26 C
Medan
Tuesday, February 25, 2025
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

DPW APBMI Sumut Melawan

Terkait tarif biaya bongkar muat, DPP APBMI sebut, penetapan tarif telah disepakati dalam koridor beberapa aturan, tentang Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayaran Jasa Bongkar Muat. Menurut DPP APBMI, itu sudah berulang kali diusulkan APBMI untuk direvisi sejak 2014 lalu.

โ€œBerbagai usulan seperti sistem upah borongan yang kita usulkan, karena selama ini diwajibkan pemerintah menggunakan sistem upah harian, sama sekali tidak diimplementasikan. Meski sudah dibahas seluruh stekholder pengelola pelabuhan dalam sejumlah rapat sejak 2014. Intinya masalah dwelling time bukan merupakan lamanya proses bongkar muat, tapi proses mekanisme menyangkut dokumen barang di dermaga BICT,โ€ tandas Ketua Umum DPP APBMI, Sodik Harjono.

Menanggapi Prapid yang dilayangkan oleh DPW APBMI Sumut, Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting menyebutkan, hal tersebut sah-sah saja. Kata Rina, itu merupakan hak daripada kuasa hukum DPW APBMI Sumut.

โ€œKalau mereka mau mengajukan Prapid (Pra Peradilan), tidak masalah. Mereka berhak mengajukan itu melalui kuasa hukum. Pengajuan itu tidak menghalangi proses penyidikan,โ€ kata mantan Kapolres Binjai ini.

Informasi diperoleh, ada sembilan terperiksa oleh polisi. Itu adalah, empat dari PT Pelindo I, tiga dari Bea Cukai, seorang dari Otoritas Pelabuhan dan seorangnya lagi dari Syahbandar.

Menurut Rina, ada sepuluh orang yang sudah diperiksa Poldasu. โ€œSaya belum dapat datanya dari instansi mana saja. Ada sembilan saksi dan satu tersangka yang diperiksa,โ€ ujar Rina via telepon.

Saat ditanya soal fakta-fakta baru yang ditemukan Timsus di Dermaga BICT, Rina memohon agar masyarakat dapat untuk bersabar. Menurut Rina, tim saat ini tengah bekerja mendalami kasus tersebut. (ted/adz)

Terkait tarif biaya bongkar muat, DPP APBMI sebut, penetapan tarif telah disepakati dalam koridor beberapa aturan, tentang Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayaran Jasa Bongkar Muat. Menurut DPP APBMI, itu sudah berulang kali diusulkan APBMI untuk direvisi sejak 2014 lalu.

โ€œBerbagai usulan seperti sistem upah borongan yang kita usulkan, karena selama ini diwajibkan pemerintah menggunakan sistem upah harian, sama sekali tidak diimplementasikan. Meski sudah dibahas seluruh stekholder pengelola pelabuhan dalam sejumlah rapat sejak 2014. Intinya masalah dwelling time bukan merupakan lamanya proses bongkar muat, tapi proses mekanisme menyangkut dokumen barang di dermaga BICT,โ€ tandas Ketua Umum DPP APBMI, Sodik Harjono.

Menanggapi Prapid yang dilayangkan oleh DPW APBMI Sumut, Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting menyebutkan, hal tersebut sah-sah saja. Kata Rina, itu merupakan hak daripada kuasa hukum DPW APBMI Sumut.

โ€œKalau mereka mau mengajukan Prapid (Pra Peradilan), tidak masalah. Mereka berhak mengajukan itu melalui kuasa hukum. Pengajuan itu tidak menghalangi proses penyidikan,โ€ kata mantan Kapolres Binjai ini.

Informasi diperoleh, ada sembilan terperiksa oleh polisi. Itu adalah, empat dari PT Pelindo I, tiga dari Bea Cukai, seorang dari Otoritas Pelabuhan dan seorangnya lagi dari Syahbandar.

Menurut Rina, ada sepuluh orang yang sudah diperiksa Poldasu. โ€œSaya belum dapat datanya dari instansi mana saja. Ada sembilan saksi dan satu tersangka yang diperiksa,โ€ ujar Rina via telepon.

Saat ditanya soal fakta-fakta baru yang ditemukan Timsus di Dermaga BICT, Rina memohon agar masyarakat dapat untuk bersabar. Menurut Rina, tim saat ini tengah bekerja mendalami kasus tersebut. (ted/adz)

spot_img

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

spot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru

/