Proyek Fisik Dikerjakan Usai Lebaran

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pemko Medan diyakini baru akan memulai pekerjaan fisik seperti jalan dan drainase usai Lebaran nanti. Hal ini mengingat tingginya aktivitas masyarakat dan lalu lintas di Kota Medan selama Ramadan, dapat mengganggu kelancaran pembangunan.

“Kita khawatir karena ini mau mudik dan sebagainya, masyarakat terganggu dengan pembangunan. Sepertinya kita mulai dan memaksimalkan setelah Lebaran,” kata Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution, kepada Sumut Pos, Jumat (9/6).

Melalui laporan Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Setdako Medan yang disampaikan padanya, diketahui sudah 209 paket pekerjaan selesai lelang. Sebanyak 22 paket, di antaranya dalam proses tahapan lelang, 6 paket dalam proses verifikasi berkas. “Ya, itu data terbaru terhitung 5 Juni 2017. Jadi 209 paket ini siap untuk dilelangkan,” sebut Akhyar.

Secara bertahap, penenderan lelang proyek ini terus dilakukan. Pemko akan terus mengebut pekerjaan fisik mengingat hampir Rp1,1 triliun APBD di 2017, telah digelontorkan untuk infrastruktur. “Ini akan terus menyusul sesuai dokumen yang diverifikasi Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan,” sambungnya.

Sebelumnya, terhitung sampai 31 Mei 2017, sebanyak 241 paket pekerjaan siap dikerjakan Dinas PU Kota Medan. Pekerjaan meliputi pemeliharaan/pembetonan jalan, dan perbaikan saluran drainase. Adapun pekerjaan pembetonan atau pemeliharaan jalan yang akan dilakukan, seperti Jalan Denai (pembetonan), Jalan Krakatau (pembetonan), Jalan Bilal, pengaspalan Jalan Yos Sudarso (mulai Jalan Glugur sampai Brayan), pembetonan Jalan AH Hakim (mulai dari Jalan Wahidin sampai Jalan Sutrisno).

Selanjutnya Jalan Gaperta (lanjutan pembetonan), Jalan Gatot Subroto, Jalan Aluminum I, Jalan Mandala By Pass (lanjutan). Berikutnya di pengaspalan di Jalan Laksana, Jalan Gedung Arca sampai Jalan Halat, Jalan Madong Lubis, Jalan Pattimura, dan Jalan Djamin Ginting simpang Jalan Nyak Makam. “Itu semua sudah prioritas. Terutama mana yang selama ini menjadi keluhan masyarakat kita jawab dulu, serta secara teknis bisa dilaksanakan,” katanya.

Ketua Komisi D DPRD Medan Sahat Simbolon mengatakan, hingga triwulan II tahun ini serapan anggaran proyek fisik di Dinas PU Kota Medan masih kisaran 20 persen. Hal itu pihaknya ketahui melakukan kunjungan kerja ke Dinas PU, baru-baru ini. “Istilahnya baru tahapan administrasi saja yang dikerjakan sejauh ini. Seperti dokumen pelelangan dan kontrak dengan rekanan,” katanya.

Pihaknya mengingatkan, Pemko Medan tidak menunda pekerjaan fisik atau pembangunan, sebab anggaran yang digelontorkan tahun ini sangat fantastis. “Kami perkirakan Juli atau Agustus baru mulai dikerjakan. Karena sekarang ini mereka disibukkan dengan urusan dokumen pelelangan tender proyek,” ujarnya.

Politisi Gerindra ini juga menekankan, bahwa pihaknya siap mengawal jalannya pembangunan di Kota Medan yang sudah masuk dalam program kerja di Dinas PU. “Ya, ketika pekerjaan dimulai kami akan turut mengawasi dan lakukan tinjauan langsung ke lapangan. Pada prinsipnya Komisi D terus mendesak pembangunan cepat terealisasi, agar masyarakat segera menikmati hasilnya. Sebab kita tidak ingin anggaran yang ada malah terjadi SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran, Red),” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pemko Medan diyakini baru akan memulai pekerjaan fisik seperti jalan dan drainase usai Lebaran nanti. Hal ini mengingat tingginya aktivitas masyarakat dan lalu lintas di Kota Medan selama Ramadan, dapat mengganggu kelancaran pembangunan.

“Kita khawatir karena ini mau mudik dan sebagainya, masyarakat terganggu dengan pembangunan. Sepertinya kita mulai dan memaksimalkan setelah Lebaran,” kata Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution, kepada Sumut Pos, Jumat (9/6).

Melalui laporan Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Setdako Medan yang disampaikan padanya, diketahui sudah 209 paket pekerjaan selesai lelang. Sebanyak 22 paket, di antaranya dalam proses tahapan lelang, 6 paket dalam proses verifikasi berkas. “Ya, itu data terbaru terhitung 5 Juni 2017. Jadi 209 paket ini siap untuk dilelangkan,” sebut Akhyar.

Secara bertahap, penenderan lelang proyek ini terus dilakukan. Pemko akan terus mengebut pekerjaan fisik mengingat hampir Rp1,1 triliun APBD di 2017, telah digelontorkan untuk infrastruktur. “Ini akan terus menyusul sesuai dokumen yang diverifikasi Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan,” sambungnya.

Sebelumnya, terhitung sampai 31 Mei 2017, sebanyak 241 paket pekerjaan siap dikerjakan Dinas PU Kota Medan. Pekerjaan meliputi pemeliharaan/pembetonan jalan, dan perbaikan saluran drainase. Adapun pekerjaan pembetonan atau pemeliharaan jalan yang akan dilakukan, seperti Jalan Denai (pembetonan), Jalan Krakatau (pembetonan), Jalan Bilal, pengaspalan Jalan Yos Sudarso (mulai Jalan Glugur sampai Brayan), pembetonan Jalan AH Hakim (mulai dari Jalan Wahidin sampai Jalan Sutrisno).

Selanjutnya Jalan Gaperta (lanjutan pembetonan), Jalan Gatot Subroto, Jalan Aluminum I, Jalan Mandala By Pass (lanjutan). Berikutnya di pengaspalan di Jalan Laksana, Jalan Gedung Arca sampai Jalan Halat, Jalan Madong Lubis, Jalan Pattimura, dan Jalan Djamin Ginting simpang Jalan Nyak Makam. “Itu semua sudah prioritas. Terutama mana yang selama ini menjadi keluhan masyarakat kita jawab dulu, serta secara teknis bisa dilaksanakan,” katanya.

Ketua Komisi D DPRD Medan Sahat Simbolon mengatakan, hingga triwulan II tahun ini serapan anggaran proyek fisik di Dinas PU Kota Medan masih kisaran 20 persen. Hal itu pihaknya ketahui melakukan kunjungan kerja ke Dinas PU, baru-baru ini. “Istilahnya baru tahapan administrasi saja yang dikerjakan sejauh ini. Seperti dokumen pelelangan dan kontrak dengan rekanan,” katanya.

Pihaknya mengingatkan, Pemko Medan tidak menunda pekerjaan fisik atau pembangunan, sebab anggaran yang digelontorkan tahun ini sangat fantastis. “Kami perkirakan Juli atau Agustus baru mulai dikerjakan. Karena sekarang ini mereka disibukkan dengan urusan dokumen pelelangan tender proyek,” ujarnya.

Politisi Gerindra ini juga menekankan, bahwa pihaknya siap mengawal jalannya pembangunan di Kota Medan yang sudah masuk dalam program kerja di Dinas PU. “Ya, ketika pekerjaan dimulai kami akan turut mengawasi dan lakukan tinjauan langsung ke lapangan. Pada prinsipnya Komisi D terus mendesak pembangunan cepat terealisasi, agar masyarakat segera menikmati hasilnya. Sebab kita tidak ingin anggaran yang ada malah terjadi SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran, Red),” pungkasnya. (prn/ila)