JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Jokowi Widodo tak main-main dalam memberantas narkotika di Indonesia. Setelah mencanangkan program darurat narkoba, pria yang baru dikaruniai seorang cucu ini mewacanakan agar Badan Narkotika Nasional (BNN) setara dengan kementerian.
Wacana itu diembuskan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Panjaitan. Menurutnya, agar kerja BNN maksimal, sudah sepatutnya BNN langsung di bawah komando presiden.
“Yang pertama, BNN harus diperkuat dan presiden sudah setuju. Presiden juga perintahkan kepada saya untuk review BNN,” kata Luhut di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, kemarin.
Selama ini, kata Luhut, BNN kerap tersandung masalah perizinan, sarana, dan prasarana. Sehingga, kerja BNN dalam penanganan pada bandar narkoba tidak maksimal meski Kepala BNN ialah Komjen Budi Waseso (Buwas) yang terkenal garang.
”Menurut hemat saya sangat memprihatinkan. Ya mungkin spiritnya masih kuat karena dipimpin Pak Buwas. Pak Buwas ini memang buas. Jadi anggota harus dukung,” jelasnya.
Luhut mengatakan, saat ini wacana untuk menggodok BNN setingkat kementerian tengah berjalan. Luhut menjanjikan paling lambat Buwas dan BNN setara dengan menteri pada bulan April 2016.
“Minggu depan atau bulan ini Perpres sudah keluar. Presiden akan lantik ulang Kepala BNN. Statusnya akan ditingkatkan untuk peran BNN,” tegasnya.
Selain itu, jelas Luhut, Kepres pengangkatan pejabat deputi telah resmi ditandatangani. Luhut mengklaim, Kepres itu ditantangani presiden di depannya.
“Deputi pemberantasan sudah mulai efektif mulai kemarin. Itu sudah ditandatangani,” pungkasnya.
Rencana pemerintah untuk menaikkan status BNN menjadi setingkat kementerian memuculkan dilema dalam sistem kepangkatan kapolisian. Sebab, bila BNN menjadi setingkat kementerian, kepala BNN bisa sederajat dengan Kapolri: jenderal berbintang empat. Dengan demikian, Polri bakal memiliki dua jenderal berbintang empat.
