di Sumut juga akan ditingkatkan secara signifikan. Soalnya, Sumut bakal diberi Rp845 miliar dari pemerintah pusat. Dana itu untuk peningkatan infrastruktur jalan nasional lintas barat dan jalan lingkar luar Danau Toba. “Sesuai pembahasan RAPBN 2015, kita mendapat alokasi Rp845 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum. Ini baru pertama kali. Kita mendapat alokasi anggaran besar. Anggaran itu untuk pembangunan jalan nasional lintas barat seperti Simpang Aek Rambe-Singkong-Batu Mendong. Kemudian, jalan Batangtoru-Simpang Aek Rambe. Kita perkirakan sampai 2018, maka target 95 persen jalan mantap nasional tercapai,” ucapnya. (prn/ila)