Pengamat sosial politik USU Agus Suriadi menilai, pada debat perdana pekan lalu sebenarnya kedua paslon tidak menguasai tentang persoalan Sumut secara utuh sehingga visi misi keduanya tidak sesuai kondisi riil di Sumut. “Harus diingat, visi misi paslon yang menang nantinya akan menjadi visi misi daerah. Jadi, bagaimana mau jadi visi misi daerah kalau kemudian visi misi yang dibuat tidak melihat arah kebijakan pembangunan jangka panjang Sumut yang tertuang dalam RPJPD Sumut dan tidak memahami arah kebijakan dan prioritas pembangunan Sumut yang dibutuhkan lima tahun ke depan,” terangnya.
Pemaparan visi misi paslon bukan hanya selera dari paslon, kemudian diinterpretasikan berdasarkan persepsi calon sehingga jawaban-jawaban yang ditanya pun jadi cenderung tidak faktual dengan kondisi makro pembangunan di Sumut. Prinsipnya kata Agus lagi, jika visi misi yang disampaikan kedua paslon mengacu pada UU No.23/2014 sudah cukup mengakomodir kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumut. “Pada UU itu berisi empat poin penting yakni pendapatan masyarakat bagaimana, kesempatan kerja dan lapangan berusaha di Sumut bagaimana, akses dan kualitas pelayanan publik di Sumut bagaimana dan daya saing provinsi itu gimana? Ini saja diakomodir Paslon sudah cukup sebenarnya,” katanya.
Kalau kemudian tema debat hari ini mau diangkat kedua paslon, di mana melihat empat isu pokok tadi, lanjutnya, bisa dipastikan visi misi paslon akan sampai dan dipahami masyarakat. “Dan kalau mau kita lihat lebih jauh lagi berkaitan dengan tema tersebut lihat bagaimana kondisi PDRB per kapita Sumut yang masih kalah jauh dengan beberapa provinsi lain di Sumatera, seperti Jambi, Babel dan Kepri,” katanya.
Kemudian jumlah pengangguran terbuka di Sumut menurutnya juga masih cukup tinggi di antara semua provinsi yang ada di Sumatera. Lalu ketimpangan antar wilayah juga masih cukup besar dan di Sumut masih punya 4 kabupaten yang tertinggal dan semua berada di Kepulauan Nias. “Itu tadi kan beberapa persoalan mendasar di Sumut, tentu masih banyak persoalan lain. Artinya kalau mau jadi Gubsu harus paham kondisi riil daerah,” pungkasnya.
Pengamat sosial politik USU Agus Suriadi menilai, pada debat perdana pekan lalu sebenarnya kedua paslon tidak menguasai tentang persoalan Sumut secara utuh sehingga visi misi keduanya tidak sesuai kondisi riil di Sumut. “Harus diingat, visi misi paslon yang menang nantinya akan menjadi visi misi daerah. Jadi, bagaimana mau jadi visi misi daerah kalau kemudian visi misi yang dibuat tidak melihat arah kebijakan pembangunan jangka panjang Sumut yang tertuang dalam RPJPD Sumut dan tidak memahami arah kebijakan dan prioritas pembangunan Sumut yang dibutuhkan lima tahun ke depan,” terangnya.
Pemaparan visi misi paslon bukan hanya selera dari paslon, kemudian diinterpretasikan berdasarkan persepsi calon sehingga jawaban-jawaban yang ditanya pun jadi cenderung tidak faktual dengan kondisi makro pembangunan di Sumut. Prinsipnya kata Agus lagi, jika visi misi yang disampaikan kedua paslon mengacu pada UU No.23/2014 sudah cukup mengakomodir kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumut. “Pada UU itu berisi empat poin penting yakni pendapatan masyarakat bagaimana, kesempatan kerja dan lapangan berusaha di Sumut bagaimana, akses dan kualitas pelayanan publik di Sumut bagaimana dan daya saing provinsi itu gimana? Ini saja diakomodir Paslon sudah cukup sebenarnya,” katanya.
Kalau kemudian tema debat hari ini mau diangkat kedua paslon, di mana melihat empat isu pokok tadi, lanjutnya, bisa dipastikan visi misi paslon akan sampai dan dipahami masyarakat. “Dan kalau mau kita lihat lebih jauh lagi berkaitan dengan tema tersebut lihat bagaimana kondisi PDRB per kapita Sumut yang masih kalah jauh dengan beberapa provinsi lain di Sumatera, seperti Jambi, Babel dan Kepri,” katanya.
Kemudian jumlah pengangguran terbuka di Sumut menurutnya juga masih cukup tinggi di antara semua provinsi yang ada di Sumatera. Lalu ketimpangan antar wilayah juga masih cukup besar dan di Sumut masih punya 4 kabupaten yang tertinggal dan semua berada di Kepulauan Nias. “Itu tadi kan beberapa persoalan mendasar di Sumut, tentu masih banyak persoalan lain. Artinya kalau mau jadi Gubsu harus paham kondisi riil daerah,” pungkasnya.
