MEDAN, SUMUTPOS.CO – Buruh kembali turun ke jalan menggelar aksi tolak upah murah. Tuntuan mereka tetap dengan permasalahan yang sama, agar Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) membatalkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang hanya Rp1,9 juta.
Di depan Gedung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), ribuan buruh berdemonstrasi. Akibat aksi ini Jalan Pangeran Dipenogoro macat total. Polisi menutup akses jalan menuju Jalan Dipenogoro dari Jalan Sudirman, Medan.
Ribuan buruh yang terun ke jalan agar Gubsu merevisi besaran Upah UMP 2017 yang hanya mengalami kenaikan 8,5 persen dari tahun 2016.”Kita berharap gubernur dapat merevisi ketetapan tersebut dan menaikkan UMP di atas 8,5 persen” kata Ketua DPC SBSI 92 Kota Medan, Adijon JB Sitanggang, kepada wartawan Kamis (10/11).
Buruh menilai, UMP Sumut 2017 harusnya naik hingga 25 persen dari tahun 2016 berdasarkan standar Kriteria Hidup Layak (KHL) yang mereka buat. Akan tetapi Pemprovsu menurutnya hanya menyepakati UMP berdasarkan ketentuan PP No 78 tahun 2015 yang menurut mereka tidak pro terhadap kondisi buruh.
“Anehnya Gubernur tetap ngotot menetapkan itu. Kami curiga gubernur ini ikut bermain dalam penetapan UMP 2017,” ujarnya.
Diketahui ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan kenaikan UMP Sumut 2017 sebesar 8,5 persen. Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah mencabut PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan mendesak agar Pemda/Pemko menaikkan upah masing-masing 25 persen.
Aksi ini berlangsung cukup alot. Akhirnya setelah berorasi kuranglebih tiga jam, perwakilan massa buruh akhirnya diterima oleh perwakilan Pemprov Sumut. Tidak diketahui apa yang dibicarakan antara perwakilan buruh dengan pihak Pemprovsu.
Hingga pukul 5 sore aksi di depan Kantor Gubsu masih berlangsung. Buruh mengancm akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi hingga Gubsu mengubah kenaikan UMP di Sumut.
Aksi demo buruh serupa menolak UMP Sumut juga berlangsung di Belawan. Namun demo tersebut tidak sampai menghambat pelayanan jasa di pelabuhan Belawan. Meski pintu masuk dijaga ketat polisi, tapi aktivitas bongkar muat tetap berjalan normal, Kamis (10/11) kemarin.
Akses masuk ke pelabuhan di jaga aparat keamanan dan disiapkan petikemas untuk menutup pintu masuk pelabuhan guna mengantisipasi kedatangan massa buruh.
Namun, para buruh yang berasal dari berbagai perusahaan di Kawasan Industri Medan (KIM), tidak berkonvoi mengarah ke obyek vital pelabuhan Belawan. Melainkan bergerak menuju ke arah Medan.
Kepala Humas Syahbandar Pelabuhan Belawan, Wasfina mengatakan, aksi demo buruh pada 10 November tidak mengarah ke kawasan pelabuhan, sehingga tidak sampai menghambat pelayanan jasa kepelabuhanan di Belawan.
“Tidak ada hambatan, jasa pelayanan di pelabuhan Belawan berjalan normal dan lancar,” ujar Wasfina.
Namun, lanjutnya, untuk mengantisipasi dan tetap menjaga keamanan maupun kenyamanan pengguna jasa di pelabuhan Belawan saat demo buruh, sudah dilakukan koordinasi dengan pihak kepolisian serta instansi terkait
lainnya.”Sebagai antisipasi, sebelumnya telah dilakukan rapat koordinasi supaya kegiatan jasa kepelabuhanan maupun lainnya tidak terganggu,” katanya.
Terpisah, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Tri Setyadi Arnoto mengungkapkan, situasi keamanan di sejumlah obyek vital baik di pelabuhan maupun di Kawasan Industri Medan, tetap aman dan kondusif.”Konvoi massa buruh dari KIM berlangsung tertib, kita melakukan pengamanan dan pengawalan hingga ke Medan,” terang, Tri Setyadi.(mag-1/rul/ila)
