31.7 C
Medan
Monday, May 20, 2024

Pembangunan Tanggul Rob Belawan, Pemprov Akui Tak Dilibatkan

no picture

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejauh ini belum mendapat koordinasi dari Pemko Medan maupun Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, terkait rencana pembangunan tanggul rob, Belawan.

Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, Anda Subrata, mengungkapkan bahwa informasi yang diperolehnya bahwa sudah ada rencana pembangunan tanggul rob Belawan pada saatn

Rapat Koordinasi Teknis, di Jakarta beberapa waktu lalu. Hanya saja secara teknis dan detil, pihaknya belum ada koordinasi dengan BWSS II dan Pemko Medan.

“Sebenarnya kalau untuk urusan tanggul tanggung jawab BWS, pemprov tidak dilibatkan. Tapi kalau saya tidak salah, waktu Rakortek tempo hari program tersebut ada masuk namun belum diketahui kapan realisasinya. Dan sejauh ini juga tidak ada koordinasi ke kami dari instansi terkait,” ujarnya menjawab Sumut Pos, Kamis (9/5).

Menurutnya tidak hanya persoalan tanggul, bendungan dan normalisasi sungai notabene urusan dan tanggung jawab tersebut ada di BWS. Karenanya Pemprovsu dalam hal ini tidak ada beririsan langsung akan urusan dimaksud. “Jika pun ada tentu hanya sebatas koordinasi. Tapi ya kembali lagi, setahu kami belum ada untuk urusan rencana pembangunan tanggul rob melibatkan pemprov,” katanya.

Diketahui, pembangunan tanggul rob Belawan sebagai upaya meminimalisir dampak air pasang atau rob yang kerap dirasakan masyarakat Medan Utara. Namun sayang sejak beberapa tahun lalu Pemko Medan mengusulkan rencana tersebut ke pusat, belum ada respon yang konkrit hingga kini.

Sayangnya, Kepala BWSS II Roy Panagom Pardede enggan memberi keterangan mengenai rencana pembangunan tanggul rob Belawan. Berulangkali dihubungi ke nomor seluler dan via pesan singkat WhatsApp, ia tidak menjawab.

Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman sebelumnya mengatakan, pihaknya tetap mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pembangunan tanggul rob Belawan. Pasalnya sampai kini memang belum ada tanda-tanda pembangunan infrastruktur tersebut kapan dikerjakan.

“Kita sudah berupaya keras mengusulkan permohonan pembangunan tanggul rob. Tapi memang belum ada jawaban dari pusat melalui Kemen PUPR. Pada prinsipnya Pemko tetap mendesak,” ujarnya.

Pihaknya sudah dengan banyak cara mengusulkan kepada pemerintah pusat. Baik secara langsung pada beberapa kali kesempatan, maupun via perwakilan DPR dapil Sumut dan anggota DPD RI. “Bahkan kita sudah serahkan konsep dan gambarnya lengkap. Ke legislatif kita di sini (Sumut) dan DPD pun sudah kita coba. Tapi tetap saja masih menunggu sampai sekarang,” ujarnya.

Menurutnya memang harus dana APBN yang mampu membangun tanggul rob di Belawan. Sebab jika menggunakan APBD Medan tidak akan sanggup untuk membiayainya. “Anggarannya sangat besar. APBD kita tak akan sanggup. Semua cara sudah kita lakukan dan tempuh, tapi memang sampai sekarang belum ada jawaban,” katanya.

Bahkan ia juga mengungkapkan, pernah di satu acara penting yang dihadiri stakeholder dari Kemen PUPR, BNPB dan lainnya, Wali Kota Dzulmi Eldin kembali menanyakan usulan tersebut. “Jawabannya selalu iya, tapi sampai sekarang belum ada progres sama sekali,” kata mantan Kepala BPPT Medan itu. “Intinya Pemko tidak pernah menyerah untuk menggolkan program tersebut. Tetap mendesak dan meminta pusat segera merealisasikannya,” pungkas Wiriya. (prn/ila)

no picture

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejauh ini belum mendapat koordinasi dari Pemko Medan maupun Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, terkait rencana pembangunan tanggul rob, Belawan.

Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, Anda Subrata, mengungkapkan bahwa informasi yang diperolehnya bahwa sudah ada rencana pembangunan tanggul rob Belawan pada saatn

Rapat Koordinasi Teknis, di Jakarta beberapa waktu lalu. Hanya saja secara teknis dan detil, pihaknya belum ada koordinasi dengan BWSS II dan Pemko Medan.

“Sebenarnya kalau untuk urusan tanggul tanggung jawab BWS, pemprov tidak dilibatkan. Tapi kalau saya tidak salah, waktu Rakortek tempo hari program tersebut ada masuk namun belum diketahui kapan realisasinya. Dan sejauh ini juga tidak ada koordinasi ke kami dari instansi terkait,” ujarnya menjawab Sumut Pos, Kamis (9/5).

Menurutnya tidak hanya persoalan tanggul, bendungan dan normalisasi sungai notabene urusan dan tanggung jawab tersebut ada di BWS. Karenanya Pemprovsu dalam hal ini tidak ada beririsan langsung akan urusan dimaksud. “Jika pun ada tentu hanya sebatas koordinasi. Tapi ya kembali lagi, setahu kami belum ada untuk urusan rencana pembangunan tanggul rob melibatkan pemprov,” katanya.

Diketahui, pembangunan tanggul rob Belawan sebagai upaya meminimalisir dampak air pasang atau rob yang kerap dirasakan masyarakat Medan Utara. Namun sayang sejak beberapa tahun lalu Pemko Medan mengusulkan rencana tersebut ke pusat, belum ada respon yang konkrit hingga kini.

Sayangnya, Kepala BWSS II Roy Panagom Pardede enggan memberi keterangan mengenai rencana pembangunan tanggul rob Belawan. Berulangkali dihubungi ke nomor seluler dan via pesan singkat WhatsApp, ia tidak menjawab.

Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman sebelumnya mengatakan, pihaknya tetap mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pembangunan tanggul rob Belawan. Pasalnya sampai kini memang belum ada tanda-tanda pembangunan infrastruktur tersebut kapan dikerjakan.

“Kita sudah berupaya keras mengusulkan permohonan pembangunan tanggul rob. Tapi memang belum ada jawaban dari pusat melalui Kemen PUPR. Pada prinsipnya Pemko tetap mendesak,” ujarnya.

Pihaknya sudah dengan banyak cara mengusulkan kepada pemerintah pusat. Baik secara langsung pada beberapa kali kesempatan, maupun via perwakilan DPR dapil Sumut dan anggota DPD RI. “Bahkan kita sudah serahkan konsep dan gambarnya lengkap. Ke legislatif kita di sini (Sumut) dan DPD pun sudah kita coba. Tapi tetap saja masih menunggu sampai sekarang,” ujarnya.

Menurutnya memang harus dana APBN yang mampu membangun tanggul rob di Belawan. Sebab jika menggunakan APBD Medan tidak akan sanggup untuk membiayainya. “Anggarannya sangat besar. APBD kita tak akan sanggup. Semua cara sudah kita lakukan dan tempuh, tapi memang sampai sekarang belum ada jawaban,” katanya.

Bahkan ia juga mengungkapkan, pernah di satu acara penting yang dihadiri stakeholder dari Kemen PUPR, BNPB dan lainnya, Wali Kota Dzulmi Eldin kembali menanyakan usulan tersebut. “Jawabannya selalu iya, tapi sampai sekarang belum ada progres sama sekali,” kata mantan Kepala BPPT Medan itu. “Intinya Pemko tidak pernah menyerah untuk menggolkan program tersebut. Tetap mendesak dan meminta pusat segera merealisasikannya,” pungkas Wiriya. (prn/ila)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/